Koreksi Pasal 51

(1) Pelaku Usaha pelopor yang telah menerima keputusan pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus mengajukan permohonan persetujuan awal operasional kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan melalui Pimpinan Tinggi Madya. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan keputusan pengalokasian ADP. (3) Pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pembangunan menerbitkan persetujuan awal operasional paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).