Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2020 tentang KRITERIA PIHA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. 3. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Jasa Informasi Standardisasi adalah salah satu jenis layanan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BSN. 5. Pihak Tertentu adalah pihak yang menerima layanan Jasa Informasi Standardisasi dengan tarif nol rupiah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Terhadap Pihak Tertentu dapat dikenakan tarif sebesar nol rupiah untuk dokumen SNI dari tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi yang peruntukannya tidak bersifat komersial. (2) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. Lembaga Negara; d. Lembaga Pendidikan; e. Lembaga Penelitian; dan f. Lembaga lainnya yang bekerjasama dengan BSN;

Pasal 3

Koreksi

Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan lembaga dalam negeri yang berbadan hukum INDONESIA dan tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengenaan tarif nol rupiah terhadap Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) nomor SNI untuk satu pemohon. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk dokumen SNI hasil adopsi yang reproduksinya dikenakan biaya royalti oleh badan standar asing. (3) Dokumen SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dokumen elektronik. (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon melalui surat elektronik atau sistem teknologi informasi. (5) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dokumen SNI dalam bentuk dokumen tercetak (print out), pemohon dikenakan tarif PNBP sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH tentang jenis dan tarif atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BSN.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif sebesar nol rupiah oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Kepala BSN melalui pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan jasa informasi standardisasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat persetujuan penggunaan dokumen SNI yang dimohonkan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan jasa informasi standardisasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan standar layanan informasi standardisasi. (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUKUH S. ACHMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK JASA INFORMASI STANDARDISASI YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL SURAT PERMOHONAN SNI TARIF NOL RUPIAH KOP INSTANSI / LEMBAGA (tanggal) (bulan) (tahun) Nomor : Lampiran : Hal : Permohonan SNI Tarif Nol Rupiah Yth. Kepala Badan Standardisasi Nasional cq Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Keja Sama, dan Layanan Informasi di tempat Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………………… Instansi/Lembaga : ……………………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………… Telepon : ……………………………………………………………………………… Tujuan penggunaan : ……………………………………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan SNI tarif nol rupiah atas jenis PNBP Jasa Informasi Standardisasi BSN (daftar SNI terlampir). Sebagai pendukung permohonan ini kami lampirkan surat persetujuan penggunaan dokumen SNI. Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Ttd. (Nama Pemohon) LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN DAFTAR PERMOHONAN SNI TARIF NOL RUPIAH ATAS PNBP UNTUK JASA INFORMASI STANDARDISASI No. Nomor SNI Judul SNI (1) (2) (3) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUKUH S. ACHMAD LAMPIRAN II PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK JASA INFORMASI STANDARDISASI YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN DOKUMEN SNI Yth. Kepala Badan Standardisasi Nasional cq Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Keja Sama, dan Layanan Informasi Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Instansi/Lembaga : Jabatan : menyatakan SETUJU menggunakan SNI berikut hanya untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan BSN mengenai Kriteria Pihak tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Informasi Standardisasi yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional. No Nomor SNI Judul SNI 1 2 dst. Memperhatikan bahwa hak cipta SNI dilindungi oleh UNDANG-UNDANG Hak Cipta, kami menyatakan setuju: 1. menggunakan dokumen SNI yang peruntukannya tidak bersifat komersial 2. melindungi hak cipta SNI yang kami terima dalam format elektronik. 3. tidak akan mengubah, memodifikasi, menggandakan, memperjualbelikan, mendistribusikan/menyebarluaskan SNI tersebut tanpa persetujuan resmi dari BSN. Demikian persetujuan penggunaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) (Jabatan), Ttd. (Nama) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUKUH S. ACHMAD LAMPIRAN III PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK JASA INFORMASI STANDARDISASI YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL FORMAT SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN KOP BSN (tanggal) (bulan) (tahun) Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Persetujuan/penolakan permohonan SNI Tarif Nol Rupiah Yth. ……………………………………….. ………………………………………………. di ……………….. Berdasarkan surat Saudara Nomor…………… tanggal…………….. perihal Permohonan SNI Tarif Nol Rupiah, bersama ini kami sampaikan persetujuan/penolakan sebagian/seluruh permohonan SNI tarif nol rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Informasi Standardisasi, sebagaimana rincian dalam daftar terlampir. Alasan persetujuan/penolakan sebagian/seluruh permohonan tersebut berdasarkan kesesuaian persyaratan dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Informasi Standardisasi yang berlaku pada BSN. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Keja Sama dan Layanan Informasi ttd (Nama) LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN DAFTAR PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN SNI PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PNBP UNTUK JASA INFORMASI STANDARDISASI No. Nomor SNI Judul SNI Disetujui/ Ditolak Alasan Persetujuan / Penolakan (1) (2) (3) (4) (5) KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUKUH S. ACHMAD

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2020 tentang KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIFNOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUKJASA INFORMASI STANDARDISASI YANG BERLAKU PADABADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7