Koreksi Pasal 10

(1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), PPK memilih dan MENETAPKAN 1 (satu) orang Prajurit TNI untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas serta menyampaikannya kepada Panglima TNI. (2) Panglima TNI menerbitkan surat penugasan Prajurit TNI yang telah dipilih dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (3) Berdasarkan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Kejaksaan. (4) Penetapan keputusan tentang pengangkatan Prajurit TNI dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PyB.