Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI ST...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 2. Layanan Otoritas Sponsor adalah rangkaian kegiatan oleh BSN dalam melakukan pengelolaan administrasi sistem penomoran dan/atau identifikasi tertentu yang diatur berdasarkan standar International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commision (IEC) untuk menerima, memproses, dan menyetujui aplikasi permohonan penomoran identifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada otoritas registrasi (Registration Authority). 3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat KSWP adalah kegiatan untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada pemohon layanan jasa yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

KSWP wajib dilakukan terhadap layanan publik berupa jasa: a. akreditasi; dan b. layanan otoritas sponsor.

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pemohon jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pengajuan permohonan awal.

Pasal 4

Koreksi

(1) KSWP untuk jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui: a. sistem informasi pada BSN yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak; atau b. aplikasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Dalam hal pelaksanaan KSWP melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia atau mengalami kerusakan, BSN dan pemohon melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar terhadap pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melakukan secara manual kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Koreksi

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat keterangan status: a. valid; atau b. tidak valid.

Pasal 6

Koreksi

(1) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sebagai persyaratan awal untuk memperoleh jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor. (2) Dalam hal pemohon jasa Akreditasi dan jasa Otoritas Sponsor memperoleh KSWP tidak valid, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. (3) Permohonan jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh KSWP yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Unit kerja yang melaksanakan jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memberikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Kepala Badan melalui Inspektorat. (2) Inspektorat menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP secara berkala kepada: a. Tim Nasional Pencegahan Korupsi; dan b. Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Koreksi

(1) Inspektorat melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait pelaksanaan KSWP kepada unit kerja pemberi jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor. (2) Inspektorat melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian jasa Akreditasi dan jasa Layanan Otoritas Sponsor.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2019 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG PRASETYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 22 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM JASA AKREDITASI DAN JASA LAYANAN OTORITAS SPONSOR PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9