Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat

(1) Pemeriksaan Setempat bersifat terbuka kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Pemohon dan/atau Termohon dalam persidangan dapat mengusulkan Pemeriksaan Setempat. (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan atas perintah Ketua Majelis Komisioner.

Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya.

Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan terhadap Informasi Publik berdasarkan alasan: a. pengecualian; b. dokumen tidak dapat ditunjukan dalam persidangan dan/atau; c. tidak dikuasai Termohon dan/atau dikuasai Badan Publik lainnya.

(1) Pemeriksaan Setempat bersifat terbuka kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Pemohon dan/atau Termohon dalam persidangan dapat mengusulkan Pemeriksaan Setempat. (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan atas perintah Ketua Majelis Komisioner.

Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya.

Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan terhadap Informasi Publik berdasarkan alasan: a. pengecualian; b. dokumen tidak dapat ditunjukan dalam persidangan dan/atau; c. tidak dikuasai Termohon dan/atau dikuasai Badan Publik lainnya.

(1) Pemeriksaan Setempat dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara. (2) Pemeriksaan Setempat dilakukan sedikitnya satu kali dan dapat dilakukan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner. (3) Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan meniadakan formalitas dalam persidangan. (4) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ditentukan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan dan/atau diberitahukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti secara tertulis, tercantum dalam Lampiran I) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemohon dan Termohon selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan.

(1) Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Termohon. (2) Dalam hal Informasi Publik yang disengketakan berada pada Badan Publik lainnya, maka Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi Informasi Publik berada. (3) Apabila Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Badan Publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Komisioner terlebih dahulu memanggil Badan Publik tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Pemohon dan Termohon tidak dibebankan biaya yang ditimbulkan karena adanya Pemeriksaan Setempat.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang: a. memerintahkan Termohon menunjukan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa; b. memerintahkan Termohon untuk menunjukan tempat penyimpanan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; c. melihat, memeriksa, meminjam dan bila diperlukan menggandakan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau; d. untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen, penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Termohon.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner wajib: a. menjaga kerahasiaan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; b. menyimpan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara yang telah digandakan ditempat yang aman dan/atau; c. mengembalikan seluruh dokumen yang digandakan kepada pihak yang menguasai di dalam persidangan sebelum dilakukan pembacaan putusan.

(1) Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Termohon. (2) Dalam hal Informasi Publik yang disengketakan berada pada Badan Publik lainnya, maka Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi Informasi Publik berada. (3) Apabila Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Badan Publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Komisioner terlebih dahulu memanggil Badan Publik tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Pemohon dan Termohon tidak dibebankan biaya yang ditimbulkan karena adanya Pemeriksaan Setempat.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang: a. memerintahkan Termohon menunjukan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa; b. memerintahkan Termohon untuk menunjukan tempat penyimpanan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; c. melihat, memeriksa, meminjam dan bila diperlukan menggandakan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau; d. untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen, penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Termohon.

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner wajib: a. menjaga kerahasiaan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara; b. menyimpan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara yang telah digandakan ditempat yang aman dan/atau; c. mengembalikan seluruh dokumen yang digandakan kepada pihak yang menguasai di dalam persidangan sebelum dilakukan pembacaan putusan.

(1) Panitera atau Panitera Pengganti wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (2) Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. susunan Majelis Komisioner; b. pihak yang hadir dalam Pemeriksaan Setempat; c. tempat dan tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan/atau; d. keterangan yang diperoleh dari proses Pemeriksaan Setempat. (3) Berita Acara wajib ditandatangani Ketua Majelis, Panitera atau Panitera Pengganti dan Pihak yang hadir. (4) Salinan Berita Acara diserahkan kepada Pihak yang hadir.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2016 KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, ttd JOHN FRESLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT Pada hari ini….........., tanggal….............., Komisi Informasi Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota….......... yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi dengan register Nomor ......…............... antara : Nama : ........................................................................... Alamat : ............................................................................ selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Terhadap Nama Badan Publik : …………............................................................... Alamat : ……………............................................................ selanjutnya disebut sebagai Termohon; memberitahukan kepada para pihak bahwa Majelis Komisioner akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada: Hari/Tanggal : ……………............................................................ Pukul : ……………............................................................ Tempat : ……………............................................................ LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Kepada para pihak disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemohon diizinkan menghadiri pemeriksaan setempat dimaksud (jika diizinkan). 2. Termohon diperintahkan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan Pemeriksaan Setempat, tidak terbatas pada informasi yang menjadi sengketa, informasi lain yang berkaitan dengan sengketa serta tempat Pemeriksaan Setempat dilakukan. 3. Termohon wajib menunjuk kuasanya apabila Termohon tidak bisa hadir pada saat Pemeriksaan Setempat. Untuk informasi lebih lanjut, para pihak dapat menghubungi Panitera/Panitera Pengganti ............................... Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Panitera/Panitera Pengganti, (………………………............................) BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Pada hari ini _______________, tanggal ________ bulan _____________ tahun ____________ sekitar jam ___________di tempat.................................kami: 1 ______________________________ (Ketua Majelis Komisioner) 2 ______________________________ (Anggota Majelis Komisioner) 3 _______________________________ (Anggota Majelis Komisioner) melakukan Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Informasi antara: Nama : ............................................................. Alamat : ............................................................. selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Terhadap Nama Badan Publik : ............................................................. Alamat : ............................................................. yang pada Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh ……………............... selaku .......................................selanjutnya disebut sebagai Termohon; Selanjutnya dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1. .... LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT 2. .... 3. .... Oleh karena dipandang cukup, Ketua Majelis menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat hari ini dinyatakan selesai. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti. Panitera/Panitera Pengganti, Ketua Majelis ………………………..... ……….......................