Koreksi Pasal 18

(1) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran INDONESIA untuk kepentingan perusahaan sendiri; b. rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada lembaga yang terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA kepada instansi yang berwenang; dan/atau c. pengusulan pencairan deposito uang jaminan P3MI untuk penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran INDONESIA/Pekerja Migran INDONESIA.