Koreksi Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader JKN diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perisai diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan. (3) Dalam hal BPJS Kesehatan berencana melakukan perubahan terhadap Peraturan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan wajib berkoordinasi dengan DJSN. (4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan berencana melakukan perubahan terhadap Peraturan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan wajib berkoordinasi dengan DJSN.