Koreksi Pasal 8

(1) Pelaksanaan penilaian oleh Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman etik dan standar penilai INDONESIA yang wajib dipatuhi Penilai Publik dalam melakukan penilaian atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan penilaian oleh Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penilaian oleh Penilai Pemerintah. (3) Hasil pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa Nilai Pasar. (4) Direktorat melakukan koordinasi dan/atau pendampingan dalam rangka pelaksanaan penilaian oleh Penilai.