PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERBAN Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Badan dilakukan dalam Progsun Peraturan Badan. (2) Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dan merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Badan. (3) Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 3

(1) Untuk menyusun Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Badan melalui Sekretaris Utama meminta kepada Pemrakarsa untuk menyampaikan usulan pembentukan Peraturan Badan. (2) Usulan pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai naskah urgensi yang berisi: a. urgensi dan tujuan pembentukan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1) Sekretaris Utama menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun daftar Peraturan Badan yang masuk Progsun Peraturan Badan berdasarkan usulan dari Pemrakarsa dan hasil evaluasi Peraturan Badan. 2019, No. (2) Sekretaris utama menyampaikan usulan daftar Rancangan Peraturan Badan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan. (3) Daftar Rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala Badan ditetapkan menjadi Progsun Peraturan Badan. (4) Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan berdasarkan persetujuan Sekretaris Utama. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. adanya kebutuhan nasional yang mendesak; b. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau c. adanya kebutuhan mendesak untuk menjalankan tugas dan fungsi BSN. (3) Usulan penyusunan rancangan Peraturan Badan di luar Progsun Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama dengan disertai naskah urgensi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18