PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2012 tentang REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERBAN Nomor 6 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk memperoleh STR Dokter / Dokter Gigi: a. Dokter / Dokter Gigi warga negara INDONESIA lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dalam negeri yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan ketentuan: 1. bagi yang akan melaksanakan program internsip melampirkan: a) fotokopi ijazah Dokter / Dokter Gigi yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang terakreditasi yang menerbitkan ijazah tersebut; b) fotokopi Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Kolegium terkait; c) Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang masih berlaku dari Dokter yang memiliki SIP; d) surat pernyataan bermaterai telah mengucapkan sumpah/janji Dokter / Dokter Gigi; e) surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; f) pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; g) bukti asli pembayaran biaya Registrasi; 2. bagi yang telah menyelesaikan program internsip melampirkan fotokopi sertifikat tanda selesai internsip yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang terkait dengan internsip; b. Dokter / Dokter Gigi warga negara INDONESIA lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dalam negeri yang karena masa transisi belum menerapkan kurikulum berbasis kompetensi harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf g); c. Dokter / Dokter Gigi warga negara INDONESIA lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi luar negeri harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan: 1. surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi; 2. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf g); d. Dokter / Dokter Gigi warga negara INDONESIA yang sebelumnya berstatus warga negara asing lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dalam negeri harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan ketentuan: 1. bagi lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf g) atau huruf a angka 2 huruf b); 2. bagi lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang karena masa transisi belum menerapkan kurikulum berbasis kompetensi melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf g); dan 3. dokumen bukti pindah kewarganegaraan menjadi warga negara INDONESIA yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dokter / Dokter Gigi warga negara INDONESIA yang sebelumnya berstatus warga negara asing lulusan institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi luar negeri harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 serta huruf d angka 3. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi diatur dengan Peraturan KKI.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2012 tentang REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 17

BAB 1

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29