Koreksi Pasal 50

(1) Hasil pemilihan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menjadi dasar proses pengalokasian ADP yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pertanahan di Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaku Usaha pelopor yang sudah mendapat keputusan pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian pengalokasian ADP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.