Koreksi Pasal 21

(1) Hasil penelitian dan penilaian dari Tim Verifikasi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA guna memperoleh persetujuan usul Penghapusan Uang Pengganti. (3) Laporan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi laporan hasil verifikasi dan SKTJM yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (4) Setelah Jaksa Agung Republik INDONESIA menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti. (5) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atau Jaksa Agung Republik INDONESIA tidak menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengembalikan berkas usulan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan disertai dengan petunjuk tentang tidak lanjut penyelesaiannya. (6) Format Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.