PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Mediasi Pengaduan Masyarakat

PERBAN Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 3. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. 4. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh PRESIDEN untuk menjalankan tugas dalam masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. 6. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DJSN terkait dengan pelaksanaan SJSN. 7. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di INDONESIA, yang telah membayar iuran. 8. Mediasi adalah cara penanganan terhadap Pengaduan Masyarakat guna memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. 9. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi, yang diantaranya meliputi biaya Mediator, biaya pemanggilan Para Pihak, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi. 10. Para Pihak adalah masyarakat yang melakukan pengaduan dan pihak yang diadukan kepada DJSN. 11. Mediator adalah Anggota DJSN atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator DJSN dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. 13. Resume Permasalahan adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk permasalahan dan usulan perdamaian. 14. Kesepakatan Penyelesaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang berisi seluruh klausula kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Mediator. 15. Risalah Gagalnya Mediasi adalah risalah tentang gagalnya Mediasi yang ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau Mediator. 16. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian yang menguatkan Kesepakatan Penyelesaian. 17. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

TATA CARA MEDIASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan Mediasi dilakukan berdasarkan Pengaduan Masyarakat. (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengaduan oleh Peserta BPJS; dan b. pengaduan oleh Non Peserta BPJS atau pelapor. (3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat dan/atau surat elektronik. (4) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melampirkan: a. salinan identitas diri pelapor jika pelapor bukan Peserta BPJS; b. salinan kartu peserta BPJS jika pelapor adalah Peserta BPJS; c. Resume Permasalahan; dan d. bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku register Mediasi DJSN. (6) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh kuasa hukum, dilakukan dengan melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan setelah adanya keputusan rapat komisi yang membidangi monitoring dan evaluasi. (2) Keputusan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak Pengaduan Masyarakat dicatat dalam buku register Mediasi DJSN. (3) Keputusan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Para Pihak paling lambat 5 (lima) hari sejak keputusan rapat ditetapkan.

Pasal 10

Batas waktu daluwarsa pengaduan Mediasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya peristiwa yang menjadi dasar pengaduan.

Pasal 11

(1) Biaya Mediasi ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. (2) Biaya Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak pengadu melalui panjar Biaya Mediasi.

Pasal 12

(1) Mediator yang memiliki Sertifikat dan/atau masuk dalam Daftar Mediator Pengadilan, ditunjuk dan ditetapkan dalam Daftar Mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua DJSN. (2) Mediator yang melakukan penanganan Pengaduan Masyarakat dipilih oleh Para Pihak dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DJSN. (3) Pemilihan dan penetapan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan usulan Para Pihak berdasarkan Daftar Mediator. (4) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memaksakan sebuah penyelesaian. (5) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil Mediasi kepada Ketua DJSN secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya keputusan Mediasi.

Pasal 13

(1) Mediator mengajukan permohonan kepada Ketua DJSN agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator DJSN. (2) Permohonan Mediator diajukan dengan melampirkan: a. salinan sah Sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik INDONESIA; b. salinan sah ijazah pendidikan terakhir; c. pas photo berwarna terbaru; dan d. daftar riwayat hidup yang paling sedikit memuat latar belakang pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman. (3) Setelah Sekretariat DJSN memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua DJSN menempatkan nama pemohon dalam Daftar Mediator. (4) Ketua DJSN menyediakan Daftar Mediator yang memuat sekurang-kurangnya nama Mediator disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para Mediator. (5) Ketua DJSN menyampaikan kepada Mediator terpilih untuk melaksanakan tugas, segera setelah Para Pihak memilih Mediator. (6) Ketua DJSN setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator. (7) Ketua DJSN berwenang mengeluarkan nama Mediator dalam Daftar Mediator berdasarkan alasan objektif, meliputi mutasi tugas, karena berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan, benturan kepentingan dengan Para Pihak dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 14

(1) Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. (2) Mediator melakukan pemanggilan kepada Para Pihak untuk menghadiri pertemuan Mediasi. (3) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Para Pihak menyerahkan resume permasalahan kepada pihak lain dan Mediator. (4) Dalam hal resume permasalahan tidak diserahkan oleh pihak pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak pengadu dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi dan dianggap mencabut pengaduan. (5) Dalam hal Resume Permasalahan tidak diserahkan oleh pihak yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang diadukan dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Pasal 15

Atas persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan Ahli serta MEMUTUSKAN kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian Ahli.

Pasal 16

(1) Apabila Mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Penyelesaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. (2) Dalam merumuskan Kesepakatan Penyelesaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Penyelesaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; dan c. tidak dapat dilaksanakan. (3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Penyelesaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan penyelesaian yang dicapai. (4) Apabila Para Pihak tidak mencapai Kesepakatan Penyelesaian dalam Mediasi, Mediator MENETAPKAN Risalah Gagalnya Mediasi.

Pasal 17

(1) Para Pihak, Saksi, Ahli dan pengunjung yang menghadiri Mediasi wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. (2) Anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun dilarang menghadiri Mediasi, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Mediasi dan/atau mendapat izin khusus dari Mediator.

Pasal 18

(1) Pengunjung Mediasi wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. (2) Pengunjung Mediasi dilarang: a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya Mediasi; b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang Mediasi selama proses Mediasi berlangsung; c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung; d. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana dan/atau perlengkapan Mediasi lainnya; e. makan dan minum di ruang Mediasi selama proses Mediasi berlangsung; f. menghina Para Pihak, Saksi dan Ahli; dan g. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Mediasi atau merendahkan kehormatan, martabat serta kewibawaan Mediator. (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Para Pihak, Saksi dan Ahli.

Pasal 19

(1) Para Pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung wajib: a. menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama Mediasi; dan b. menunjukan sikap hormat kepada Mediator. (2) Dalam hal Para Pihak, Saksi dan Ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Mediator. (3) Para Pihak, Saksi, dan Ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh Mediator. (4) Para Pihak, Saksi dan Ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam Mediasi kepada Mediator melalui Sekretariat DJSN.

Pasal 20

Setiap Mediator dan Para Pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Pasal 21

(1) Mediasi diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penetapan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, pengambilan keputusan Mediasi dapat diperpanjang paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasannya.

Pasal 22

(1) Hasil keputusan penyelesaian Mediasi ditetapkan dengan Kesepakatan Penyelesaian. (2) Kesepakatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diberikan kepada: a. 2 (dua) rangkap untuk Para Pihak, sebagai dasar tindak lanjut Mediasi; dan b. 1 (satu) rangkap untuk Mediator, sebagai lampiran laporan hasil Mediasi kepada Ketua DJSN.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Mediasi Pengaduan Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30