PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERBAN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. 3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan. 8. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. 10. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan/atau keselamatan negara. 11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum. 12. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 13. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. 14. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan BSN. 16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan BSN.

Pasal 8

Koreksi

Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan arsip dinamis yang bobot informasinya memiliki dampak yang dapat menghambat kinerja unit teknis di lingkungan BSN, terdiri atas: a. Sekretariat utama meliputi: 1) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, keuangan dan tata usaha; 2) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan hukum; dan 3) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat, kerja sama dan layanan informasi; b. Deputi bidang pengembangan standar meliputi 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal; 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi; dan 3) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif. c. Deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian meliputi: 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. d. Deputi bidang akreditasi meliputi 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi; 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang akreditasi laboratorium; dan 3) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi. e. di lingkup kedeputian bidang standar nasional satuan ukuran meliputi 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi, dan biologi; dan 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia f. unit kerja yang menangani pengawasan intern BSN; g. Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia; dan h. Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang data dan sistem informasi.

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15