Koreksi Pasal 29

(1) Dalam hal pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh badan hukum milik negara/badan usaha milik negara, Badan Usaha Otorita, atau Bank Tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, pendanaan bersumber dari internal perusahaan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.