Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
H. M. PRASETYO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002 TAHUN 2019 TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KODE PEJABAT DAN KODE WILAYAH
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4
KEJAKSAAN AGUNG
1 A Jaksa Agung
2 B Wakil Jaksa Agung
3 C Jaksa Agung Muda Pembinaan
4 D Jaksa Agung Muda Intelijen
5 E Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6 F Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
7 G Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
8 H Jaksa Agung Muda Pengawasan
9 I Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
10 J Staf Ahli
11 K.1 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
12 K.2 Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
13 K.3 Kepala Pusat Penerangan Hukum
14 K.4 Kepala Pusat Pemulihan Aset
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4
NO.
KODE WILAYAH
KETERANGAN
KEJAKSAAN TINGGI
1 L Sumatera
10 Provinsi 2 M Jawa
6 Provinsi 3 N Nusa Tenggara dan Bali
3 Provinsi 4 O Kalimantan
4 Provinsi 5 P Sulawesi
5 Provinsi 6 Q Maluku
2 Provinsi 7 R Papua
1 Provinsi
31 Provinsi
NO. KODE PEJABAT
KETERANGAN 1 2 3
4
BIDANG PEMBINAAN
C Jaksa Agung Muda Pembinaan 1 C.1 Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2 C.1.1 Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
3 C.1.2 Kepala Bagian Tata Usaha
1 C.2 Kepala Biro Perencanaan
2 C.2.1 Kepala Bagian Pengelolaan Data
3 C.2.2 Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja
4 C.2.3 Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
5 C.2.4 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 6 C.2.5 Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
1 C.3 Kepala Biro Umum
2 C.3.1 Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan
3 C.3.2 Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan 4 C.3.3 Kepala Bagian Keamanan Dalam
5 C.3.4 Kepala Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani
6 C.3.5 Kepala Bagian Rumah Tangga
1 C.4 Kepala Biro Kepegawaian
2 C.4.1 Kepala Bagian Umum
3 C.4.2 Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
4 C.4.3 Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi
5 C.4.4 Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun
1 2 3 4 5 C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 Kepala Biro Keuangan Kepala Bagian Perbendaharaan Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kepala Bagian Umum Keuangan
1 2 3 4 C.6 C.6.1 C.6.2 C.6.3 Kepala Biro Perlengkapan Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Kepala Bagian Pengadaan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
1 2
3
4 C.7 C.7.1
C.7.2
C.7.3 Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum
1 2 C.8 C.9 Staf Umum Jaksa Agung Staf Khusus Jaksa Agung
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 BIDANG INTELIJEN
1 2 3
4
D D.1 D.1.1
D.1.2 D.1.3
Jaksa Agung Muda Intelijen Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan
1
2 3 4
5
D.2
D.2.1 D.2.2 D.2.3
D.2.4
Direktur Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (A) Kepala Subdirektorat Ideologi (A.1) Kepala Subdirektorat Politik (A.2) Kepala Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan (A.3) Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara (A.4)
1 2
3
4
5 D.3 D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4 Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (B) Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi (B.1) Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (B.2) Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan (B.3) Kepala Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Kententeraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (B.4)
1 2
3
4 D.4 D.4.1
D.4.2
D.4.3 Direktur Ekonomi dan Keuangan (C) Kepala Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara (C.1) Kepala Subdirektorat Investasi dan Penerimaan Negara (C.2) Kepala Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (C.3)
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4
5
D.4.4 Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria atau Tata Ruang (C.4) 1 2
3
4
5
D.5 D.5.1
D.5.2
D.5.3
D.5.4 Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (D) Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (D.1) Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian dan Kelautan D.2) Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (D.3) Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektot Strategis Lainnya (D.4)
1
2 3 4 5 D.6
D.6.1 D.6.2 D.6.3 D.6.4 Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (E) Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen (E.1) Kepala Subdirektorat Pemantauan (E.2) Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi (E.3) Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi (E.4)
1
D.7 Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
E Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
1
2
E.1
E.1.1
Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 3 4 E.1.2 E.1.3 Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan 1
2 3 4 E.2
E.2.1 E.2.2 E.2.3 Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kepala Subdirektorat Pra Penuntutan Kepala Subdirektorat Penuntutan Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1
2 3 4 E.3
E.3.1 E.3.2 E.3.3 Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kepala Subdirektorat Pra Penuntutan Kepala Subdirektorat Penuntutan Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1
2 3 4 E.4
E.4.1 E.4.2 E.4.3 Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kepala Subdirektorat Pra Penuntutan Kepala Subdirektorat Penuntutan Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1
2 3 4 E.5
E.5.1 E.5.2 E.5.3 Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kepala Subdirektorat Pra Penuntutan Kepala Subdirektorat Penuntutan Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1 E.6 Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
F Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
1
F.1
Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 2
3 4 F.1.1
F.1.2 F.1.3 Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan 1 2
3
4
F.2 F.2.1
F.2.2
F.2.3
Direktur Penyidikan Kepala Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
1 2
3
4 F.3 F.3.1
F.3.2
F.3.3 Direktur Penuntutan Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang
1
2
3
4 F.4
F.4.1
F.4.2
F.4.3 Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang
1 2
3
4 F.5 F.5.1
F.5.2
F.5.3 Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kepala Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Kepala Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran HAM Berat Kepala Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran HAM Berat
1 F.6 Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
G Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 1
2
3 4 G.1
G.1.1
G.1.2 G.1.3 Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan
1 2
3 4 5 G.2 G.2.1
G.2.2 G.2.3 G.2.4 Direktur Perdata Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan Kepala Subdirektorat Arbitrase Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum
1 2
3
4 5 G.3 G.3.1
G.3.2.
G.3.3 G.3.4 Direktur Tata Usaha Negara Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Subdirektorat Uji Materiil Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum
1 2 3
4 G.4 G.4.1 G.4.2
G.4.3 Direktur Pertimbangan Hukum Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum
1 G.5 Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 BIDANG PENGAWASAN
H Jaksa Agung Muda Pengawasan
1 2 3 4 H.1 H.1.1 H.1.2 H.1.3 Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kepala Bagian Program, Laporan dan Penilaian Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan
1 2 3
4 H.2 H.2.1 H.2.2
H.2.3 Inspektur I Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1 2 3
4
H.3 H.3.1 H.3.2
H.3.3 Inspektur II Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1 2 3
4
H.4 H.4.1 H.4.2
H.4.3 Inspektur III Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1 2 3
4 H.5 H.5.1 H.5.2
H.5.3 Inspektur IV Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1 2 H.6 H.6.1 Inspektur V Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 3
4 H.6.2
H.6.3 Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus 1 2 3 4 5 H.7 H.7.1 H.7.2 H.7.3 H.7.4 Inspektur Keuangan Inspektur Muda I Inspektur Muda II Inspektur Muda III Inspektur Muda IV
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 2
3 4 I.1 I.1.1
I.1.2 I.1.3 Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Keuangan
1
2 3 I.2
I.2.1 I.2.2 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Bidang Penyelenggaraan
1
2 3 4 I.3
I.3.1 I.3.2 I.3.3 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Bidang Penyelenggaraan Kepala Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan
PUSAT
1 2 K.1 K.1.1 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepala Bagian Tata Usaha
NO.
KODE PEJABAT KETERANGAN 1 2 3 4 3 4 K.1.2 K.1.3 Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Bidang Kerja Sama dan Pengembangan 1
2 3
4 K.2
K.2.1 K.2.2
K.2.3 Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi
1 2 3 4 5 K.3 K.3.1 K.3.2 K.3.3 K.3.4 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kepala Bidang Media dan Kehumasan Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga
1 2 3 4 5 6 K.4 K.4.1 K.4.2 K.4.3 K.4.4 K.4.5 Kepala Pusat Pemulihan Aset Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional Kepala Bidang Data base dan Pertukaran Informasi Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
KODE PEJABAT PADA KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4 1 KEJAKSAAN TINGGI ACEH
L.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
L.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
L.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.1.3 Asisten Bidang Intelijen
L.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh
L.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
L.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Pidie
L.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
L.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Langsa
L.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara
L.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
L.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Sabang
L.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
L.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat
L.1.19 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan
L.1.20 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
L.1.21 Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen
L.1.22 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.1.23 Kepala Kejaksaan Negeri Simelulu
L.1.24 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya
L.1.25 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil
L.1.26 Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues
L.1.27 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar
L.1.28 Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
L.1.29 Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya
L.1.30 Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah
L.1.31 Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
L.1.32 Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam
2. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
L.2 Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
L.2.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
L.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.2.3 Asisten Bidang Intelijen
L.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
L.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Medan
L.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Binjai
L.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar
L.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang
L.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan
L.2.16 Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
L.2.17 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai
L.2.18 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu
L.2.19 Kepala Kejaksaan Negeri Karo
L.2.20 Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
L.2.21 Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
L.2.22 Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli
L.2.23 Kepala Kejaksaan Negeri Asahan
L.2.24 Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun
L.2.25 Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
L.2.26 Kepala Kejaksaan Negeri Belawan
L.2.27 Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir
L.2.28 Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
L.2.29 Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
L.2.30 Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan
L.2.31 Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
L.2.32 Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara
L.2.33 Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
L.2.34 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara
L.2.35 Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan
L.2.36 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas
L.2.37 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan
3. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
L.3 Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
L.3.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.3.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.3.3 Asisten Bidang Intelijen
L.3.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.3.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.3.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.3.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.3.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.3.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
L.3.10 Kepala Kejaksaan Negeri Padang
L.3.11 Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi
L.3.12 Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh
L.3.13 Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman
L.3.14 Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto
L.3.15 Kepala Kejaksaan Negeri Solok
L.3.16 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang
L.3.17 Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar
L.3.18 Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman
L.3.19 Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
L.3.20 Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung
L.3.21 Kepala Kejaksaan Negeri Agam
L.3.22 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai
L.3.23 Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
L.3.24 Kepala Kejaksaan Negeri Dharmas Raya
L.3.25 Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
4. KEJAKSAAN TINGGI RIAU
L.4 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
L.4.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
L.4.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.4.3 Asisten Bidang Intelijen
L.4.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.4.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.4.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.4.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.4.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.4.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau
L.4.10 Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
L.4.11 Kepala Kejaksaan Negeri Dumai
L.4.12 Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
L.4.13 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis
L.4.14 Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
L.4.15 Kepala Kejaksaan Negeri Kampar
L.4.16 Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu
L.4.17 Kepala Kejaksaan Negeri Siak
L.4.18 Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
L.4.19 Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan
L.4.20 Kepala Kejaksaan NegeriRokan Hilir
L.4.21 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
5. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI
L.5 Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
L.5.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
L.5.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.5.3 Asisten Bidang Intelijen
L.5.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.5.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.5.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.5.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.5.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.5.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi
L.5.10 Kepala Kejaksaan Negeri Jambi
L.5.11 Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari
L.5.12 Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
L.5.13 Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
L.5.14 Kepala Kejaksaan Negeri Merangin
L.5.15 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
L.5.16 Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun
L.5.17 Kepala Kejaksaan Negeri Tebo
L.5.18 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
L.5.19 Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
6. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
L.6 Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
L.6.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.6.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.6.3 Asisten Bidang Intelijen
L.6.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.6.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.6.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.6.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.6.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.6.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
L.6.10 Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
L.6.11 Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
L.6.12 Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
L.6.13 Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu
L.6.14 Kepala Kejaksaan Negeri Lahat
L.6.15 Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim
L.6.16 Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
L.6.17 Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih
L.6.18 Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam
L.6.19 Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin
L.6.20 Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang
L.6.21 Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur
L.6.22 Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir
L.6.23 Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan
L.6.24 Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
7. KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
L.7 Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
L.7.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
L.7.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.7.3 Asisten Bidang Intelijen
L.7.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.7.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.7.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.7.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.7.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.7.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri pada Wilayah Kejaksaan Negeri Bengkulu
L.7.10 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu
L.7.11 Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
L.7.12 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
L.7.13 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
L.7.14 Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko
L.7.15 Kepala Kejaksaan Negeri Seluma
L.7.16 Kejaksaan Negeri Kaur
L.7.17 Kejaksaan Negeri Lebong
L.7.18 Kejaksaan Negeri Kepahiang
8. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
L.8 Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
L.8.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
L.8.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.8.3 Asisten Bidang Intelijen
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.8.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.8.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.8.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.8.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.8.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.8.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung
L.8.10 Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
L.8.11 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
L.8.12 Kepala Kejaksaan Negeri Metro
L.8.13 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara
L.8.14 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
L.8.15 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah
L.8.16 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur
L.8.17 Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan
L.8.18 Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang
L.8.19 Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus
L.8.20 Kepala Kejaksaan Negeri PringSewu
9. KEJAKSAAN TINGGI BANGKA BELITUNG
L.9 Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
L.9.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
L.9.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.9.3 Asisten Bidang Intelijen
L.9.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.9.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.9.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.9.7 Asisten Bidang Pengawasan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.9.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.9.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
L.9.10 Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang
L.9.11 Kepala Kejaksaan Negeri Bangka
L.9.12 Kepala Kejaksaan Negeri Belitung
L.9.13 Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
L.9.14 Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
L.9.15 Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
L.9.16 Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah
10. KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
L.10 Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
L.10.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
L.10.2 Asisten Bidang Pembinaan
L.10.3 Asisten Bidang Intelijen
L.10.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
L.10.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
L.10.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
L.10.7 Asisten Bidang Pengawasan
L.10.8 Kepala Bagian Tata Usaha
L.10.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
L.10.10 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang
L.10.11 Kepala Kejaksaan Negeri Batam
L.10.12 Kepala Kejaksaan Negeri Karimun
L.10.13 Kepala Kejaksaan Negeri Natuna
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
L.10.14 Kepala Kejaksaan Negeri Lingga
L.10.15 Kepala Kejaksaan Negeri Bintan
11. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
M.1 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
M.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
M.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.1.3 Asisten Bidang Intelijen
M.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
M.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
M.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
M.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
M.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
M.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
M.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
M.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
12. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
M.2 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
M.2.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
M.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.2.3 Asisten Bidang Intelijen
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
M.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
M.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
M.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung
M.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
M.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor
M.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi
M.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
M.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Garut
M.2.16 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
M.2.17 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
M.2.18 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor
M.2.19 Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
M.2.20 Kepala Kejaksaan Negeri Depok
M.2.21 Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu
M.2.22 Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
M.2.23 Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan
M.2.24 Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka
M.2.25 Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis
M.2.26 Kepala Kejaksaan Negeri Karawang
M.2.27 Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur
M.2.28 Kepala Kejaksaan Negeri Subang
M.2.29 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.2.30 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
M.2.31 Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
M.2.32 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar
M.2.33 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya
M.2.34 Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi
13. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
M.3 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
M.3.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
M.3.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.3.3 Asisten Bidang Intelijen
M.3.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
M.3.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.3.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
M.3.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.3.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.3.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
M.3.10 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
M.3.11 Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
M.3.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
M.3.13 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang
M.3.14 Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto
M.3.15 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal
M.3.16 Kepala Kejaksaan Negeri Pati
M.3.17 Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.3.18 Kepala Kejaksaan Negeri Kudus
M.3.19 Kepala Kejaksaan Negeri Klaten
M.3.20 Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga
M.3.21 Kepala Kejaksaan Negeri Rembang
M.3.22 Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang
M.3.23 Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga
M.3.24 Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
M.3.25 Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen
M.3.26 Kepala Kejaksaan Negeri Sragen
M.3.27 Kepala Kejaksaan Negeri Kendal
M.3.28 Kepala Kejaksaan Negeri Blora
M.3.29 Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali
M.3.30 Kepala Kejaksaan Negeri Brebes
M.3.31 Kepala Kejaksaan Negeri Demak
M.3.32 Kepala Kejaksaan Negeri Jepara
M.3.33 Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar
M.3.34 Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
M.3.35 Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri
M.3.36 Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara
M.3.37 Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
M.3.38 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo
M.3.39 Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas
M.3.40 Kepala Kejaksaan Negeri Batang
M.3.41 Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan
M.3.42 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
M.3.43 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal
M.3.44 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.3.45 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
14. KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
M.4 Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
M.4.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
M.4.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.4.3 Asisten Bidang Intelijen
M.4.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
M.4.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.4.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
M.4.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.4.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.4.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
M.4.10 Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
M.4.11 Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
M.4.12 Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
M.4.13 Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul
M.4.14 Kepala Kejaksaan Negeri Kulonprogo
15. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
M.5 Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
M.5.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
M.5.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.5.3 Asisten Bidang Intelijen
M.5.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.5.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.5.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
M.5.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.5.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.5.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
M.5.10 Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
M.5.11 Kepala Kejaksaan Negeri Malang
M.5.12 Kepala Kejaksaan Negeri Jember
M.5.13 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri
M.5.14 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun
M.5.15 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan
M.5.16 Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro
M.5.17 Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso
M.5.18 Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
M.5.19 Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
M.5.20 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
M.5.21 Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
M.5.22 Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
M.5.23 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
M.5.24 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
M.5.25 Kepala Kejaksaan Negeri Jombang
M.5.26 Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo
M.5.27 Kepala Kejaksaan Negeri Gresik
M.5.28 Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang
M.5.29 Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.5.30 Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek
M.5.31 Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
M.5.32 Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
M.5.33 Kepala Kejaksaan Negeri Tuban
M.5.34 Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
M.5.35 Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep
M.5.36 Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
M.5.37 Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
M.5.38 Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan
M.5.39 Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
M.5.40 Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
M.5.41 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
M.5.42 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
M.5.43 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
M.5.44 Kepala Kejaksaan Negeri Batu
M.5.45 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri
M.5.46 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
M.5.47 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
16. KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
M.6 Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
M.6.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
M.6.2 Asisten Bidang Pembinaan
M.6.3 Asisten Bidang Intelijen
M.6.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
M.6.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
M.6.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
M.6.7 Asisten Bidang Pengawasan
M.6.8 Kepala Bagian Tata Usaha
M.6.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Banten
M.6.10 Kepala Kejaksaan Negeri Serang
M.6.11 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang
M.6.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
M.6.13 Kepala Kejaksaan Negeri Pendeglang
M.6.14 Kepala Kejaksaan Negeri Lebak
M.6.15 Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon
M.6.16 Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
17. KEJAKSAAN TINGGI BALI
N.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
N.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
N.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
N.1.3 Asisten Bidang Intelijen
N.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
N.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
N.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
N.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
N.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
N.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Bali
N.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar
N.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
N.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
N.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Bangli
N.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem
N.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar
N.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana
N.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan
N.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Badung
18. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
N.2 Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
N.2.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
N.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
N.2.3 Asisten Bidang Intelijen
N.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
N.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
N.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
N.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
N.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
N.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
N.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
N.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
N.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur
N.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa
N.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Bima
N.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Dompu
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
19. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
N.3 Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
N.3.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
N.3.2 Asisten Bidang Pembinaan
N.3.3 Asisten Bidang Intelijen
N.3.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
N.3.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
N.3.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
N.3.7 Asisten Bidang Pengawasan
N.3.8 Kepala Bagian Tata Usaha
N.3.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
N.3.10 Kepala Kejaksaan Negeri Kupang
N.3.11 Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan
N.3.12 Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara
N.3.13 Kepala Kejaksaan Negeri Belu
N.3.14 Kepala Kejaksaan Negeri Ende
N.3.15 Kepala Kejaksaan Negeri Sikka
N.3.16 Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur
N.3.17 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai
N.3.18 Kepala Kejaksaan Negeri Ngada
N.3.19 Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur
N.3.20 Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat
N.3.21 Kepala Kejaksaan Negeri Alor
N.3.22 Kepala Kejaksaan Negeri Lembata
N.3.23 Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao
N.3.24 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
N.3.25 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
N.3.26 Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua
20. KEJAKSAAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
O.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
O.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
O.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
O.1.3 Asisten Bidang Intelijen
O.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
O.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
O.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
O.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
O.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
O.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
O.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
O.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang
O.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Sintang
O.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang
O.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau
O.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
O.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu
O.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Sambas
O.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang
O.1.19 Kepala Kejaksaan Negeri Landak
O.1.20 Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4 21 KEJAKSAAN TINGGI KALIMATAN TENGAH
O.2 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
O.2.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
O.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
O.2.3 Asisten Bidang Intelijen
O.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
O.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
O.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
O.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
O.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
O.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
O.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya
O.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
O.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
O.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara
O.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
O.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan
O.2.16 Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya
O.2.17 Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur
O.2.18 Kepala Kejaksaan Negeri Katingan
O.2.19 Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan
O.2.20 Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara
O.2.21 Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
O.2.22 Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas
O.2.23 Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Pisau
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
22. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
O.3 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
O.3.1 Wakil Kepala Kejaksaan Kalimatan Selatan
O.3.2 Asisten Bidang Pembinaan
O.3.3 Asisten Bidang Intelijen
O.3.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
O.3.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
O.3.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
O.3.7 Asisten Bidang Pengawasan
O.3.8 Kepala Bagian Tata Usaha
O.3.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
O.3.10 Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin
O.3.11 Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan
O.3.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru
O.3.13 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar
O.3.14 Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
O.3.15 Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
O.3.16 Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
O.3.17 Kepala Kejaksaan Negeri Tapin
O.3.18 Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
O.3.19 Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala
O.3.20 Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
O.3.21 Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu
O.3.22 Kepala Kejaksaan Negeri Balangan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
23. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
O.4 Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
O.4.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
O.4.2 Asisten Bidang Pembinaan
O.4.3 Asisten Bidang Intelijen
O.4.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
O.4.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
O.4.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
O.4.7 Asisten Bidang Pengawasan
O.4.8 Kepala Bagian Tata Usaha
O.4.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
O.4.10 Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan
O.4.11 Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda
O.4.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kartanegara
O.4.13 Kepala Kejaksaan Negeri Paser
O.4.14 Kepala Kejaksaan Negeri Berau
O.4.15 Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan
O.4.16 Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan
O.4.17 Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
O.4.18 Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
O.4.19 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat
O.4.20 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur
O.4.21 Kepala Kejaksaan Negeri Malinau
O.4.22 Kepala Kejaksaan Negeri Paser Utara
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
24. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
P.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
P.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
P.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
P.1.3 Asisten Bidang Intelijen
P.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
P.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
P.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
P.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
P.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
P.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
P.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Manado
P.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa
P.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
P.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
P.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Bitung
P.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon
P.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan
P.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud
P.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara
P.1.19 Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara
P.1.20 Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
25. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
P.2 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
P.2.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
P.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
P.2.3 Asisten Bidang Intelijen
P.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
P.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
P.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
P.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
P.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
P.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
P.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Palu
P.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Banggai
P.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli
P.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Poso
P.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Donggala
P.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
P.2.16 Kepala Kejaksaan Negeri Parigi Moutong
P.2.17 Kepala Kejaksaan Negeri Buol
P.2.18 Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una
P.2.19 Kepala Kejaksaan Negeri Morowali
26. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
P.3 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
P.3.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
P.3.2 Asisten Bidang Pembinaan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
P.3.3 Asisten Bidang Intelijen
P.3.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
P.3.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
P.3.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
P.3.7 Asisten Bidang Pengawasan
P.3.8 Kepala Bagian Tata Usaha
P.3.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
P.3.10 Kepala Kejaksaan Negeri Kendari
P.3.11 Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau
P.3.12 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka
P.3.13 Kepala Kejaksaan Negeri Muna
P.3.14 Kepala Kejaksaan Negeri Konawe
P.3.15 Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi
P.3.16 Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara
P.3.17 Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan
P.3.18 Kepala Kejaksaan Negeri Buton
P.3.19 Kepala Kejaksaan Negeri Bombana
27. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
P.4 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
P.4.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
P.4.2 Asisten Bidang Pembinaan
P.4.3 Asisten Bidang Intelijen
P.4.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
P.4.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
P.4.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
P.4.7 Asisten Bidang Pengawasan
P.4.8 Kepala Bagian Tata Usaha
P.4.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
P.4.10 Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
P.4.11 Kepala Kejaksaan Negeri Pare-Pare
P.4.12 Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
P.4.13 Kepala Kejaksaan Negeri Gowa
P.4.14 Kepala Kejaksaan Negeri Bone
P.4.15 Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju
P.4.16 Kepala Kejaksaan Negeri Maros
P.4.17 Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng
P.4.18 Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang
P.4.19 Kepala Kejaksaan Negeri Wajo
P.4.20 Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng
P.4.21 Kepala Kejaksaan Negeri Barru
P.4.22 Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba
P.4.23 Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponta
P.4.24 Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang
P.4.25 Kepala Kejaksaan Negeri Majene
P.4.26 Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
P.4.27 Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan
P.4.28 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
P.4.29 Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
P.4.30 Kepala Kejaksaan Negeri Sidenrengrappang
P.4.31 Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai
P.4.32 Kepala Kejaksaan Negeri TaKalar
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
P.4.33 Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara
P.4.34 Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa
P.4.35 Kepala Kejaksaan Negeri Luwu
P.4.36 Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
P.4.37 Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu
28. KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
P.5 Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
P.5.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
P.5.2 Asisten Bidang Pembinaan
P.5.3 Asisten Bidang Intelijen
P.5.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
P.5.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
P.5.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
P.5.7 Asisten Bidang Pengawasan
P.5.8 Kepala Bagian Tata Usaha
P.5.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo
P.5.10 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
P.5.11 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo
P.5.12 Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo
P.5.13 Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango
P.5.14 Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato
P.5.15 Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
29. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
Q.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
Q.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
Q.1.2 Asisten Bi dang Pembinaan
Q.1.3 Asisten Bidang Intelijen
Q.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
Q.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
Q.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
Q.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
Q.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
Q.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku
Q.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Ambon
Q.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah
Q.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Tual
Q.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat
Q.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Buru
Q.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
Q.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat
Q.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur
Q.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya
30. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
Q.2 Kepala Kejaksan Tinggi Maluku Utara
Q.2.1 Wakil Kepala Kejaksan Tinggi Maluku Utara
Q.2.2 Asisten Bidang Pembinaan
Q.2.3 Asisten Bidang Intelijen
Q.2.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
Q.2.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
Q.2.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
Q.2.7 Asisten Bidang Pengawasan
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
Q.2.8 Kepala Bagian Tata Usaha
Q.2.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
Q.2.10 Kepala Kejaksaan Negeri Ternate
Q.2.11 Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
Q.2.12 Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
Q.2.13 Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan
Q.2.14 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula
Q.2.15 Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah
Q.2.16 Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Kepulauan Morotai
Q.2.17 Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat
31. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
R.1 Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
R.1.1 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
R.1.2 Asisten Bidang Pembinaan
R.1.3 Asisten Bidang Intelijen
R.1.4 Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
R.1.5 Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus
R.1.6 Asisten Bidang Perdata dan TUN
R.1.7 Asisten Bidang Pengawasan
R.1.8 Kepala Bagian Tata Usaha
R.1.9 Koordinator
Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua R.1.10 Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura
R.1.11 Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari
R.1.12 Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor
NO.
KODE PEJABAT Keterangan 1 2 3 4
R.1.13 Kepala Kejaksaan Negeri Sorong
R.1.14 Kepala Kejaksaan Negeri Fak-Fak
R.1.15 Kepala Kejaksaan Negeri Merauke
R.1.16 Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya
R.1.17 Kepala Kejaksaan Negeri Nabire
R.1.18 Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen
R.1.19 Kepala Kejaksaan Negeri Mimika
R.1.20 Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni
KETERANGAN :
1. Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menggunakan kode pejabat/wilayah setelah nomor kode pejabat/wilayah atasannya masing-masing sebagaimana contoh di bawah ini:
a. Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan pada Biro Umum Jaksa Agung Muda Pembinaan :
- Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan : C.3.1 - Kepala Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung : C.3.1.1 - Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung
dan Staf Ahli : C.3.1.2 - Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan : C.3.1.3 - Kepala Subbagian Produksi dan Distribusi : C.3.1.4
b. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi - Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh - Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda - Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya - Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya - Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara :
:
:
:
:
L.1.4 L.1.4.1
L.1.4.2 L.1.4.3 L.1.4.4
c. Kejaksaan Negeri Tipe A :
- Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh - Kepala Sub Bagian Pembinaan - Kepala Seksi Intelijen - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum - Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara - Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan - Pemeriksa :
:
:
:
:
:
:
:
L.1.10 L.1.10.1 L.1.10.2 L.1.10.3 L.1.10.4 L.1.10.5 L.1.10.6 L.1.10.7
d. Kejaksaan Negeri Tipe B :
- Kepala Kejaksaan Negeri Merauke - Kepala Sub Bagian Pembinaan - Kepala Seksi Intelijen - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum - Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara - Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan - Pemeriksa :
:
:
:
:
:
:
:
R.1.15 R.1.15.1 R.1.15.2 R.1.15.3 R.1.15.4 R.1.15.5 R.1.15.6 R.1.15.7
2. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri diberi nomor kode pejabat/wilayah setelah jabatan Pemeriksa di Kejaksaan Negeri setempat, disesuaikan urutannya dengan jumlah Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
Contoh :
Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancurbatu - Kepala Cabang Kejaksaan Deli Serdang di Pancurbatu - Kepala Urusan Pembinaan - Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus - Kepala Sub Seksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara :
:
:
:
L.2.14.8 L.2.14.8.1 L.2.14.8.2
L.2.14.8.3
3. Apabila di kemudian hari terdapat pembentukan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri baru, maka nomor kode pejabat/wilayah penomorannya disesuaikan dengan wilayah dan urutannya setelah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang sudah ada.
Contoh :
- Kode pejabat/wilayah Kejaksaan Tinggi di Sumatera menggunakan L.1 sampai dengan L.10. Apabila dikemudian hari terdapat penambahan Kejaksaan Tinggi yang baru, maka menggunakan kode L.11.
- Sebaliknya, apabila terdapat pengurangan Kejaksaan Tinggi, maka nomor kode pejabat/wilayah yang ada di bawahnya naik.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd.
H. M. PRASETYO
LAMPIRAN II PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002 TAHUN 2019 TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KODE MASALAH
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
KEJAKSAAN AGUNG
1. JA Jaksa Agung
2. WJA Wakil Jaksa Agung
3. SA Staf Ahli
BIDANG PEMBINAAN
1. 2.
Cjb Cs Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
3. Cs.1 Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
4. Cs.2 Bagian Tata Usaha
1. Cr Biro Perencanaan
2. Cr.1 Bagian Pengelolaan Data
3. Cr.2 Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja
4. Cr.3 Bagian Pemantauan dan Evaluasi
5. Cr.4 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
6. Cr.5 Bagian Reformasi Birokrasi
1. 2.
Cum Cum.1 Biro Umum Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
3. 4.
5. 6.
Cum.2 Cum.3 Cum.4 Cum.5 Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan Bagian Keamanan Dalam Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani Bagian Rumah Tangga
1. 2.
3. 4.
5. Cp Cp.1 Cp.2 Cp.3 Cp.4 Biro Kepegawaian Bagian Umum Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Kepangkatan dan Mutasi Bagian Pemberhentian dan Pensiun
1. 2.
3. 4.
5. Cu Cu.1 Cu.2 Cu.3 Cu.4 Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan Bagian Pendapatan dan Piutang Negara Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bagian Umum Keuangan
1. 2.
3. 4.
Cpl Cpl.1 Cpl.2 Cpl.3 Biro Perlengkapan Bagian Analisa Kebutuhan Bagian Pengadaan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
1. 2.
3. 4.
Chk Chk.1 Chk.2 Chk.3 Biro Hukum Dan Hubungan Luar Negeri Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum
1. 2.
SUJA SKJA Staf Umum Jaksa Agung Staf Khusus Jaksa Agung
BIDANG INTELIJEN
1. 2.
3. 4.
5. Dji Ds Ds.1 Ds.2 Ds.3 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
1. 2.
3. 4.
5. Dip Dip.1 Dip.2 Dip.3 Dip.4
Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan. (A) Subdirektorat Ideologi (A.1) Subdirektorat Politik (A.2) Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan (A.3) Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara (A.4)
1. 2.
3. 4.
5. Dsb Dsb.1
Dsb.2
Dsb.3 Dsb.4 Direkorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (B) Subdirektorat Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi (B1) Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (B.2) Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan (B.3) Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Kententeraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (B.4)
1. 2.
3. 4.
5. Dek Dek.1 Dek.2 Dek.3
Dek.4 Direktorat Ekonomi dan Keuangan (C) Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara (C.1) Subdirektorat Investasi dan Penerimaan Negara (C.2) Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan (C.3) Subdirektorat Sumber Daya alam dan Agraria atau Tata Ruang (C.4)
1. 2.
3. 4.
5. Dpp Dpp.1
Dpp.2
Dpp.3
Dpp.4 Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (D) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi (D.1) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Pengairan, Pertanian dan Kelautan (D.2) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (D.3) Subdirektorat Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (D.4)
1. 2.
3. Dti
Dti.1 Dti.2 Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (E) Subdirektorat Produksi Intelijen (E.1) Subdirektorat Pemantauan (E.2)
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
4. 5.
Dti.3 Dti.4 Subdirektorat Pengamanan Informasi (E.3) Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi (E.4) 1 Dk Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
Ejp Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
1. 2.
3. 4.
Es
Es.1
Es.2 Es.3 Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
1. 2.
3. 4.
Eoh
Eoh.1 Eoh.2 Eoh.3 Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Subdirektorat Pra Penuntutan Subdirektorat Penuntutan Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1. 2.
3. 4.
Eku
Eku.1 Eku.2 Eku.3 Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Subdirektorat Pra Penuntutan Subdirektorat Penuntutan Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1. 2.
3. 4.
Enz
Enz.1 Enz.2 Enz.3 Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Subdirektorat Pra Penuntutan Subdirektorat Penuntutan Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
1. 2.
3. 4.
Etl Etl.1 Etl.2 Etl.3 Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Subdirektorat Pra Penuntutan Subdirektorat Penuntutan Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
1. Ek Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
Fjp Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
1. 2.
3. 4.
Fs
Fs.1 Fs.2 Fs.3 Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
1. 2.
3. 4.
Fd Fd.1 Fd.2
Fd.3 Direktorat Penyidikan Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
1. 2.
3. 4.
Ft Ft.1
Ft.2
Ft.3 Direktorat Penuntutan Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang
1. 2.
3. 4.
Fu
Fu.1
Fu.2
Fu.3 Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang
1. 2.
3. Fh Fh.1 Fh.2
Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran HAM Berat Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
4. Fh.3 dan Eksaminasi Pelanggaran HAM Berat
Fk Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Gjd Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
1. 2.
3. 4.
Gs
Gs.1 Gs.2 Gs.3 Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
1. 2.
3. 4.
5. Gp Gp.1 Gp.2 Gp.3 Gp.4 Direktorat Perdata Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan Subdirektorat Bantuan Hukum Pemulihan Subdirektorat Arbitrase Subdirektorat Penegakan Hukum
1. 2.
3. 4.
5. Gtn Gtn.1 Gtn.2 Gtn.3 Gtn.4 Direktorat Tata Usaha Negara Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Subdirektorat Penyelenggaraan Pemerintahan Subdirektorat Uji Materiil
Subdirektorat Pelayanan Hukum
1. 2.
3. 4.
Gph Gph.1 Gph.2 Gph.3 Direktorat Pertimbangan Hukum Subdirektorat Pendapat Hukum Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum
Gk Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN
BIDANG PENGAWASAN
Hjw Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
1. 2.
3. 4.
Hs Hs.1 Hs.2 Hs.3 Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Bagian Program, Laporan dan Penilaian Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
1. 2.
3. 4.
H.I H.I.1 H.I.2
H.I.3 Inspektorat I Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1. 2.
3. 4.
H.II H.II.1 H.II.2
H.II.3 Inspektorat II Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1. 2.
3. 4.
H.III H.III.1 H.III.2
H.III.3 Inspektorat III Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1. 2.
3. 4.
H.IV H.IV.1 H.IV.2
H.IV.3 Inspektorat IV Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1. 2.
3. 4.
H.V H.V.1 H.V.2
H.V.3 Inspektorat V Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
1. 2.
H.VI H.VI.1 Inspektorat Keuangan Inspektorat Muda I
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
3. 4.
5. H.VI.2 H.VI.3 H.VI.4 Inspektorat Muda II Inspektorat Muda III Inspektorat Muda IV
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Ikb Badan Pendidikan dan Pelatihan
1. 2.
3. 4.
Is Is.1 Is.2 Is.3 Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Bagian Tata Usaha Bagian Keuangan
1. 2.
3. Imk
Imk.1 Imk.2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Bidang Program dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan
1. 2.
3. 4.
Itf Itf.1 Itf.2 Itf.3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Program dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan Pelatihan
PUSAT
1. 2.
3. 4.
Kpp Kpp.1 Kpp.2 Kpp.3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Bagian Tata Usaha Bidang Program dan Evaluasi Bidang Kerja Sama dan Pengembangan
1. 2.
3. 4.
Kti
Kti.1 Kti.2 Kti.3 Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Bagian Tata Usaha Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi
1. 2.
3. 4.
5. Kph Kph.1 Kph.2 Kph.3 Kph.4 Pusat Penerangan Hukum Bagian Tata Usaha Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Bidang Media dan Kehumasan Bidang Hubungan Antar Lembaga
NO.
KODE MASALAH
KETERANGAN 1 2 3
4
1. 2.
3. 4.
5. 6.
Kpa Kpa.1 Kpa.2 Kpa.3 Kpa.4 Kpa.5 Pusat Pemulihan Aset Bagian Tata Usaha Bidang Pemulihan Aset Nasional Bidang Pemulihan Aset Transnasional Bidang Data base dan Pertukaran Informasi Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
KETERANGAN :
Untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, Kode Masalah disesuaikan dengan Kode Masalah Kejaksaan Agung Republik INDONESIA.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd.
H. M. PRASETYO
LAMPIRAN III PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002 TAHUN 2019 TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
WARNA KERTAS DAN MAP
I. A. Warna kertas dan map yang dipergunakan dalam administrasi Kejaksaan Republik INDONESIA adalah sebagai berikut:
1. Dari Jaksa Agung : Putih
2. Dari Wakil Jaksa Agung : Putih
3. Dari/pada bidang Pembinaan termasuk Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi, serta Pusat Pemulihan Aset : Kuning Tua
4. Dari/pada bidang Intelijen termasuk Pusat Penerangan Hukum:
Hijau Muda.
5. Dari/pada bidang Tindak Pidana Umum : Merah Tua
6. Dari/pada bidang Tindak Pidana Khusus : Merah Muda.
7. Dari/pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Kuning Muda
8. Dari/pada bidang Pengawasan : Biru Muda
9. Dari/pada Badan Pendidikan dan Pelatihan : Kuning Muda
B. Dari/di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri disesuaikan dengan warna seperti dimaksud pada I.A.3 sampai dengan I.A.8.
II. A. 1. Untuk Naskah Dinas dari Jaksa Agung dipergunakan kertas dengan kepala surat, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dengan lambang Garuda.
2. Untuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada I.A.2 sampai dengan I.A.8 dipergunakan kertas dengan kepala surat KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA di bawahnya tertulis KEJAKSAAN AGUNG
dengan menggunakan logo Kejaksaan di sebelah kiri dan mencantumkan alamat atau tempat kedudukan.
3. Untuk surat dari/di lingkungan Badan Pendidikan Pelatihan, dipergunakan kertas dengan kepala surat KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA di bawahnya tertulis BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN dengan menggunakan lambang Kejaksaan di sebelah kiri dan mencantumkan alamat atau tempat kedudukan.
B. Untuk surat dari/di daerah dipergunakan kertas masing-masing dengan kepala surat KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI, CABANG KEJAKSAAN NEGERI dengan menggunakan lambang Kejaksaan di sebelah kiri dan mencantumkan tempat kedudukan masing-masing.
III. Untuk surat keluar di lingkungan Instansi Kejaksaan ditetapkan sebagai berikut:
1. Asli, tembusan dan arsip surat mempergunakan kertas warna putih.
2. Tembusan surat untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan mempergunakan kertas dengan warna seperti tersebut pada I.A.2 sampai dengan I.A.8.
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd.
H. M. PRASETYO
LAMPIRAN IV PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002 TAHUN 2019 TENTANG KODE PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
CARA PENOMORAN NASKAH DINAS
A. Susunan penomoran Naskah Dinas yang bersifat pengaturan antara lain Peraturan, Instruksi, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap Standar Operasional Prosedur dan Surat Edaran, susunannya terdiri dari tulisan Nomor, Nomor Naskah (nomor urut dalam satu tahun takwin), tulisan Tahun dengan huruf kapital dan tahun terbit.
Contoh petunjuk penomoran Peraturan :
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG …
B. Penomoran Naskah Dinas lainnya selain Naskah Dinas yang bersifat pengaturan, antara lain Keputusan, Surat Perintah/Surat Tugas, Nota Dinas, Surat Dinas, dan naskah dinas lainnya, menggunakan susunan penomoran sebagai berikut:
Contoh Kualifikasi/ klasifikasi Nomor Urut Kode Pejabat / Kode Wilayah Kode Masalah Bulan Tahun Penomoran Surat 1 2 3 4 5 6 7 DARI JAKSA AGUNG
KEP 01 A JA 09 2018 KEP-01/A/JA/09/2018 SR 01 A Cjb 09 2018 SR-01/A/Cjb/09/2018 R 01 A Dji 09 2018 R-01/A/Dji/09/2018 T 01 A Ejp 09 2018 T-01/A/Ejp/09/2018
B 01 A Fjp 09 2018 B-01/A/Fjp/09/2018 B 01 A Gjd 09 2018 B-01/A/Gjd/09/2018 B 01 A Hjw 09 2018 B-01/A/Hjw/09/2018 B 01 A Ikb 09 2018 B-01/A/Ikb/09/2018
DARI WAKIL JAKSA AGUNG KEP 01 B WJA 09 2018 KEP-01/B/WJA/09/2018 SR 01 B Cjb 09 2018 SR-01/B/Cjb/09/2018 R 01 B Dji 09 2018 R-01/B/Dji/09/2018 T 01 B Ejp 09 2018 T-01/B/Ejp/09/2018 B 01 B Fjp 09 2018 B-01/B/Fjp/09/2018 B 01 B Gjd 09 2018 B-01/B/Gjd/09/2018 B 01 B Hjw 09 2018 B-01/B/Hjw/09/2018 B 01 B Ikb 09 2018 B-01/B/Ikb/09/2018
Kualifikasi/ Klasifikasi Nomor Urut Kode Pejabat / Kode Wilayah Kode Masalah Bulan Tahun Penomoran Surat 1 2 3 4 5 6 7
DARI JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
KEP 01 C Cjb 09 2018 KEP-01/C/Cjb/09/2018 SR 01 C Cs 09 2018 SR-01/C/Cs/09/2018 R 01 C Cr 09 2018 R-01/C/Cr/09/2018 T 01 C Cum 09 2018 T-01/C/Cum/09/2018 B 01 C Cp 09 2018 B-01/C/Cp/09/2018
DARI JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN
KEP 01 D Dji 09 2018 KEP-01/D/Dji/09/2018 SR 01 D Ds 09 2018 SR-01/D/Ds/09/2018
R 01 D Dip 09 2018 R-01/D/Dip/09/2018 T 01 D Dsb 09 2018 T-01/D/Dsb/09/2018 B 01 D Dek 09 2018 B-01/D/Dek/09/2018
DARI JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
KEP 01 E Ejp 09 2018 KEP-01/E/Ejp/09/2018 SR 01 E Es 09 2018 SR-01/E/Es/09/2018 R 01 E Eoh 09 2018 R-01/E/Eoh/09/2018 T 01 E Eku 09 2018 T-01/E/Eku/09/2018 B 01 E Enz 09 2018 B-01/E/Enz/09/2018
DARI JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
KEP 01 F Fjp 09 2018 KEP-01/F/Fjp/09/2018 SR 01 F Fs 09 2018 SR-01/F/Fs/09/2018 R 01 F Fd 09 2018 R-01/F/Fd/09/2018 T 01 F Ft 09 2018 T-01/F/Ft/09/2018 B 01 F Fu 09 2018 B-01/F/ Fu/09/2018
DARI JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEP 01 G Gjd 09 2018 KEP-01/G/Gjd/09/2018 SR 01 G Gs 09 2018 SR-01/G/Gs/09/2018 R 01 G Gp 09 2018 R-01/G/Gp/09/2018 T 01 G Gtn 09 2018 T-01/G/Gtn/09/2018 B 01 G Gph 09 2018 B-01/G/ Gph/09/2018
DARI JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
KEP 01 H Hjw 09 2018 KEP-01/H/Hjw/09/2018 SR 01 H Hs 09 2018 SR-01/H/Hs/09/2018 R 01 H H.I 09 2018 R-01/H/H.I/09/2018
T 01 H H.II 09 2018 T-01/H/H.II/09/2018 B 01 H H.III 09 2018 B-01/H/H.III/09/2018
DARI KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEP 01 I Ikb 09 2018 KEP-01/I/Ikb/09/2018 SR 01 I Is 09 2018 SR-01/I/Is/09/2018 R 01 I Imk 09 2018 R-01/I/Imk/09/2018 T 01 I Itf 09 2018 T-01/I/Itf/09/2018 B 01 I Itf 09 2018 B-01/I/Itf/09/2018
DARI STAF AHLI
B
01
J
Sa
09
2018
B-01/J/Sa/09/2018
Kualifikasi/ Klasifikasi Nomor Urut Kode Pejabat/ Kode Wilayah Kode Masalah Bulan Tahun Penomoran Surat 1 2 3 4 5 6 7
DARI KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PRIN 01 K.1 Kpp 09 2018 PRIN-01/K.1/Kpp/09/2018 SR 01 K.1 Kpp.1 09 2018 SR-01/K.1/Kpp.1/09/2018 R 01 K.1 Kpp.2 09 2018 R-01/K.1/Kpp.2/09/2018 T 01 K.1 Kpp.3 09 2018 T-01/K.1/Kpp.3/09/2018 B 01 K.1 Kpp.3 09 2018 B-01/K.1/Kpp.3/09/2018
DARI KEPALA PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PRIN 01 K.2 Kti 09 2018 PRIN-01/K.2/Kti/09/2018 SR 01 K.2 Kti.1 09 2018 SR-01/K.2/Kti.1/09/2018 R 01 K.2 Kti.2 09 2018 R-01/K.2/Kti.2/09/2018 T 01 K.2 Kti.3 09 2018 T-01/K.2/Kti.3/09/2018 B 01 K.2 Kti.3 09 2018 B-01/K.2/Kti.3/09/2018
DARI KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
PRIN 01 K.3 Kph 09 2018 PRIN-01/K.3/Kph/09/2018 SR 01 K.3 Kph.1 09 2018 SR-01/K.3/Kph.1/09/2018 R 01 K.3 Kph.2 09 2018 R-01/K.3/Kph.2/09/2018 T 01 K.3 Kph.3 09 2018 T-01/K.3/Kph.3/09/2018 B 01 K.3 Kph.4 09 2018 B-01/K.3/Kph.4/09/2018
DARI KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET
PRIN 01 K.4 Kpa 09 2018 PRIN -01/K.3/Kpa/09/2018 SR 01 K.4 Kpa.1 09 2018 SR-01/K.3/Kpa.1/09/2018 R 01 K.4 Kpa.2 09 2018 R-01/K.3/Kpa.2/09/2018 T 01 K.4 Kpa.3 09 2018 T-01/K.3/Kpa.3/09/2018 B 01 K.4 Kpa.4 09 2018 B-01/K.3/Kpa.4/09/2018
DARI PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG RI CONTOH KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PRIN 01 C.7 Chk 09 2018 PRIN-01/C.7/Chk/09/2018 SR 01 C.7 Chk.1 09 2018 SR-01/C.7/Chk.1/09/2018 R 01 C.7 Chk.1 09 2018 R-01/C.7/Chk.1/09/2018 T 01 C.7 Chk.2 09 2018 T-01/C.7/Chk.2/09/2018 B 01 C.7 Chk.3 09 2018 B-01/C.7/Chk.3/09/2018
DARI KOORDINATOR PADA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
B 01 F.6 Fk 09 2018 KEP-01/K.1/Kpp/09/2018
DARI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI (CONTOH ACEH)
R 01 L.1 Cu.1 09 2018 R-01/L.1/Cu.1/09/2018
DARI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI (CONTOH BANDA ACEH)
R 01 L.1.10 Cu.1 09 2018 R-01/L.1.10/Cu.1/09/2018
DARI KEPALA KEJAKSAAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI (CONTOH PIDIE DI KOTA BAKTI
R 01 L.1.12.7 Cu.1 09 2018 R-01/L.1.12.7/Cu.1/09/2018
CONTOH PENOMORAN NASKAH DINAS
NO.
NOMOR NASKAH DINAS