PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

Setiap Pegawai, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Kelas Jabatan. (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan, pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil penyesuaian Kelas Jabatan diberikan pada bulan berikutnya terhitung setelah tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan. (3) PNS dengan formasi jabatan fungsional tertentu keahlian yang belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan fungsionalnya. (4) Pemberian Tunjangan Kinerja untuk calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. (2) Komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penilaian kinerja Pegawai dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan b. kehadiran Pegawai dengan bobot 25% (dua puluh lima persen). (3) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diuraikan dalam bentuk: a. penyusunan SKP; dan b. realisasi rencana aksi tiap triwulan. (4) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada ketentuan Hari dan Jam Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Penilaian SKP dalam bentuk realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang diberikan kepada Pegawai setiap triwulan ditetapkan dengan predikat kinerja: a. sangat baik, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi; b. baik, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi atau hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi atau hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi; c. butuh perbaikan, jika hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi atau hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi; d. kurang, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi atau hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi; atau e. sangat kurang, jika hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai perhitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja yang ditetapkan oleh BSN.

BAB III

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Pegawai yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tunjangan Kinerjanya dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari komponen penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bulan berikutnya sampai dengan pegawai membuat SKP.

Pasal 8

(1) Pegawai dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e mendapat pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai dengan predikat kinerja butuh perbaikan dipotong sebesar 5% (lima persen); b. Pegawai dengan predikat kinerja kurang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen); dan c. Pegawai dengan predikat kinerja sangat kurang dipotong sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Untuk Pegawai yang tidak menyampaikan penilaian SKP dalam bentuk realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan mendapat pemotongan 25% (dua puluh lima persen). (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya secara berturut-turut.

Pasal 9

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran Pegawai dikenakan kepada: a. Pegawai yang pulang cepat; b. Pegawai yang izin terlambat masuk; dan c. Pegawai yang izin pulang cepat. (2) Besaran pemotongan dihitung dari komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

Pasal 10

(1) Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan. (2) Pegawai yang izin terlambat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung. (3) Pegawai yang izin pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.

Pasal 11

(1) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen). (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penetapan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 12

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari Jam Kerja yang ditetapkan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dalam hal pegawai melakukan penggantian waktu keterlambatan. (2) Pegawai yang masuk kerja melebihi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Pegawai yang terbukti pulang cepat diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Jam Kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari.

Pasal 13

Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku dalam hal Pegawai: a. menjalani cuti besar; b. menjalani cuti sakit; c. menjalani cuti melahirkan; d. menjalani cuti karena alasan penting; e. menjalani cuti bersama; f. menjalani cuti tahunan; g. melaksanakan pendidikan dan latihan teknis atau administrasi kurang dari 6 (enam) bulan; h. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik; dan/atau i. mengalami keadaan kahar (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penghitungan Tunjangan Kinerja, pengembalian kelebihan atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya setelah dilakukan perbaikan dalam perhitungan Tunjangan Kinerja. (2) Pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Tunjangan Kinerja bulan berikutnya atau melalui pengembalian ke kas negara. (3) Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya.

Pasal 15

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA UNTUK PELAKSANA TUGAS, DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai pelaksana tugas. (2) Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menerima tambahan Tunjangan Kinerja 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; b. pejabat/pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; (3) Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas diberikan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana definitifnya. (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (5) Dalam hal Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu Tunjangan Kinerja tambahan yang jumlahnya lebih besar. (6) Pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 17

(1) Pegawai yang melaksanakan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya. (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 838) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1672), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2024 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Œ KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA Terlambat Masuk (TM) DURASI KETERLAMBATAN PERSENTASE TM 1 >0 menit s.d 31 menit 0,5 % TM 2 >31 menit s.d 61 menit 1 % TM 3 >61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 2,5 % KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd. KUKUH S. ACHMAD LAMPIRAN II PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA PULANG CEPAT (PC) RENTANG WAKTU PEMOTONGAN PERSENTASE PC 1 ≤ 0 menit s.d 31 menit 0,5 % PC 2 ≥ 31 menit s.d 61 menit 1 % PC 3 >61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang 2,5 % KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd. KUKUH S. ACHMAD LAMPIRAN III PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI PERSENTASE PEMOTONGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT DAN PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR Tingkat Terlambat Masuk dan Pulang Cepat Waktu Persentase Pemotongan TM 1 + PC 1 Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat 30 menit 0,5% + 0,5% TM 1 + PC 2 Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit 0,5% + 1% TM 1 + PC 3 Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang 0,5% + 2,5% TM 2 + PC 1 Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat 30 menit 1% + 0.5% TM 2 + PC 2 Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit 1% + 1% TM 2 + PC 3 Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang 1% +2,5% TM 3 + PC 1 Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang lebih cepat 30 menit 2,5% + 0,5% TM 3 + PC 2 Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang 2,5% + 1% lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit TM 3 + PC 3 Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang 2,5% + 2,5% KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd. KUKUH S. ACHMAD LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG IZIN TERLAMBAT MASUK DAN/ATAU IZIN PULANG CEPAT Jenis Izin Kehadiran Persentase Pemotongan ITM 0,5% IPC 0,5% ITMPC 1% KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd. KUKUH S. ACHMAD

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20