PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

PERBAN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 4. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 5. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga atau unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 7. Program adalah penjabaran kebijakan lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 9. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 10. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari sutau kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 11. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 13. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan atau unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 14. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 16. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa penggunan anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja. 17. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja tingkat eselon I. 18. Entitas Akuntabilitas Kinerja Lembaga adalah unit instansi pemerintah pusat yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data Kinerja tingkat lembaga. 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga. 20. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat informasi mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, IKU, dan rencana capaiannya. 21. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Lembaga dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 22. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 23. Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan secara periodik (regular) untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi melalui pengukuran atas outcome dari suatu program dan output dari suatu kegiatan. 24. Pelaporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan termasuk penggunaan angggaran yang disusun sebagai suatu bentuk laporan kinerja yang memuat informasi pertanggungjawaban pada upaya pencapaian outcome atau output dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan manfaat. 25. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Laporan Akunatabilitas Kinerja BSN dan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II. 26. Evaluasi Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan Renstra suatu organisasi. 27. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.

BAB II

SAKIP BSN

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a. Rencana Strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. Pengukuran Kinerja; d. Pengelolaan Data Kinerja; e. Pelaporan Kinerja; dan f. Reviu dan Evaluasi Kinerja;

Pasal 3

Koreksi

(1) BSN menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BSN. (3) Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran. (2) Setiap unit eselon II menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha. (3) Rencana Pelaksanaan Kegiatan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

(1) Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. (2) BSN menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. (3) Indikator Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. spesifik; b. dapat terukur; c. dapat dicapai; d. relevan; e. berjangka waktu tertentu; dan f. dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BSN menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. (2) Dokumen Perjanjian Kinerja BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BSN. (3) Dokumen perjanjian kinerja BSN disampaikan kepada melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

(1) Setiap Unit Eselon I menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. (2) Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan unit Eselon I dan Kepala BSN.

Pasal 8

(1) Setiap Unit Eselon II menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. (2) Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan unit Eselon II dan Atasan Langsung Pimpinan Unit Eselon II.

Pasal 9

(1) Kepala BSN bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan. (2) Perjanjian Kinerja disusun menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 10

(1) Setiap unit eselon I dan eselon II melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam masing-masing dokumen perjanjian kinerja. (2) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran tahun berjalan; dan/atau b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis BSN.

Pasal 11

(1) BSN, unit eselon 1 dan eselon 2 melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja. (2) Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan BSN. (3) Pengelolaan data kinerja mencakup: a. penetapan data dasar; b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan d. pengkompilasian dan perangkuman.

Pasal 12

(1) BSN, unit eselon I dan eselon II menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. BSN dan unit kerja dibawahnya wajib mengunggah seluruh dokumen pendukung SAKIP (renstra, PK, LAKIP, IKU ) ke website resmi BSN. (2) Laporan Kinerja terdiri dari laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulanan dan laporan kinerja tahunan.

Pasal 13

(1) Laporan kinerja bulanan disusun oleh unit eselon 2 disampaikan kepada Sekretaris Utama BSN melalui Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir. (2) Laporan kinerja bulanan disusun menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 14

(1) Laporan kinerja triwulanan unit eselon I dan eselon II disampaikan kepada Sekretaris Utama BSN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (2) Laporan Kinerja Triwulanan BSN disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (3) Laporan kinerja triwulanan disusun menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 15

(1) Laporan kinerja tahunan unit Eselon II disampaikan kepada Pimpinan langsung unit eselon I dan Sekretaris Utama ditembuskan kepada Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha dan Inspektorat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tahun yang bersangkutan berakhir. (2) Laporan kinerja tahunan unit Eselon I merupakan LAKIP unit Eselon I yang disusun berdasarkan berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon I. (3) LAKIP unit Eselon I disampaikan kepada Kepala BSN melalui Sekretaris Utama paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir ditembuskan kepada inspektorat. (4) Laporan Kinerja tahunan BSN merupakan LAKIP BSN yang disusun berdasarkan Penetapan Kinerja. (5) LAKIP BSN disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu selambatnya 1 (satu) minggu sebelum diserahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (6) LAKIP BSN disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (7) LAKIP unit eselon II, LAKIP unit eselon I dan LAKIP BSN disusun menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 16

(1) Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha melakukan monitoring terhadap kinerja dan anggaran. (2) Laporan monitoring kinerja disusun menggunakan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 17

(1) Inspektorat BSN melakukan reviu atas LAKIP unit eselon I dan LAKIP BSN. (2) Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Kepala Inspektorat BSN. (3) Hasil reviu disampaikan kepada Kepala BSN ditembuskan Sekretaris Utama.

Pasal 18

(1) Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan evaluasi kinerja BSN dan Eselon I. (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Inspektorat kepada Kepala BSN. (3) Kepala BSN menyampaikan Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (4) Laporan evaluasi kinerja disampaikan oleh Inspektorat kepada Kepala BSN. (5) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP dan laporan evaluasi kinerja disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keenam

Pelaporan Kinerja

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 201615 April 2016 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT LEMBAGA PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ... Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Jakarta, .... Kepala Badan Standardisasi Nasional .................................................... B. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..... Jabatan : .... Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : .... Jabatan : .... Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Pihak Pertama, ...................................... Jakarta, ................ Pihak Kedua, ...................................... C. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT LEMBAGA PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... BADAN STANDARDISASI NASIONAL No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran 1. ............................... Rp ………………… 2. ............................... Rp ………………… Jakarta, …………………………. Kepala badan Standardisasi Nasional (………………………………………..) D. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... ....... (UNIT KERJA) No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Kegiatan Anggaran 1. ............................... Rp ………………… 2. ............................... Rp ………………… Atasan Pimpinan Unit Kerja, (......................................) Jakarta, ................ Pimpinan unit kerja (......................................) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT LAPORAN BULANAN LAPORAN BULAN ..... Output (Kode) : Diisi nama output (diisi kode output) Nama Kegiatan (Kode) : Diisi nama kegiatan (diisi kode kegiatan) Jumlah Anggaran : Diisi jumlah Anggaran Unit Eselon II : Diisi unit penanggungjawab kegiatan a. Bobot Kinerja Rencana Realisasi 1 2 3 4 5 6 Sub Output 1 : 3550.001 Komponen 011 : Penyusunan Dokumen Renja 15% 15.0% 15.0% 0.0% Komponen 012: Penyusunan Dokumen RKA-KL 20% 12.0% 12.0% 8.0% Komponen 013: Penyusunan LAKIP BSN 20% 20.0% 18.0% 2.0% Komponen 014: Penyusunan Penetapan Kinerja BSN 25% 25.0% 19.0% 6.0% Komponen 015: Penyusunan Laporan Monev Kegiatan 20% 16.0% 13.0% 7.0% Jumlah 100% 88.0% 77.0% 23.0% Keterangan Total Bobot Sub Output/ Komponen Bobot Kinerja Sisa Capaian Bobot Kinerja *(2-4) Keterangan Tabel : Kolom 1 : Diisi sub output/komponen sesuai POK Kolom 2 : Diisi bobot masing-masing komponen Kolom 3 : Diisi rencana kinerja sesuai RPK Kolom 4 : Diisi realisasi kinerja Kolom 5 : Diisi hasil pengurangan kolom 2 dengan kolom 4 Realisasi fisik kinerja (volume output) : (diisi realisasi fisik dari target yang ingin dicapai) - - Kendala yang dihadapi : (kendala yang dihadapi terkait pencapaian kinerja) - - Tindak lanjut yang diperlukan : (tindaklanjut yang dihadapi terkait pencapaian kinerja) - Pihak yang dapat mengatasi masalah : (tindaklanjut yang dihadapi terkait pencapaian kinerja) - b. Anggaran Pagu Rencana s.d Bulan Ini Bulan Ini s.d Bulan Ini % thd rencana penarikan % thd pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub Output 1 : .... Komponen 011 : 50,398,000 50,398,000 2,695,000 50,224,000 99.7% 99.7% 174,000 Komponen 012: ... Dst 368,408,000 110,245,000 89,144,000 95,584,000 86.7% 25.9% 272,824,000 Sub Output 2 : ... Komponen 011: 370,580,000 85,580,000 2,365,000 72,760,000 85.0% 19.6% 297,820,000 Komponen 012: 484,888,000 132,508,000 86,563,800 233,271,200 176.0% 48.1% 251,616,800 Jumlah 1,274,274,000 378,731,000 180,767,800 451,839,200 119.3% 35.5% 822,434,800 Sub Output/Komponen Anggaran Sisa Anggaran Realisasi Keterangan Tabel : Kolom 1 : Diisi sub output/komponen sesuai POK Kolom 2 : Diisi pagu sub output/komponen sesuai POK Kolom 3 : Diisi rencana penarikan sesuai RPK Kolom 4 : Diisi realisasi berdasarkan SPM yang sudah diverifikasi Kolom 5 : Diisi kumulatif realisasi s.d bulan yang dilaporkan sesuai dengan SPM yang sudah diverifikasi Kolom 6 : Diisi hasil pembagian kolom 5 dengan kolom 3 X 100% Kolom 7 : Diisi hasil pembagian kolom 5 dengan kolom 2 X 100% Kolom 8 : Diisi hasil pengurangan kolom 2 dengan kolom 5 Kendala yang dihadapi : (kendala yang dihadapi terkait realisasi anggaran) - - Tindak lanjut yang diperlukan : (tindaklanjut yang dihadapi terkait realisasi anggaran) - - Pihak yang dapat mengatasi masalah : (kendala yang dihadapi terkait realisasi anggaran) - - Pelapor, Mengetahui: Kepala Biro/Pusat/Inspektorat Sekretaris Utama/Deputi ... (....................................) (............................................) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT LAPORAN TRIWULANAN LAPORAN TRIWULAN ..... A. Deskripsi 1. Output/Indikator kinerja program : Diisi nama output/Indikator kinerja program 2. Kegiatan/Nama Program : Diisi nama kegiatan/nama program 3. Jumlah Anggaran : Diisi Anggaran Output dalam DIPA 4. Unit Kerja : (diisi nama unit eselon ... ) Deputi ... / Pusat .... 5. Realisasi Kinerja : Diisi realisasi kinerja 6. Realisasi Anggaran : Diisi Realisasi Anggaran B. Kemajuan Realisasi Pembiayaan C. Grafik pencapaian realisasi kinerja B. Realisasi Kinerja i. Berisi capaian kinerja dibandingkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun. Contoh: a. .... b. ...dst ii. Kendala–kendala yang dihadapi: a..... b..... dst iii. Rencana Tindaklanjut: a. ..... b. .... dst iv. Pihak-pihak yang dapat membantu penyelesaian kendala/permasalahan: a. .... b. .... dst Mengetahui Penanggung jawab Kegiatan (Sekretaris Utama/Deputi) (Kepala Pusat/Biro/Inspektorat) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA ... (diisi Unit Pelapor) TA ... Daftar Isi Kata Pengantar Ringkasan Ekekutif Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG PRASETYA LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT LAPORAN MONITORING LAPORAN MONITORING PROGRAM ... A. Latar Belakang (diisi dengan gambaran umum dan dasar hukum perlunya monitoring) B. Pelaksanaan Monitoring (diisi cara pelaksanaan monitoring, Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya (unit‐‐‐unit mana saja di lingkungan K/L)) C. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi (Menggambarkan hasil kajian atau análisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan) . Hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek‐‐‐aspek berikut: • Pencapaian indikator kinerja Proses pelaksanaan atau aktivitas pelaksanaan kegiatan (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan) • Penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan aturan yang berlaku serta penyebab penyimpangan. • Kesimpulan penilaian D. Rekomendasi Rekomendasi memuat hal‐‐‐hal yang perlu mendapat perhatian atau memerlukan tindak lanjut. Diisi dengan nama penanggung jawab pelaksana monitori g dan evaluasi ................................................ NIP. ........................................ KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd BAMBANG PRASETYA

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19