PERBAN

Peraturan Badan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

PERBAN Nomor 54 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2. Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis- Subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu. 3. Fellowship adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis terkait paling singkat 6 (enam) bulan. 4. Standar Pendidikan Fellowship adalah standar pendidikan dan standar kompetensi yang merupakan bagian dari Standar Pendidikan Subspesialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh KKI. 5. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. 6. Kompetensi Tambahan Subspesialis adalah kompetensi tambahan yang didapat oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis setelah menyelesaikan pendidikan subspesialis dan memperoleh sertifikat kompetensi tambahan dari kolegium terkait. 7. Kompetensi Tambahan Fellowship adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program pendidikan fellowship bidang sub spesialis tertentu. 8. Kualifikasi Tambahan Subspesialis adalah kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memperoleh kompetensi tambahan melalui proses pendidikan sub spesialis atau fellowship sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh INDONESIA setelah lulus uji kompetensi. 10. Sertifikat Kompetensi Tambahan adalah surat pernyataan telah lulus pendidikan tambahan yang diselenggarakan berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium terkait dan disahkan KKI. 11. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang selanjutnya disingkat STR KT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan. 12. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 13. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 14. Konsil Kedokteran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 15. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 16. Majelis Kolegium Kedokteran INDONESIA yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut. 17. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi INDONESIA yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.

BAB III

PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Koreksi

Pengesahan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Koreksi

Selain mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, KKI mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi subspesialis dan Fellowship.

Pasal 6

(1) Pendidikan subspesialis dilaksanakan oleh institusi pendidikan bekerjasama dengan Kolegium dan rumah sakit pendidikan. (2) Pendidikan subspesialis hanya dapat dilaksanakan oleh institusi pendidikan yang melaksanakan pendidikan spesialis dengan akreditasi tertinggi untuk Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi. (3) Pendidikan subspesialis merupakan pendalaman dari spesialis kedokteran. (4) Pendidikan subspesialis wajib mempunyai dan menggunakan standar pendidikan dan standar kompetensi subspesialis yang disahkan oleh KKI. (5) Pendidikan subspesialis dapat dilaksanakan secara bertahap dalam program pendidikan yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Tahapan pendidikan subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diselenggarakan permodul sesuai dengan kebutuhan pelayanan. (2) Modul Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dalam pendidikan Fellowship. (3) Pendidikan Fellowship dapat dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. (4) Lulusan pendidikan Fellowship mendapat Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium terkait sesuai dengan standar kompetensi modul pendidikannya. (5) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan Fellowship dapat mengajukan kembali pendidikan Fellowship berikutnya pada bidang subspesialisasi yang sama setelah melaksanakan praktik Kualifikasi Tambahan paling singkat 2 (dua) tahun. (6) KKI dapat menerbitkan STR KT setelah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis menyelesaikan program pendidikan Fellowship. (7) Dokter spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan Fellowship dapat mengajukan kembali STR KT setelah melaksanakan praktik Kualifikasi Tambahan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

(1) Program pendidikan Fellowship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperhitungkan sebagai perolehan RPL untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sub spesialis. (2) Program pendidikan Fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dengan akreditasi tertinggi. (3) Program pendidikan Fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium dan disahkan KKI. (4) Rumah sakit yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan Fellowship sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kolegium terkait.

BAB IV

REGISTRASI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DENGAN KUALIFIKASI TAMBAHAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Bukti Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan oleh KKI terdiri atas: a. STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; dan b. STR KT subspesialis atau STR KT Fellowship. (2) Registrasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan dapat dilakukan dengan mengajukan STR KT. (3) Pengajuan STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan dapat mengajukan permohonan STR KT berdasarkan Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium. (5) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan pendidikan subspesialis atau Fellowship dari luar negeri yang akan melakukan praktik di INDONESIA wajib mengajukan permohonan STR KT setelah mendapatkan Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium. (6) Pemberian STR KT untuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan pendidikan subspesialis atau Fellowship dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengajuan STR KT juga wajib melampirkan fotokopi Surat Izin Praktik yang masih berlaku. (8) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Kualifikasi tambahan hanya dapat melakukan praktik di 3 (tiga) tempat praktik yang sama sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Praktik Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 10

STR KT yang diberikan oleh KKI kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bukan merupakan persyaratan penerbitan Surat Izin Praktik.

Pasal 11

STR KT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 12

(1) STR KT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas lengkap dan pembayaran telah dilakukan melalui sistem pembayaran online (simponi). (2) Masa berlaku STR KT sama dengan masa berlaku STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. (3) Dalam hal STR KT diajukan pada pertengahan masa berlaku STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, masa berlaku STR KT berakhir pada waktu yang sama dengan STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. (4) Dalam hal STR Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tidak berlaku atau dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, STR KT yang diperoleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bersangkutan juga dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Peraturan Badan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16