Koreksi Pasal 8

(1) PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (2) Jumlah PPK dalam Satker tertentu dapat ditetapkan oleh KPA lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan jumlah pagu anggaran pada Satker. (3) PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM dan bendahara. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. (5) Dalam hal Satker belum memiliki Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK dapat dijabat oleh pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. (6) Dalam hal tidak ada pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), KPA merangkap sebagai PPK.