Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
4. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
5. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
6. Tanda Kesesuaian berbasis SNI adalah tanda kesesuaian tambahan dari tanda SNI yang telah ditetapkan dalam SNI dan penggunaannya diatur dalam skema penilaian
kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya Persyaratan Acuan.
7. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
8. Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu.
11. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari BSN kepada pemohon.
(1) Penilaian Kesesuaian dilakukan untuk menilai Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal berdasarkan Persyaratan Acuan yang ditetapkan dalam:
a. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
b. Peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI; dan/atau
c. Peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan.
(2) Tanda SNI digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
(3) Dalam hal pemenuhan lebih dari 1 (satu) Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, pembuktiannya cukup dengan 1 (satu) tanda SNI.
(4) Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 3
(1) Tanda SNI untuk Barang atau Proses dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label.
(2) Tanda SNI untuk Jasa, Sistem, dan/atau Personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.
(3) Tata cara Pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Pasal 4
Pembubuhan Tanda SNI didasarkan pada persetujuan penggunaan Tanda SNI yang dituangkan dalam SPPT SNI.
Pasal 5
(1) SPPT SNI diberikan oleh BSN kepada pemohon berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaku usaha;
b. kementerian;
c. lembaga pemerintah non kementerian; dan
d. pemerintah daerah.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi KAN dengan ruang lingkup yang sesuai.
(4) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diakreditasi KAN, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis.
(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(6) Selama masa penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPK tersebut harus memperoleh akreditasi KAN untuk ruang lingkup dimaksud sesuai dengan ketentuan.
(7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh LPK negara lain berdasarkan perjanjian saling keberterimaan dan diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA dengan mempertimbangkan:
a. kepentingan nasional;
b. kewajiban INDONESIA sebagai anggota dalam Organisasi Kerjasama Akreditasi Internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar Badan Akreditasi;
c. kewajiban INDONESIA sebagai anggota dalam Organisasi Internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar Lembaga Penilaian Kesesuaian; atau
d. kewajiban INDONESIA sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional.
Pasal 6
Pasal 7
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Jasa diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) yang telah memenuhi Persyaratan Acuan dengan kriteria:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
Pasal 8
Pasal 9
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Sistem diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Pasal 10
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Personal diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Pasal 11
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada BSN harus dengan disertai:
a. surat permohonan;
b. fotokopi sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan;
c. foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses yang menunjukkan karakteristik Barang tertentu atau hasil Proses yang sesuai sertifikat;
d. informasi rencana wilayah pemasaran untuk Barang, Jasa, atau hasil Proses;
e. surat keterangan domisili/SIUP; dan
f. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
(2) BSN melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan:
a. pengecekan keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. pengecekan kesesuaian ruang lingkup dan akreditasi LPK yang menerbitkan sertifikat; dan
c. pengecekan kesesuaian foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses sesuai dengan sertifikat.
(4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN dapat bekerjasama dengan LPK.
Pasal 12
(1) BSN memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI setelah permohonan dinyatakan valid.
(2) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Tanda SNI sesuai dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI memuat sekurang- kurangnya:
a. nomor persetujuan penggunaan Tanda SNI
b. nama dan alamat pemohon;
c. nama dan alamat produsen;
d. jenis Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal;
e. merek dagang/merek jasa;
f. tipe barang berdasarkan katalog yang ditetapkan oleh produsen, jenis atau identifikasi deskriptif lainnya;
dan/atau
g. persyaratan acuan yang diterapkan.
(4) Format persetujuan penggunaan tanda SNI tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini.
Pasal 13
(1) Pemohon yang dinyatakan mendapat persetujuan penggunaan Tanda SNI wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang telah disertifikasi oleh LPK serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu;
b. membubuhkan tanda SNI bagi barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI;
c. menginformasikan kepada BSN apabila terjadi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e;
d. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI;
dan/atau
e. tidak mencantumkan tanda SNI pada barang, jasa, proses, sistem, atau personal dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya.
(2) Kesediaan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Kewajiban Penggunaan Tanda SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.
(3) Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI beserta informasi Barang, Jasa, Proses, Sistem, atau Personal diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Pasal 14
Pasal 15
(1) LPK yang membekukan atau mencabut sertifikat pemenuhan persyaratan acuan, wajib memberitahukan kepada BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
(2) Pemberitahuan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar pembekuan atau pencabutan SPPT SNI oleh BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
Pasal 16
(1) BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI untuk pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
(2) Dalam hal INDONESIA terikat dengan perjanjian internasional, BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya di dalam peraturan perundang-
undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
(3) Dalam hal suatu produk telah memperoleh persetujuan pengunaan tanda SNI dari BSN sebelum terikat dengan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
Pasal 17
(1) Pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
(2) Tata cara pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
Pasal 18
(1) Informasi tentang penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
(1) diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
(2) Tata cara pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh BSN.
Pasal 19
(1) Untuk keperluan pemberian informasi tambahan tentang penerapan SNI, Tanda SNI dapat ditambah dengan atribut tertentu, berupa:
a. nomor registrasi, dan/atau
b. tanda tambahan dan/atau pernyataan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap aspek keselamatan dan/atau aspek kinerja, dan/atau pemenuhan aspek lainnya yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
(2) Ukuran luas tanda tambahan dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI.
(3) Format tanda tambahan dan/atau pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala ini.
(1) Penilaian Kesesuaian dilakukan untuk menilai Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal berdasarkan Persyaratan Acuan yang ditetapkan dalam:
a. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
b. Peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI; dan/atau
c. Peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan.
(2) Tanda SNI digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
(3) Dalam hal pemenuhan lebih dari 1 (satu) Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, pembuktiannya cukup dengan 1 (satu) tanda SNI.
(4) Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
Pasal 3
(1) Tanda SNI untuk Barang atau Proses dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label.
(2) Tanda SNI untuk Jasa, Sistem, dan/atau Personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.
(3) Tata cara Pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
(1) SPPT SNI diberikan oleh BSN kepada pemohon berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaku usaha;
b. kementerian;
c. lembaga pemerintah non kementerian; dan
d. pemerintah daerah.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi KAN dengan ruang lingkup yang sesuai.
(4) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diakreditasi KAN, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis.
(5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(6) Selama masa penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPK tersebut harus memperoleh akreditasi KAN untuk ruang lingkup dimaksud sesuai dengan ketentuan.
(7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh LPK negara lain berdasarkan perjanjian saling keberterimaan dan diakui oleh Pemerintah Republik INDONESIA dengan mempertimbangkan:
a. kepentingan nasional;
b. kewajiban INDONESIA sebagai anggota dalam Organisasi Kerjasama Akreditasi Internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar Badan Akreditasi;
c. kewajiban INDONESIA sebagai anggota dalam Organisasi Internasional yang mengorganisasikan skema saling pengakuan antar Lembaga Penilaian Kesesuaian; atau
d. kewajiban INDONESIA sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional.
Pasal 6
Pasal 7
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Jasa diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) yang telah memenuhi Persyaratan Acuan dengan kriteria:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Jasa dan merek Jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
Pasal 8
Pasal 9
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Sistem diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Pasal 10
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Personal diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
Pasal 11
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada BSN harus dengan disertai:
a. surat permohonan;
b. fotokopi sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan;
c. foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses yang menunjukkan karakteristik Barang tertentu atau hasil Proses yang sesuai sertifikat;
d. informasi rencana wilayah pemasaran untuk Barang, Jasa, atau hasil Proses;
e. surat keterangan domisili/SIUP; dan
f. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
(2) BSN melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan:
a. pengecekan keabsahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b. pengecekan kesesuaian ruang lingkup dan akreditasi LPK yang menerbitkan sertifikat; dan
c. pengecekan kesesuaian foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses sesuai dengan sertifikat.
(4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN dapat bekerjasama dengan LPK.
Pasal 12
(1) BSN memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI setelah permohonan dinyatakan valid.
(2) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Tanda SNI sesuai dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI memuat sekurang- kurangnya:
a. nomor persetujuan penggunaan Tanda SNI
b. nama dan alamat pemohon;
c. nama dan alamat produsen;
d. jenis Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal;
e. merek dagang/merek jasa;
f. tipe barang berdasarkan katalog yang ditetapkan oleh produsen, jenis atau identifikasi deskriptif lainnya;
dan/atau
g. persyaratan acuan yang diterapkan.
(4) Format persetujuan penggunaan tanda SNI tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini.
Pasal 13
(1) Pemohon yang dinyatakan mendapat persetujuan penggunaan Tanda SNI wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang telah disertifikasi oleh LPK serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu;
b. membubuhkan tanda SNI bagi barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI;
c. menginformasikan kepada BSN apabila terjadi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e;
d. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI;
dan/atau
e. tidak mencantumkan tanda SNI pada barang, jasa, proses, sistem, atau personal dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya.
(2) Kesediaan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Kewajiban Penggunaan Tanda SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.
(3) Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI beserta informasi Barang, Jasa, Proses, Sistem, atau Personal diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Pasal 14
Pasal 15
(1) LPK yang membekukan atau mencabut sertifikat pemenuhan persyaratan acuan, wajib memberitahukan kepada BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
(2) Pemberitahuan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar pembekuan atau pencabutan SPPT SNI oleh BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
(1) BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI untuk pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
(2) Dalam hal INDONESIA terikat dengan perjanjian internasional, BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya di dalam peraturan perundang-
undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
(3) Dalam hal suatu produk telah memperoleh persetujuan pengunaan tanda SNI dari BSN sebelum terikat dengan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
Pasal 17
(1) Pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), berdasarkan sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
(2) Tata cara pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan registrasi peredaran barang, jasa, proses, sistem, atau personal.
Pasal 18
(1) Informasi tentang penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
(1) diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
(2) Tata cara pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh BSN.
(1) Untuk keperluan pemberian informasi tambahan tentang penerapan SNI, Tanda SNI dapat ditambah dengan atribut tertentu, berupa:
a. nomor registrasi, dan/atau
b. tanda tambahan dan/atau pernyataan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap aspek keselamatan dan/atau aspek kinerja, dan/atau pemenuhan aspek lainnya yang diatur dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
(2) Ukuran luas tanda tambahan dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI.
(3) Format tanda tambahan dan/atau pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala ini.
Tanda Kesesuaian Berbasis SNI digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan Acuan sebagai berikut:
a. yang ditetapkan dalam SNI dengan tujuan sebagai pemberian informasi tentang karakteristik tertentu dari Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang tidak cukup dinyatakan dengan pembubuhan tanda SNI;
atau
b. yang ditetapkan dalam SNI dan diberlakukan secara wajib tetapi terikat dengan penggunaan tanda kesesuaian yang disepakati dalam perjanjian internasional.
Pasal 21
(1) Tata cara pembubuhan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI untuk bukti kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan oleh Kepala BSN dalam Skema Penilaian Kesesuaian.
(2) Ukuran luas Tanda Kesesuaian Berbasis SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih besar dari ukuran luas tanda SNI.
(3) Format tanda kesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala ini.
(1) BSN melakukan pemantauan penggunaan Tanda SNI.
(2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSN dapat bekerjasama dengan LPK yang menerbitkan sertifikat dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menerima pelimpahan pemberian SPPT SNI.
(3) Hasil pemantauan digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan tindakan yang diperlukan dan/atau perbaikan penerapan persyaratan acuan.
(1) Untuk Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal yang sudah memperoleh Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dari LPK yang diakreditasi oleh KAN sampai dengan ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa sertifikat penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan oleh LPK.
(2) Sebelum Skema Penilaian Kesesuaian untuk SNI ditetapkan oleh BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, BSN bekerjasama dengan LPK yang diakreditasi KAN melakukan proses pemberian SPPT SNI.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup penggunaan Skema Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK dan penerbitan SPPT SNI oleh LPK berdasarkan perjanjian antara LPK dan BSN.
(4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Kepala ini, seluruh proses pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh BSN.
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2017 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd
BAMBANG PRASETYA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
TANDA SNI Tanda SNI yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah sebagaimana berikut:
Ukuran Tanda SNI sesuai ketentuan sebagai berikut:
Keterangan:
y = 11x r = 0,5x KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.
BAMBANG PRASETYA
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA SNI
Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk:
1) Menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang/jasa/proses/sistem/personal*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang/jasa/proses/sistem/personal*) yang telah disertifikasi oleh LPK serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu.
2) Membubuhkan tanda SNI bagi barang/jasa/proses/sistem/personal*) yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI.
3) Menginformasikan segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan pemenuhan karakteristik barang/jasa/proses/sistem/personal*) dengan karakteristik barang/jasa/proses/sistem/personal*) contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh LPK dalam rangka pemenuhan terhadap standar yang diacu.
4) Menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan persetujuan penggunaan tanda SNI.
5) Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan hasil monitoring atau pengawasan ditemukan ketidakmampuan menjaga dan mengendalikan
kesesuaian barang/jasa/proses/sistem/personal*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI.
6) Tidak mencantumkan tanda SNI pada barang/jasa/proses/sistem/personal*) dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya.
Tempat, Tanggal :
Pimpinan organisasi/pemilik usaha :
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA SNI
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd.
BAMBANG PRASETYA
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI
Nomor: 1 X Z MMYYYY
Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada:
atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan ...................
*) sesuai peruntukan sertifikat Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik*) :
Jenis Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal*) :
Merek dagang*) :
Tipe berdasarkan katalog produsen*) :
Masa berlaku sampai dengan ................................................
Diterbitkan di : JAKARTA Pada Tanggal :
Kepala,
(............................................
................)
Nomor persetujuan penggunaan tanda SNI terdiri dari:
1 X Z MMYYYY Keterangan:
1 = angka yang menunjukkan instansi BSN X = nomor urut persetujuan penggunaan tanda SNI yang diberikan oleh BSN Z = obyek yang mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI, yaitu:
1 = Barang
2 = Jasa
3 = Proses
4 = Sistem
5 = Personal
MM = bulan penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI pada tahun YYYY YYYY = tahun penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
ttd.
BAMBANG PRASETYA
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
FORMAT TANDA TAMBAHAN DAN PERNYATAAN YANG MENUNJUKKAN PEMENUHAN TERHADAP ASPEK TERTENTU DAN ASPEK LAINNYA
Format tanda tambahan dan pernyataan untuk tanda SNI yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek tertentu dan aspek lainnya adalah sebagai berikut:
Keterangan:
1. X menunjukkan tempat pencantuman tanda tambahan dan/atau pernyataan pemenuhan aspek lainnya.
2. Ukuran luas X tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI.
3. Tanda tambahan dan/atau kalimat pernyataan untuk pemenuhan aspek tertentu ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian.
X
Contoh tanda tambahan yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek keselamatan (safety):
Contoh peletakan tanda tambahan dengan tanda SNI:
Contoh pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek bahan batik:
Contoh peletakan pernyataan pemenuhan terhadap aspek bahan batik tulis dengan tanda SNI:
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd.
BAMBANG PRASETYA Batik tulis Batik tulis
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
FORMAT TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
Keterangan:
1. X menunjukkan tempat pencantuman tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Ukuran luas X tidak lebih besar dari ukuran luas tanda SNI.
Contoh tanda kesesuaian berbasis SNI yang menunjukkan pemenuhan terhadap aspek efisiensi energi:
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, ttd.
BAMBANG PRASETYA
X
Lembar Kendali Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
Penanggungjawab Paraf Tanggal Keterangan Pembuat Konsep
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul
Disetujui Deputi Pengusul
Disetujui Karo HOH
Disetujui Sestama
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Barang diberikan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang telah memenuhi Persyaratan Acuan dengan kriteria:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang
dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
d. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA;
e. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang MENETAPKAN spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA; atau
f. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Proses diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a yang:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
d. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA; atau
e. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang MENETAPKAN spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA.
(1) Dalam hal penerima SPPT SNI melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), BSN menyampaikan pemberitahuan pelanggaran kepada penerima SPPT SNI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya pelanggaran kewajiban.
(2) Terhadap pemberitahuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima SPPT SNI dapat memberikan klarifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pelanggaran kewajiban.
(3) BSN melakukan analisis terhadap hasil klarifikasi dan data dukung klarifikasi yang disampaikan oleh penerima SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya klarifikasi.
(4) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN dapat bekerjasama dengan LPK.
(5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dikeluarkannya keputusan.
(6) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diberitahukan oleh BSN kepada penerima SPPT SNI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
(7) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) MENETAPKAN terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, Penerima SPPT SNI diwajibkan menyampaikan informasi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keputusan.
(8) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, penerima SPPT SNI tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SPPT SNI dibekukan selama 30 (Tiga puluh) hari kerja.
(9) Apabila dalam masa pembekuan tersebut, penerima SPPT SNI melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SPPT SNI dinyatakan berlaku kembali.
(10) Apabila penerima SPPT SNI tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban dalam masa pembekuan, maka SPPT SNI dicabut.
(11) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) MENETAPKAN terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, SPPT SNI dinyatakan dicabut dan diumumkan pencabutannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Barang diberikan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang telah memenuhi Persyaratan Acuan dengan kriteria:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang
dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
d. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA;
e. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang MENETAPKAN spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA; atau
f. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.
Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk Proses diberikan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf a yang:
a. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di INDONESIA;
b. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
c. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA, MENETAPKAN spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di INDONESIA atau di luar INDONESIA;
d. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang MENETAPKAN spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA; atau
e. berkedudukan hukum di wilayah Republik INDONESIA, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di INDONESIA berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang MENETAPKAN spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik INDONESIA.
(1) Dalam hal penerima SPPT SNI melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), BSN menyampaikan pemberitahuan pelanggaran kepada penerima SPPT SNI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya pelanggaran kewajiban.
(2) Terhadap pemberitahuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima SPPT SNI dapat memberikan klarifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pelanggaran kewajiban.
(3) BSN melakukan analisis terhadap hasil klarifikasi dan data dukung klarifikasi yang disampaikan oleh penerima SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya klarifikasi.
(4) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BSN dapat bekerjasama dengan LPK.
(5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dikeluarkannya keputusan.
(6) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diberitahukan oleh BSN kepada penerima SPPT SNI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
(7) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) MENETAPKAN terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, Penerima SPPT SNI diwajibkan menyampaikan informasi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keputusan.
(8) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, penerima SPPT SNI tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SPPT SNI dibekukan selama 30 (Tiga puluh) hari kerja.
(9) Apabila dalam masa pembekuan tersebut, penerima SPPT SNI melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka SPPT SNI dinyatakan berlaku kembali.
(10) Apabila penerima SPPT SNI tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban dalam masa pembekuan, maka SPPT SNI dicabut.
(11) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) MENETAPKAN terjadi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, SPPT SNI dinyatakan dicabut dan diumumkan pencabutannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.