Koreksi Pasal 21

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan Naskah Dinas korespondensi eksternal yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan. (2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. (3) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.