Koreksi Pasal 34

(1) Dalam hal pengaduan berada di luar kewenangan KP2MI/BP2MI, Petugas Penanganan Permasalahan melimpahkan penanganan permasalahan kepada kementerian/lembaga terkait. (2) Pelimpahan penanganan permasalahan kepada kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian surat penanganan permasalahan kepada kementerian/lembaga terkait. (3) Pelimpahan penanganan permasalahan kepada kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan: a. identitas pengadu dan/atau Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; b. kronologis permasalahan; c. dokumen pengaduan; dan d. hasil penelusuran data Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA pada Sisko P2MI. (4) KP2MI/BP2MI melakukan pemantauan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait terhadap penanganan permasalahan yang dilimpahkan. (5) Format surat penanganan permasalahan kepada kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.