PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KEGIATAN UTAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 448), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Kegiatan utama merupakan bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus. (2) Bidang usaha beserta rantai produksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI). (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini. (4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. (5) Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Dewan Nasional ini, merupakan bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya. (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan fasilitas dan kemudahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan di bidang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional ini.

Pasal II

Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2021 KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO