Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umu…

Pasal 6

Peraturan DJSN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DJSN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL ttd SIGIT PRIOHUTOMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN UMUM INTEGRASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEBIJAKAN UMUM INTEGRASI PROGRAM JAMKESDA KE DALAM PROGRAM JKN A. Latar Belakang Dalam Peta Jalan tahun 2012-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Program Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan beroperasi mulai 1 Januari 2014, yang tenggang pengintegrasiannya jatuh pada 31 Desember 2016. Namun demikian, Peta Jalan tahun 2012-2019 tidak mengatur tata cara dan waktu integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN. Hingga 1 November 2016 sejumlah 378 (tiga ratus rujuh puluh delapan) Pemda telah mengintegrasikan Program Jamkesdanya ke dalam Program JKN. Sejumlah 2 (dua) Pemerintah Provinsi dan 136 (seratus tiga puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota belum memulai atau belum menuntaskan integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN. Beberapa Pemda belum melakukan integrasi karena tidak memahami cara melakukannya, sementara beberapa Pemda yang lain belum melihat manfaat integrasi. Agar Program JKN dapat diwujudkan menurut Peta Jalan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 74 Tahun 2014, kebijakan umum integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN harus dimplementasikan oleh Pemda, BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. B. Kewajiban Integrasi 1. Pemda yang menyelenggarakan Program Jamkesda yang dikelola satuan kerja Pemda atau organisasi independen, harus mengintegrasikan penyelenggaraan Program Jamkesda paling lambat tanggal 31 Desember 2016. 2. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengalihkan Peserta Program Jamkesda menjadi Peserta Program JKN. 3. Pemda mengintegrasikan Peserta Program Jamkesda ke dalam Program JKN dengan membayar iuran Program JKN untuk dan atas nama penduduknya kepada BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah diintegrasikannya Program Jamkesda untuk menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan bagi penduduk yang sebelumnya menjadi peserta Program Jamkesda. C. Kontinuitas Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang sebelumnya menjadi peserta Program Jamkesda selanjutnya disediakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Program JKN. 2. Pelayanan kesehatan rawat inap yang sedang diberikan kepada peserta Program Jamkesda oleh fasilitas kesehatan tidak boleh dihentikan karena diintegrasikannya Program Jamkesda, tetapi harus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan dan kaidah medis. 3. Biaya yang timbul karena pelayanan kesehatan yang diperoleh pada periode hingga diintegrasikannya Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi beban Program Jamkesda. 4. BPJS Kesehatan melanjutkan penjaminan atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pasca pengintegrasian Program Jamkesda tanpa dikenai ketentuan waktu tunggu 14 (empat belas) hari, sepanjang Pemda atau Peserta membayar iuran JKN untuk Peserta dan anggota keluarganya. 5. BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sepanjang pelayanan diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. D. Penyelesaian Kewajiban Program Jamkesda 1. Seluruh kewajiban yang timbul dari penyelenggaraan Program Jamkesda sampai diakhirinya program tersebut tidak dialihkan kepada BPJS Kesehatan. 2. Pemda menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, menurut tata cara yang berlaku pada Program Jamkesda. 3. Biaya pelayanan kesehatan untuk peserta Program Jamkesda sampai dengan tanggal diintegrasikannya kepesertaan Program Jamkesda ke dalam Program JKN merupakan biaya penyelenggaraan Program Jamkesda. 4. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul setelah tanggal diintegrasikannya Program Jamkesda ke dalam Program JKN tidak lagi menjadi biaya penyelenggaraan Program Jamkesda, dan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. E. Tanggung Jawab Pemda Setelah Program Jamkesda Berakhir 1. Setelah Program Jamkesda diintegrasikan ke dalam Program JKN, Pemda dapat merealokasikan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembiayaan Program Jamkesda untuk hal-hal berikut: a. Insentif berupa pembayaran sebagian atau seluruh iuran JKN untuk dan atas nama penduduk tertentu yang bukan Penerima Bantuan Iuran; b. Insentif berupa pembayaran biaya peningkatan kualitas atau kelengkapan pelayanan medis dan/atau nonmedis bagi penduduk yang telah menjadi peserta dan membayar iuran Program JKN antara lain; (i) biaya transportasi rujukan/evakuasi/repatriasi; (ii) biaya menghadirkan tenaga dokter dan/atau tenaga paramedis, serta penyewaan perlengkapan medis di wilayah yang belum tersedia pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Program JKN, (iii) biaya perjalanan bagi anggota keluarga pendamping. c. Pembiayaan pembangunan atau perbaikan fasilitas dan pelayanan kesehatan; dan/atau; d. Pembiayaan lain-lain yang dimasudkan untuk memudahkan atau meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program JKN di daerahnya. 2. Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan untuk mendorong penduduk agar menjadi peserta Program JKN tanpa membuatnya selamanya bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat atau Pemda. Pemda memahami bahwa setiap penduduk yang tidak miskin dan mampu sesungguhnya memiliki tanggung jawab pribadi atas kesehatan diri dan keluarganya. 3. Insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diberikan terutama kepada penduduk yang menjadi peserta bukan penerima upah atau peserta bukan pekerja dan telah tertib membayar iuran yang menjadi kewajibannya. 4. Apapun pilihan Pemda untuk realokasi dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk periode paling singkat satu tahun setelah diakhirinya Program Jamkesda, Pemda mengutamakan pembayaran iuran Program JKN untuk seluruh warga yang sebelumnya menjadi peserta Program Jamkesda namun bukan Penerima Bantuan Iuran, sehingga jaminan pelayanan kesehatan bagi warga tersebut tidak tiba-tiba terputus. F. Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan 1. Semua pemangku kepentingan langsung integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN, yang meliputi namun tidak terbatas pada Pemda, organisasi independen penyelenggara Program Jamkesda, BPJS Kesehatan, dan penduduk yang menjadi peserta Program Jamkesda, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk menyukseskan integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN. 2. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DJSN, dan Kementerian/Lembaga lain harus memberikan dukungan optimal kepada pemangku kepentingan langsung untuk menyukseskan integrasi Program Jamkesda ke dalam Program JKN. 3. Ketentuan lebih terperinci untuk melaksanakan kebijakan umum ini dibuat dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan langsung atau oleh Kementerian/Lembaga yang relevan. KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL ttd SIGIT PRIOHUTOMO

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6