PERBAN

Peraturan Badan Nomor 02 Tahun 2014 tentang KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PERBAN Nomor 02 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu PRESIDEN dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. 2. Anggota DJSN adalah seseorang yang diangkat oleh PRESIDEN Republik INDONESIA untuk menjalankan tugas di DJSN dalam masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA. 3. Kode Etik DJSN adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota DJSN dalam menjalankan tugas secara pribadi dan mengelola organisasi DJSN. Majelis Kehormatan adalah organ pendukung DJSN yang bertugas mengawasi kepatuhan Anggota DJSN terhadap kode etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 4

Koreksi

(1) Nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan Anggota DJSN sebagai individu maupun organisasi DJSN. (2) Kode Etik DJSN berlaku untuk seluruh Anggota DJSN. (3) Kode Etik DJSN dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Pasal 5

Koreksi

(1) Anggota DJSN berkewajiban: a. mematuhi Kode Etik, hukum, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan norma yang berlaku; b. menaati nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, tata krama serta sopan santun tanpa membeda-bedakan golongan, agama, warga negara serta kedudukan sosial masing-masing individu; c. melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan. (2) Anggota DJSN dilarang: a. menjadi pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik; b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan; c. meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Anggota DJSN dalam www.djpp.kemenkumham.go.id melaksanakan tugasnya; d. memberikan informasi atau pemberitahuan yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan kewajibannya; e. menyalahgunakan jabatan dan/atau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau pihak lainnya; f. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data, dan informasi; g. membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas DJSN, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu; dan h. memiliki rangkap jabatan, yaitu menjadi pengurus, pengawas dan/atau pengendali, sehingga mempunyai benturan kepentingan di lembaga dan/atau pihak lain yang diawasi oleh DJSN.

BAB V

MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembentukan Majelis Kehormatan diputuskan dalam Rapat Pleno yang dituangkan dalam Keputusan DJSN. (2) Anggota Majelis Kehormatan terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari Anggota DJSN yang dibentuk berdasarkan Keputusan DJSN. (3) Jangka waktu penugasan Anggota Majelis Kehormatan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali. (4) Penugasan Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal: a. jangka waktu penugasan Majelis Kehormatan telah selesai; atau b. terdapat hal-hal yang mengakibatkan penugasan Majelis Kehormatan berakhir berdasarkan Keputusan DJSN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) Keanggotaan Majelis Kehormatan diputuskan dalam Rapat Pleno DJSN yang dituangkan dalam Keputusan DJSN. (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (3) Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri atas: a. 1 (satu) orang Anggota DJSN dari unsur Pemerintah sebagai Ketua; b. 1 (satu) orang Anggota DJSN sebagai Sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang Anggota DJSN sebagai Anggota. Calon Anggota Majelis Kehormatan dipilih secara langsung oleh DJSN dengan mekanisme yang disepakati oleh DJSN.

Pasal 8

Anggota Majelis Kehormatan memiliki tugas untuk: a. meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN yang dilakukan oleh Anggota DJSN; b. mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN; c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN; d. menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN terbukti atau tidak terbukti; dan e. memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN kepada Ketua DJSN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Anggota Majelis Kehormatan memiliki kewajiban untuk: a. memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik DJSN; b. menyusun buku pedoman pelaksanaan Kode Etik DJSN; dan c. hadir pada rapat dan sidang Majelis Kehormatan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN.

Pasal 10

Majelis Kehormatan berwenang untuk: a. memanggil Anggota DJSN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik DJSN untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Majelis Kehormatan; b. memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan; dan c. meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik DJSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan. (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang Anggota Majelis Kehormatan berdasarkan kesepakatan. (3) Sidang Majelis Kehormatan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah Anggota Majelis Kehormatan. (4) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Majelis Kehormatan, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Majelis Kehormatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 02 Tahun 2014 tentang KODE ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIIII

Pasal 14