PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-002-a-ja-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

PERBAN Nomor per-002-a-ja-05-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan : 1. Kepala Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disebut Kepala PPA adalah Pimpinan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada korban atau yang berhak. 2. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas penuntutan, benda sitaan atau barang rampasan negara, dan/atau pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti. 3. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik INDONESIA. 5. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasa melakukan penilaian terhadap benda sitaan, barang rampasan negara dan benda sita eksekusi sesuai peraturan perundang undangan. 6. Satuan Kerja Teknis adalah unit kerja atau seksi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. 7. Jaksa Pemulihan Aset adalah Jaksa pada Pusat Pemulihan Aset yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya. 8. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum. 9. Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. 11. Barang Bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. 12. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara. 13. Benda Sita Eksekusi adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset untuk dijual atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana. 14. Denda atau Uang Pengganti adalah kewajiban yang dibebankan negara kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 15. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri adalah Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan yang tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak, atau pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan. 16. Putusan Pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggungan jawab Kejaksaan atas pelelangan benda sita eksekusi atau benda sitaan atau barang rampasan negara yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya.

BAB II

BENDA SITAAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIK ATAU YANG BERHAK

Pasal 2

Koreksi

Benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak. (2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa. (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang maka Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan. (4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan. (5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan.

Pasal 4

(1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan. (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan. (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara. (5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

Pasal 5

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan tersebut, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

(1) Benda sitaan yang telah diberitahukan kepada pemilik atau yang berhak untuk diambil tetapi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan menolak menerima, Kepala Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilelang. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Berita Acara Penolakan Benda Sitaan yang ditandatangani oleh pemilik atau yang berhak dan Jaksa Eksekutor serta dua orang saksi, dengan menyebutkan alasan penolakan. (3) Dalam hal pemilik atau yang berhak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Benda Sitaan, penolakan tandatangan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

(1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor. (2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan. (3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan. (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan. (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara. (7) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

BAB Kesatu

Benda Sitaan Yang Pemilik atau Yang Berhak Tidak Ditemukan

Pasal 2

Koreksi

Benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak. (2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa. (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang maka Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan. (4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan. (5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan.

Pasal 4

(1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan. (3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan. (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara. (5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

Pasal 5

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan tersebut, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB Kedua

Benda Sitaan Yang Pemilik atau Yang Berhak Menolak Menerima

Pasal 6

Koreksi

(1) Benda sitaan yang telah diberitahukan kepada pemilik atau yang berhak untuk diambil tetapi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan menolak menerima, Kepala Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilelang. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Berita Acara Penolakan Benda Sitaan yang ditandatangani oleh pemilik atau yang berhak dan Jaksa Eksekutor serta dua orang saksi, dengan menyebutkan alasan penolakan. (3) Dalam hal pemilik atau yang berhak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Benda Sitaan, penolakan tandatangan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

(1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor. (2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan. (3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan. (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan. (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara. (7) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

BAB III

BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA YANG DOKUMENNYA TIDAK LENGKAP

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat benda sitaan yang tercatat dan tanggung jawab yuridisnya ada pada Kejaksaan tetapi tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk mencari putusan dan berkas penanganan perkaranya. (2) Pencarian putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kejaksaan atau di kantor Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara dan/atau di kantor Penyidik yang melakukan penyitaan benda sitaan. (3) Dalam hal dokumen penanganan perkara benda sitaan tidak bisa ditemukan dan/atau dokumen yang ditemukan tidak lengkap, Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara Pencarian Dokumen Benda Sitaan dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 9

Benda sitaan yang tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, diumumkan di papan pengumuman Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau media massa setempat.

Pasal 10

(1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN status benda sitaan. (2) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan. (3) Pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, SPTJM, Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara dan hasil penilaian dari KPKNL, KJPP, atau Pejabat yang berwenang lainnya. (4) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan untuk dimusnahkan. (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan penyelesaian.

Pasal 13

(1) Untuk kepentingan pelelangan Barang Rampasan Negara yang sudah tidak ditemukan lagi Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti. (2) SPTJM dibuat atas dasar Surat Keterangan Kasi Teknis dan Berita Acara Pencarian yang dibuat oleh Jaksa Eksekutor, yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Sita Pengadilan Negeri terhadap Barang Rampasan Negara tersebut tidak diketemukan sebagian atau seluruhnya.

Pasal 14

Pelelangan Barang Rampasan Negara yang dokumen penanganan perkaranya tidak dapat diketemukan atau tidak lengkap, dilakukan oleh Sub Bagian Pembinaan atau Pusat Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dan SPTJM.

BAB Kesatu

Benda Sitaan Yang Tidak Diketahui Putusan dan Berkas Perkaranya

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat benda sitaan yang tercatat dan tanggung jawab yuridisnya ada pada Kejaksaan tetapi tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk mencari putusan dan berkas penanganan perkaranya. (2) Pencarian putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kejaksaan atau di kantor Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara dan/atau di kantor Penyidik yang melakukan penyitaan benda sitaan. (3) Dalam hal dokumen penanganan perkara benda sitaan tidak bisa ditemukan dan/atau dokumen yang ditemukan tidak lengkap, Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara Pencarian Dokumen Benda Sitaan dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 9

Benda sitaan yang tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, diumumkan di papan pengumuman Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau media massa setempat.

Pasal 10

(1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN status benda sitaan. (2) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan. (3) Pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, SPTJM, Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara dan hasil penilaian dari KPKNL, KJPP, atau Pejabat yang berwenang lainnya. (4) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan untuk dimusnahkan. (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV

BARANG RAMPASAN NEGARA BERUPA SERTIFIKAT ATAU SURAT TANAH ATAU FISIK TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan benda sitaan berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat maka penyelesaian terhadap Putusan Pengadilan dilakukan atas sertifikat serta fisik tanah atau bangunan. (2) Untuk kepentingan penyelesaian barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Eksekutor. (3) Dalam hal penyelesaian Barang Rampasan Negara dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset, Surat Perintah Sita Eksekusi dapat diterbitkan oleh Kepala PPA. (4) Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap Sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi merupakan kelengkapan administrasi penyelesaian barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

(1) Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam tumbuh di atasnya. (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 17

(1) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dilakukan pemblokiran ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat. (2) Penyelesaian Barang Rampasan Negara berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelelangan Barang Rampasan Negara berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara dimana barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan tersebut. (4) Untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara tetapi sudah tidak ditemukan lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti.

Pasal 18

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara, merupakan dasar bagi pemenang lelang untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru atau duplikat sertifikat tanah atau bangunan.

Peraturan Badan Nomor per-002-a-ja-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30