PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-003-a-j-a-02-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor per-003-a-j-a-02-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 033/A/J.A/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus dan diganti, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja secara umum, diatur sebagai berikut : a. setiap Pegawai yang terlambat datang, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja; b. setiap Pegawai yang pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja; c. setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir tetapi mengisi daftar pulang, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja; d. setiap Pegawai yang mengisi daftar hadir tetapi tidak mengisi daftar pulang, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja; e. setiap Pegawai yang mengajukan izin tidak masuk kantor, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja per hari kerja; f. setiap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 5% (lima per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja per hari kerja; g. setiap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun selama 1 (satu) bulan penuh, tidak diberikan tunjangan kinerja; h. setiap Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya atau lembaga nasional/internasional yang memperoleh ijin pimpinan, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) sampai dengan selesai menjalani tugas belajar, tunjangan kinerja akan dibayarkan kembali secara penuh terhitung sejak menjalankan tugas pada satuan kerja di Kejaksaan; i. setiap Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas Keamanan Dalam dan/atau tugas piket dan tidak masuk kantor pada hari berikutnya karena Bebas Piket, tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja. (2) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja yang disebabkan karena menjalankan cuti, diatur sebagai berikut : a. setiap Pegawai yang menjalani cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf a, tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja; b. setiap Pegawai yang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf b, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut : 1) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); 2) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); 3) pengurangan tunjangan kinerja untuk bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus). c. setiap Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf c, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut : 1) sakit selama 1 hari s/d 2 hari sebesar 0%; 2) sakit selama 3 hari s/d 5 hari sebesar 10% (sepuluh per seratus); 3) sakit selama 6 hari s/d 10 hari sebesar 15% (lima belas per seratus); 4) sakit selama 11 hari s/d 14 hari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); 5) sakit selama 15 hari s/d 30 hari sebesar 50% (lima puluh per seratus); 6) sakit selama 1 bulan s/d 2 bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); 7) sakit lebih dari 2 bulan s/d 6 bulan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); 8) sakit lebih dari 6 bulan s/d 18 bulan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus). d. setiap Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf d dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) per bulan; e. setiap Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf e, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut : 1) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus); 2) bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus). f. setiap Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A huruf f, tidak mendapatkan tunjangan kinerja. 9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: a. hukuman disiplin ringan : 1) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian; 2) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran tertulis; atau 3) sebesar 15% (lima belas per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. hukuman disiplin sedang : 1) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun; atau 3) sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. hukuman disiplin berat : 1) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; 4) sebesar 100% (seratus per seratus), jika dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan maupun tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; 5) selama menunggu proses penetapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap Pegawai yang belum ada penetapannya maka tunjangan kinerja Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus per seratus). (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, dan 3, bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai ijin perkawinan yang kedua dan seterusnya serta perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan. (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas. 10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Badan Nomor per-003-a-j-a-02-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8A

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 23

Pasal II