PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN DI IBU KOTA NUSANTARA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 3. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. 4. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. 6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 7. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 8. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan nonberusaha dan/atau kegiatan yang tidak termuat di dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). 9. Nonperizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam bentuk rekomendasi, surat keterangan, dan sejenisnya. 10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR. 12. Pelayanan Perizinan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari perizinan untuk kegiatan berusaha, Nonberusaha, dan Nonperizinan. 13. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat, Otorita Ibu Kota Nusantara, atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai kegiatan penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 17. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. 23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. 24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 25. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 26. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. 27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. 28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 29. Unit Kerja Teknis adalah unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang melaksanakan fungsi teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 31

Koreksi

Pengawasan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Perizinan Nonberusaha yang telah diterbitkan.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengawasan Perizinan Nonberusaha dilakukan paling sedikit: a. 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan; atau b. 1 (satu) kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis. (3) Unit Kerja Teknis bertanggung jawab secara administratif terhadap pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Pengawasan. (5) Hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian pembangunan selaku koordinator. (6) Dalam hal Perizinan Nonberusaha dalam wilayah Ibu Kota Nusantara yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan Pengawasan dapat bekerja sama dengan penerbit Perizinan Nonberusaha. (7) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk tim dengan melibatkan unit kerja di Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah. (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Kepala.

Pasal 33

(1) Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator mengolah hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Teknis atau oleh tim. (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nonelektronik. (3) Penyampaian hasil pengolahan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan tersedianya sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Koordinator wajib melaporkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala.

Pasal 34

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam melakukan evaluasi terhadap pemohon, dalam hal: a. pemberian kemudahan Perizinan Nonberusaha; atau b. pengenaan sanksi administratif jika pemohon Perizinan Nonberusaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; dan/atau b. pemberian bantuan lainnya.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 57

Koreksi

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengawasan PBBR. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan/atau b. penyampaian pengaduan masyarakat. (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara: a. langsung kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau b. tidak langsung yang disampaikan secara: 1. tertulis kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; atau 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. (4) Pelayanan pengaduan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 terdiri atas: a. pelayanan pengaduan masyarakat; dan b. pelayanan pengaduan Pelaku Usaha dengan menggunakan hak akses. (5) Pengaduan masyarakat harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit: a. substansi pengaduan; b. pihak yang terlibat; dan c. waktu, tempat, lokasi, dan kronologi kejadian. (7) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui: a. Sistem OSS; dan/atau b. sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan reformasi birokrasi. (8) Berdasarkan hasil pengaduan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Lembaga OSS dan Otorita Ibu Kota Nusantara menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. (9) Ketentuan mengenai pelayanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian pembangunan.

Pasal 58

(1) Otorita Ibu Kota Nusantara menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dan huruf b angka 1. (2) Dalam hal pengaduan masyarakat disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b angka 2, Sistem OSS menyampaikan notifikasi laporan pengaduan masyarakat kepada: a. Lembaga OSS dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan masyarakat ditujukan kepada Pelaku Usaha. (3) Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti dengan pembinaan atau pemberian sanksi administratif oleh Lembaga OSS dan/atau Kepala sesuai kewenangannya yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 59

Koreksi

(1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar, pelaksanaan Pengawasan PBBR dapat dilakukan secara manual/nonelektronik. (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bencana alam dapat berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa; b. bencana non alam dapat berupa kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c. bencana sosial dapat berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau menteri teknis terkait lainnya; dan/atau g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. (5) Selain Pengawasan PBBR yang dilakukan secara manual/nonelektronik dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan: a. verifikasi atas pemenuhan persyaratan PBBR; b. penerbitan PBBR; c. penyampaian laporan Pelaku Usaha; d. Pengawasan dan tindak lanjut; dan/atau e. pengenaan sanksi administratif, juga dilakukan secara manual/nonelektronik sesuai kewenangan dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam hal keadaan kahar ditetapkan telah berakhir oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. Pelaku Usaha wajib mencatatkan kembali data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, pemenuhan persyaratan, PBBR yang telah diterbitkan, dan laporan Pelaku Usaha; dan b. Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengendalian pembangunan sesuai kewenangan mencatatkan kembali data pelaksanaan Pengawasan dan tindak lanjut serta pengenaan sanksi administratif.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2026 tentang TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN DI IBU KOTA NUSANTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB IV

Pasal 36

BAB V

BAB VI

Pasal 57

Pasal 58

BAB VII

Pasal 59

BAB VIII

Pasal 60