PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-010-a-ja-09-2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik Indonesia

PERBAN Nomor per-010-a-ja-09-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Susun Sewa Kejaksaan adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian- bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan status penguasaannya sewa merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 2. Pengelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA adalah bagian/bidang dan atau pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA. 3. Penghuni adalah pejabat/pegawai Kejaksaan yang mendapatkan izin sewa dari pejabat yang berwenang yang melakukan perjanjian sewa untuk menempati Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA. 4. Pengelolaan Rumah Susun Sewa Kejaksaan adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI RUMAH SUSUN SEWA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Koreksi

(1) Penghuni Rumah Susun Sewa Kejaksaan memiliki hak menggunakan Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA sesuai izin yang diperolehnya. (2) Penghuni berkewajiban: a. memiliki Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sewa Kejaksaan dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA; b. memelihara dan merawat Rumah Susun Sewa Kejaksaan sesuai dengan fungsinya; c. membayar uang sewa dan semua biaya, pajak dan/atau tagihan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan lain sebagainya; d. turut menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrian lingkungan Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA; e. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian Penghuni; f. melaporkan pada Pengelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan apabila mengetahui adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA; dan g. mengosongkan rumah hunian Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA pada saat batas waktu izin penghunian berakhir. (3) Penghuni dilarang: a. mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA tanpa izin Pengelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA; b. menggunakan sebagai tempat usaha atau tidak sesuai peruntukannya; c. menyewakan atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun termasuk mengalihkan hak penghunian kepada pihak yang bukan pegawai Kejaksaan; d. menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya; dan e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perbaikan atas kerusakan kecil pada Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik INDONESIA menjadi tanggung jawab penghuni. (5) Perbaikan atas kerusakan besar menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik INDONESIA. (6) Dalam hal terjadi kerusakan besar, penghuni dapat memilih untuk menunggu turunnya anggaran bagi perbaikan tersebut atau melakukan perbaikan dengan sendiri. (7) Jika penghuni memilih untuk melakukan perbaikan dengan biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghuni melepaskan haknya untuk menuntut penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan perbaikan tersebut.

Peraturan Badan Nomor per-010-a-ja-09-2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

BAB IX

Pasal 11

Pasal 12