Koreksi Pasal 20
PERBAN Nomor 19 Tahun 2020 | Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2020 tentang PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Teks Saat Ini
(1) Usulan Penghapusan Uang Pengganti yang telah dilengkapi dengan bukti atau data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dalam bentuk satu kesatuan berkas dan diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
(2) Berdasarkan usulan penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara melalui Surat Perintah untuk membuat telaahan untuk menilai kelayakan usulan tersebut ditindaklanjuti.
(3) Dalam hal hasil telaahan menyatakan usulan dapat ditindaklanjuti, maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik INDONESIA menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti.
(4) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hoc yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai alasan dan kelengkapan dokumen serta persyaratan untuk dilakukan Penghapusan Uang Pengganti termasuk memberikan saran dan pendapat atas usulan Penghapusan Uang Pengganti dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti terdiri atas:
a. Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
b. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
c. Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
d. Kepala Pusat Pemulihan Aset;
e. Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
f. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
g. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional;
h. Kepala Seksi Analisis pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
i. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
j. Inspektur Muda pada Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
k. Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara; dan
l. 2 (dua) orang Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
(6) Khusus untuk Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga bertugas melakukan pengawasan fungsional untuk memastikan proses pengajuan usulan Penghapusan Uang Pengganti tidak memiliki benturan kepentingan.
(7) Format:
a. surat perintah untuk membuat telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
c. surat perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
Koreksi Anda