Koreksi Pasal 28

(1) Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung. (2) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b merupakan jenis kinerja yang mendorong Analis Standardisasi untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kinerja unit kerja/ instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/ kapasitas Analis Standardisasi yang bersangkutan. (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional Analis Standardisasi. b. development commitment merupakan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan/ kompetensi/ keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain. c. community involvement merupakan keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi. Community involvement bertujuan agar setiap pegawai dapat melibatkan dirinya secara aktif dalam memberikan dampak positif (value added) terhadap lingkungannya. (4) Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup penugasannya dan dibuktikan dengan surat keputusan. (5) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. dalam unit kerja; b. antarunit kerja dalam satu Instansi; atau c. antar Instansi (Pusat-Pusat/Pusat-Daerah). (6) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada tahun berjalan sepanjang disepakati dengan atasan langsung yang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja. (7) Rencana SKP Analis Standardisasi diajukan kepada pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja untuk mendapat reviu. (8) Setelah Rencana SKP Analis Standardisasi direviu pengelola Kinerja, langkah selanjutnya adalah menyusun Format Keterkaitan SKP Analis Standardisasi dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai lampiran Format SKP. (9) Format Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Standardisasi kemudian diajukan Analis Standardisasi ke Tim Penilai Angka Kredit dilampiri Rencana SKP yang telah direviu pengelola Kinerja. (10) Verifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit dilakukan dengan memeriksa keterkaitan substansi (bukan keterkaitan kata atau kalimat) rencana Kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam butir kegiatan. (11) Analis Standardisasi bersama pejabat penilai melakukan penyesuaian rencana SKP sesuai verifikasi tim penilai angka kredit (12) Rencana SKP yang telah direviu oleh pengelola Kinerja/tim pengelola Kinerja kemudian ditandatangani pegawai yang bersangkutan serta ditetapkan oleh pejabat penilai Kinerja.