Koreksi Pasal 4

(1) Untuk optimalisasi penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, serta menciptakan keseragaman dalam koordinasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Agung MENETAPKAN pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. (2) Pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pendahuluan; b. prapenuntutan; c. penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pengajuan tuntutan pidana; d. pelaksanaan putusan pengadilan; dan e. penutup. (3) Pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.