PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENGAWASAN INTERN DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

PERBAN Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Inspektorat BSSN yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah APIP di BSSN yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BSSN yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Klien Pengawasan adalah orang atau unit kerja yang menjadi objek pengawasan intern APIP. 7. Auditor BSSN yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada BSSN yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 8. Rencana Aksi adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Klien Pengawasan sehubungan dengan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT, PIMPINAN UNIT KERJA, DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat. (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan unit kerja.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Inspektorat memiliki kewenangan dan tanggung jawab. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan/atau mantan pejabat pada unit kerja yang menjadi Klien Pengawasan serta pegawai dan/atau mantan pegawai lain yang diperlukan dalam melaksanakan Pengawasan Intern; c. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dari instansi internal maupun eksternal BSSN dalam melaksanakan Pengawasan Intern; dan d. meminta pendampingan tenaga ahli apabila diperlukan dalam melaksanakan Pengawasan Intern. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan c. melaksanakan kode etik, standar audit, dan ketentuan lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah INDONESIA.

Pasal 6

Pimpinan unit kerja dalam kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat untuk melakukan: a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 7

(1) Pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan unit kerja dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, memiliki tanggung jawab untuk: a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen Rencana Aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pengawasan; b. memberikan data, informasi, catatan, dan dokumentasi; c. memberikan akses terhadap sistem informasi dan aset; d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan e. menindaklanjuti hasil pengawasan. (2) Pimpinan unit kerja dan pegawai di lingkungan unit kerja menyerahkan data, informasi, catatan, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Inspektorat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diberikan perpanjangan batas waktu hingga 7 (tujuh) hari kerja yang disampaikan secara tertulis.

BAB III

TAHAPAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Koreksi

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. komunikasi; dan d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh Inspektorat. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana strategis Inspektorat; b. kebijakan pengawasan; dan c. program kerja pengawasan tahunan. (3) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis BSSN. (4) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Badan. (5) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan rencana kegiatan Pengawasan Intern yang memuat paling sedikit: a. objek pengawasan; b. sasaran, tujuan, dan ruang lingkup Pengawasan Intern; c. sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern (personel, anggaran, sarana prasarana, dan data dukung); d. rencana waktu pelaksanaan Pengawasan Intern; e. rencana waktu penerbitan laporan hasil Pengawasan Intern; dan f. jumlah laporan hasil Pengawasan Intern yang akan diterbitkan. (6) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Inspektorat dengan mempertimbangkan risiko dan disampaikan kepada Kepala BSSN untuk memperoleh arahan dan persetujuan. (7) Program kerja pengawasan tahunan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikomunikasikan oleh Inspektur kepada unit kerja. (8) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Inspektur.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan unit kerja harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur. (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Auditor dan/atau pegawai di Inspektorat. (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengendali mutu; b. pengendali teknis; c. ketua tim; dan d. anggota tim.

Pasal 12

(1) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus: a. mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan penugasan Pengawasan Intern; b. mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja penugasan Pengawasan Intern untuk mencapai tujuan penugasan; c. mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan; dan d. mengomunikasikan simpulan akhir hasil penugasan dan/atau rekomendasi kepada Klien Pengawasan. (2) Perencanaan penugasan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. (3) Program kerja penugasan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. (4) Informasi yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus cukup, relevan, dan kompeten. (5) Pengkomunikasian simpulan akhir hasil penugasan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern pada akhir penugasan.

Pasal 13

Dalam hal Tim Pengawasan tidak mendapatkan data dukung dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Tim Pengawasan: a. membuat surat pernyataan bahwa unit kerja menolak menyerahkan seluruh atau sebagian data, informasi, catatan, dan dokumentasi yang diperlukan pada Pengawasan Intern; b. menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan data, informasi, catatan, dan dokumentasi yang diperoleh dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Pasal 14

Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilarang: a. mengambil alih tanggung jawab unit kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi; b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian atau rencana penanganan risiko unit kerja; c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya; dan d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disupervisi secara berjenjang untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan Auditor teredukasi.

Pasal 16

(1) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Inspektorat untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pengawasan Intern kepada Klien Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern. (2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat tentang hasil pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan, perlu dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan. (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala BSSN dan pimpinan Klien Pengawasan. (4) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Inspektur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Pengawasan Intern berakhir.

Pasal 17

(1) Inspektur melakukan paparan hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern kepada Kepala BSSN, pimpinan unit kerja, dan pegawai di lingkungan unit kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tujuan: a. meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan b. memberikan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Pasal 18

(1) Inspektorat menyusun ikhtisar laporan hasil Pengawasan Intern setiap semester yang disampaikan kepada Kepala BSSN. (2) Penyusunan ikhtisar laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Inspektorat. (2) Tindak lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Klien Pengawasan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam laporan hasil Pengawasan Intern. (3) Tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Aksi. (4) Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengawasan dengan disertai bukti pendukung sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Rencana Aksi.

Pasal 20

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam Rencana Aksi, Klien Pengawasan harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut: a. force majeur; b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan; dan/atau c. rekomendasi dalam hasil Pengawasan Intern tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis, antara lain karena : 1) perubahan struktur organisasi; 2) perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau 4) penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. (2) Apabila Klien Pengawasan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Rencana Aksi, Inspektur harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Kepala BSSN.

Pasal 21

Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: a. penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang berindikasi menimbulkan kerugian negara dilimpahkan kepada tim penyelesaian kerugian negara BSSN; b. penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern berupa penagihan atas piutang negara, diserahkan kepada panitia urusan piutang negara; dan c. penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern apabila terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, diserahkan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disupervisi secara berjenjang untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan Auditor teredukasi.

BAB Kelima

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 26

Koreksi

(1) Koordinasi Pengawasan Intern dapat dilaksanakan Inspektorat dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu Pengawasan Intern. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; c. APIP lain; dan d. aparat penegak hukum. (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 27

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Klien Pengawasan; dan b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pendampingan pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Klien Pengawasan; b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan c. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 29

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi; dan b. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah.

Pasal 30

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. penanganan penyimpangan di BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2019 tentang PENGAWASAN INTERN DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32