PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

PERBAN Nomor 2 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan: 1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 2. Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 5. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 10. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 11. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan UNDANG-UNDANG serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG. 12. Panitia Perancang UNDANG-UNDANG yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan UNDANG-UNDANG, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG usul DPD. 13. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENYEBARLUASAN PROLEGNAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan UNDANG-UNDANG dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 3

Koreksi

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan UNDANG-UNDANG didasarkan atas: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 4

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (2) Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPDdikoordinasikan oleh PPUU. (5) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

(1) Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR. (2) Prolegnas Jangka Menengah memuat: a. gambaran umum hukum nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR; c. judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

Pasal 7

(1) Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun. (2) Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi: a. rancangan UNDANG-UNDANG luncuran pembahasan tahun sebelumnya; b. rancangan UNDANG-UNDANG yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR; c. rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau d. rancangan UNDANG-UNDANG usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah. (3) Prolegnas Prioritas Tahunan memuat: a. judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi: 1. latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. jangkauan serta arah pengaturan. (4) Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD, dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan UNDANG-UNDANG dan Naskah Akademik. (5) Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi. (6) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

Pasal 23

(1) Prolegnas Jangka Menengah atau Prolegnas Prioritas Tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12) dan Pasal 22 ayat (11) dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (2) Penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 24

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR, DPD, atau PRESIDEN.

Pasal 25

(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (2) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPR dan/atau masyarakat dilakukan oleh Badan Legislasi. (3) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPD dan/atau masyarakat dilakukan oleh PPUU. (4) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh Menteri. (5) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan Prolegnas hingga penetapan Prolegnas. (6) Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. (7) Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

Pasal 26

Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) kepada Anggota, Komisi, dan Fraksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Prolegnas ditetapkan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 8

Koreksi

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

Pasal 11

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR.

Pasal 12

(1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR. (2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 13

(1) Penyusunan dan pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan dan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah. (2) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 14

(1) Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 15

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

Pasal 16

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari lingkungan DPR.

Pasal 17

(1) Rancangan Prolegnas dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR. (2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

BAB 2

Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pembahasan

Pasal 18

Koreksi

(1) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

Pasal 19

Koreksi

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. sambutan pimpinan PPUU; c. sambutan Menteri; d. pembahasan daftar inventarisasi usulanProlegnas; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan PPUU menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah sebelumnya. (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah. (7) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah, rapat kerja membentuk panitia kerja. (8) Panita kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga ditugaskan untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (9) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (10) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan dalam rapat panitia kerja. (11) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat kerja. (12) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas; b. penyampaian pendapat fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat Pemerintah. (13) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(12) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (14) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 20

(1) Dalam Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri MENETAPKAN Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (2) Prolegnas Prioritas tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari daftar Prolegnas Jangka Menengah dengan mempertimbangkan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan b. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau naskah akademik. (3) Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dibahas dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (4) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12) ditetapkan juga Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.

BAB 1

Prolegnas Jangka Menengah

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

(1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU,dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

Pasal 22

BAB 2

Prolegnas Prioritas Tahunan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. sambutan pimpinan PPUU; c. sambutan Menteri; d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPUU menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b; b. pelaksanaan Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya;dan c. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau Naskah Akademik. (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan rancangan UNDANG-UNDANG, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. (7) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rapat kerja membentuk panitia kerja. (8) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan. (9) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan dalam rapat panitia kerja. (10) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat kerja. (11) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas; b. penyampaian pendapat fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat pemerintah. (12) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (13) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB IV

PROLEGNAS PERUBAHAN

Pasal 32

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau PRESIDEN dapat mengajukan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan di luar Prolegnas oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 33

Rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diajukan oleh: a. Anggota; b. Komisi; c. gabungan komisi; dan d. Badan Legislasi.

Pasal 34

(1) Dalam hal Anggota, Komisi, dan/atau gabungan komisi mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, usulan disampaikan kepada Badan Legislasi disertai dengan alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG dan naskah akademik. (2) Badan Legislasi membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan mengenai adanya urgensi nasional atas rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi mengundang Menteri untuk membahas bersama usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. (4) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan mengenai adanya urgensi nasional atas rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk membahas bersama usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

Pasal 35

(1) Badan Legislasi dan Menteri membahas usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam rapat kerja. (2) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi, Menteri, dan PPUU membahas dalam rapat kerja. (3) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Legislasi menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi di luar Prolegnas. (4) PPUU memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4). (6) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (7) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (8) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 36

(1) Dalam hal DPD mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPUU mengajukan kepada Badan Legislasi untuk mengadakan rapat untuk membicarakan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan PPUU dan Menteri untuk membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan PPUU menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan DPD di luar Prolegnas. (4) Badan Legislasi dan Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (7) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 37

(1) Dalam hal PRESIDEN mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri meminta kepada Badan Legislasi untuk mengadakan rapat untuk membicarakan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG yang diusulkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi mengundang PPUU. (3) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB III

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB V

Pasal 38