Koreksi Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi: a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dan pelayanan Perizinan Nonberusaha yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan; c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha; d. penandatanganan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha; e. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang telah diterbitkan; f. pengadministrasian retribusi dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.