PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERBAN Nomor 2 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadu adalah setiap orang atau korporasi (badan) yang: a. mengetahui (menyaksikan dan/atau memiliki kewenangan dengan alat bukti) adanya dugaan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran; dan/atau b. kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. 2. Kuasa pengadu adalah orang yang mewakili pengadu berdasarkan surat kuasa untuk proses penegakan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi. 3. Teradu adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran di INDONESIA. 4. Pendamping teradu adalah orang yang mendampingi teradu berdasarkan kuasa untuk proses persidangan disiplin di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Propinsi. 5. Peristiwa yang diadukan adalah perbuatan atau tindakan dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. 6. Pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi adalah pelanggaran aturan-aturan dan/atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi . 7. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 8. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter / dokter gigi yang telah diregistrasi. 10. Surat izin praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. 12. Konsil Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran INDONESIA, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan MENETAPKAN sanksi. 15. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi, yang selanjutnya disebut MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan MENETAPKAN sanksi. 16. Majelis Pemeriksa Disiplin, yang selanjutnya disingkat MPD adalah majelis pada MKDKI / MKDKI-P yang berwenang untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. 17. Sekretariat KKI adalah satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KKI, MKDKI, dan MKDKI-P. 18. Petugas khusus adalah staf yang berstatus pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KKI dan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua MKDKI / MKDKI-P untuk melakukan penerimaan pengaduan, klarifikasi, investigasi, dan panitera persidangan. 19. Tenaga penyelia medis adalah tenaga medis yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua MKDKI / MKDKI-P untuk mendampingi petugas khusus dalam pelaksanaan tugasnya. 20. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter INDONESIA untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi INDONESIA untuk dokter gigi. 21. Kolegium kedokteran INDONESIA dan kolegium kedokteran gigi INDONESIA yang selanjutnya disingkat kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 22. Perkonsil adalah singkatan dari Peraturan Konsil Kedokteran INDONESIA.

BAB II

PENGADUAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31