Koreksi Pasal 18

(1) Pelayanan kepulangan yang difasilitasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan melalui skema untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan: a. memastikan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau P3MI yang akan menjemput di Debarkasi atau rumah sakit memahami dan menerima data awal terkait permasalahannya dan pembiayaannya sampai ke Daerah Asal; b. melakukan verifikasi identitas petugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau P3MI yang melakukan penjemputan di Debarkasi atau rumah sakit dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya; dan c. melakukan serah terima Pekerja Migran INDONESIA kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau P3MI yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang diketahui Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa. (2) Dalam pelaksanaan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI: a. memastikan kondisi Pekerja Miran INDONESIA sehat dan tidak memiliki permasalahan yang belum ditangani; b. memastikan terdapat instansi/lembaga lain yang akan menjemput Pekerja Migran INDONESIA di Debarkasi; c. melakukan verifikasi identitas petugas dari instansi/lembaga lain yang melakukan penjemputan di Debarkasi dan berkoordinasi terkait tindak lanjut dan penanganannya; d. melakukan serah terima Pekerja Migran Indoensia kepada instansi/lembaga lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan menginformasikan ke kelurahan/desa setempat; dan e. menginformasikan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA secara tertulis ke kelurahan/desa setempat. (3) Pelaksanaan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.