Koreksi Pasal 7

(1) Pengawasan DPD terdiri dari: a. Pengawasan kelembagaan; dan b. Pengawasan perorangan. (2) Pengawasan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Alat Kelengkapan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. (3) Pengawasan perorangan dilakukan oleh individu Anggota atau Kelompok Anggota Provinsi yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang kelembagaan dan/atau berdasarkan hak dan kewajiban perorangan Anggota. (4) Dalam hal terdapat Anggota yang melakukan Pengawasan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di luar daerah pemilihannya, harus berkoordinasi dengan Anggota yang berada di daerah pemilihan tersebut dan/atau Alat Kelengkapan terkait.