Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENUNJUKAN BANK PENYALUR

Bank Penyalur berasal dari: a. Bank umum konvensional; b. Bank umum syariah; dan/atau c. unit usaha syariah milik Bank umum konvensional.

(1) BP Tapera menyusun daftar kandidat Bank Penyalur. (2) Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki infrastruktur pengelolaan penyaluran pembiayaan perumahan, meliputi: 1. kelengkapan struktur organisasi dan personil; 2. dukungan teknologi informasi; 3. pedoman kerja dan kebijakan; 4. perjanjian tingkat layanan; dan 5. diutamakan memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. d. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam menyalurkan pembiayaan perumahan; dan e. memiliki rencana penyaluran yang sudah tercantum dalam rencana bisnis.

Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengajuan permohonan kerja sama oleh kandidat Bank Penyalur; b. penilaian kandidat Bank Penyalur; dan c. penetapan Bank Penyalur.

(1) Kandidat Bank Penyalur yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada BP Tapera. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen: a. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. surat keterangan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. fotokopi anggaran dasar Bank dan perubahannya; d. data infrastruktur pengelolaan pembiayaan perumahan paling sedikit terdiri atas: 1. struktur organisasi unit kerja pengelola pembiayaan perumahan; 2. jumlah personil pengelola pembiayaan perumahan; 3. dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan pembiayaan perumahan; 4. dokumen kebijakan pembiayaan perumahan; dan 5. jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. e. laporan realisasi pembiayaan perumahan selama 2 (dua) tahun terakhir; f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan g. rencana penerbitan pembiayaan perumahan tahunan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Berdasarkan permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP Tapera melakukan penilaian secara langsung kepada kandidat Bank Penyalur. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. laporan keuangan tahunan posisi terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan b. analisa bisnis, kinerja keuangan, beserta kualitas aset pembiayaan perumahan terkait dengan manajemen, risiko, dan bisnis kandidat Bank berdasarkan dokumen yang dikirimkan dalam surat permohonan kerja sama.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BP Tapera MENETAPKAN Bank Penyalur. (2) Penetapan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

BP Tapera menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen terkait hasil penilaian dalam penunjukan Bank Penyalur.

(1) BP Tapera melakukan evaluasi kinerja penyaluran pembiayaan perumahan Tapera melalui Bank Penyalur. (2) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisioner.

Bank Penyalur berasal dari: a. Bank umum konvensional; b. Bank umum syariah; dan/atau c. unit usaha syariah milik Bank umum konvensional.

(1) BP Tapera menyusun daftar kandidat Bank Penyalur. (2) Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki infrastruktur pengelolaan penyaluran pembiayaan perumahan, meliputi: 1. kelengkapan struktur organisasi dan personil; 2. dukungan teknologi informasi; 3. pedoman kerja dan kebijakan; 4. perjanjian tingkat layanan; dan 5. diutamakan memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. d. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam menyalurkan pembiayaan perumahan; dan e. memiliki rencana penyaluran yang sudah tercantum dalam rencana bisnis.

Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pengajuan permohonan kerja sama oleh kandidat Bank Penyalur; b. penilaian kandidat Bank Penyalur; dan c. penetapan Bank Penyalur.

(1) Kandidat Bank Penyalur yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis kepada BP Tapera. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen: a. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. surat keterangan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dengan nilai paling rendah 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. fotokopi anggaran dasar Bank dan perubahannya; d. data infrastruktur pengelolaan pembiayaan perumahan paling sedikit terdiri atas: 1. struktur organisasi unit kerja pengelola pembiayaan perumahan; 2. jumlah personil pengelola pembiayaan perumahan; 3. dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan pembiayaan perumahan; 4. dokumen kebijakan pembiayaan perumahan; dan 5. jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. e. laporan realisasi pembiayaan perumahan selama 2 (dua) tahun terakhir; f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan g. rencana penerbitan pembiayaan perumahan tahunan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Berdasarkan permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP Tapera melakukan penilaian secara langsung kepada kandidat Bank Penyalur. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. laporan keuangan tahunan posisi terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan yang diumumkan di media; dan b. analisa bisnis, kinerja keuangan, beserta kualitas aset pembiayaan perumahan terkait dengan manajemen, risiko, dan bisnis kandidat Bank berdasarkan dokumen yang dikirimkan dalam surat permohonan kerja sama.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BP Tapera MENETAPKAN Bank Penyalur. (2) Penetapan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BP Tapera.

BP Tapera menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen terkait hasil penilaian dalam penunjukan Bank Penyalur.

(1) BP Tapera melakukan evaluasi kinerja penyaluran pembiayaan perumahan Tapera melalui Bank Penyalur. (2) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisioner.

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BP Tapera melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup; b. hak dan kewajiban para pihak; c. nilai limit penyaluran pembiayaan; d. jangka waktu kerja sama; e. pengakhiran perjanjian atau pemutusan kerja sama; f. korespondensi; g. keadaan memaksa; h. ketentuan kerahasiaan; dan i. penyelesaian perselisihan. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner dan Bank Penyalur yang ditunjuk.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2021 KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd ADI SETIANTO