Koreksi Pasal 7

(1) Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt dan Plh dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan Unit Kerjanya. (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt dan Plh dengan syarat: a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan tinggi, Kepala OR, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; b. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pimpinan tinggi pratama, Kepala Pusat, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; c. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan administrator atau jabatan pengawas; dan d. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh jabatan pengawas. (3) Dalam hal Pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Plt atau Plh Jabatan Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.