PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Komunitas Relawan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Kawan PMI adalah sekelompok orang yang memiliki kepedulian, keberpihakan, dan berkomitmen untuk membantu mempermudah akses pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran INDONESIA dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, dan setelah bekerja yang dibentuk di tingkat masyarakat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA. 2. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 4. Pekerja Migran INDONESIA Terkendala adalah Pekerja Migran INDONESIA bermasalah yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. 5. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan keluarga karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 6. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 7. Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA adalah penempatan nonprosedural yang mencakup segala upaya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan/korporasi/badan hukum terhadap Pekerja Migran INDONESIA yang mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. 8. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu. 9. Unit Pelaksana Teknis BP2MI yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BP2MI. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 3

Koreksi

Kawan BP2MI dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas BP2MI.

Pasal 4

Koreksi

Kawan PMI dapat dibentuk di tingkat: a. kabupaten/kota; b. provinsi; dan/atau c. pusat, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Kawan PMI di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk melalui tahapan: a. pembentukan tim penilai oleh Kepala BP2MI; b. survei dan penilaian terhadap potensi pembentukan Kawan PMI; c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait rencana pembentukan Kawan PMI; dan d. penetapan pembentukan Kawan PMI oleh Kepala BP2MI. (2) Penilaian terhadap potensi pembentukan Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penilai dengan mempertimbangkan: a. jumlah Calon Pekerja Migran INDONESIA; b. jumlah purna Pekerja Migran INDONESIA; c. jumlah Pekerja Migran INDONESIA Terkendala; d. jumlah komunitas Pekerja Migran INDONESIA di wilayah kabupaten/kota; e. keberadaan paralegal dan/atau mitra kerja Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; f. keberadaan pegiat Pekerja Migran INDONESIA; g. peraturan dan/atau kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau h. ketersediaan lokasi sekretariat Kawan PMI. (3) Kawan PMI di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. divisi. (4) Struktur kepengurusan Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 6

(1) Pembentukan dan penentuan kepengurusan Kawan PMI di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil musyawarah Kawan PMI tingkat kabupaten/kota. (2) Kawan PMI di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur kepengurusan terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. divisi. (3) Hasil musyawarah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2MI untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 7

(1) Pembentukan Kawan PMI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui musyawarah tingkat provinsi sekaligus untuk menentukan kepengurusan. (2) Kawan PMI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas: a. ketua umum; b. sekretaris; dan c. divisi. (3) Hasil musyawarah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2MI untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 8

(1) Pengurus Kawan PMI merupakan bagian penggerak Kawan PMI. (2) Penggerak Kawan PMI terdiri atas anggota atau pengurus Kawan PMI yang memiliki kepedulian membantu dan mempermudah akses layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. (3) Penggerak Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA; b. Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga; c. purna Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga; d. paralegal yang berdomisili di wilayah Kawan PMI dan sekitarnya; e. pegiat Pekerja Migran INDONESIA; dan/atau f. tokoh pemuda/tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat. (4) Penggerak Kawan PMI harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perhatian, kepedulian, dan komitmen Pelindungan terhadap Pekerja Migran INDONESIA, pengurus/anggota komunitas Pekerja Migran INDONESIA, memiliki jejaring atau akses ke masyarakat/komunitas, serta instansi/lembaga lainnya, atau memiliki dedikasi dalam membangun Kawan PMI; dan b. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik tertentu.

Pasal 9

(1) Penetapan penggerak Kawan PMI sebagai pengurus Kawan PMI dilaksanakan melalui tahapan: a. tim penilai melakukan survei dan penilaian calon penggerak Kawan PMI berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); b. berdasarkan hasil survei dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim mengajukan rekomendasi kepada Kepala BP2MI; dan c. Kepala BP2MI memberikan persetujuan dan MENETAPKAN penggerak Kawan PMI sebagai pengurus dengan Keputusan Kepala BP2MI. (2) Kepala BP2MI dapat memberhentikan seseorang sebagai pengurus Kawan PMI apabila: a. terbukti ikut terlibat dalam Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA; b. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; c. terbukti menjadi anggota/pengurus partai politik tertentu; dan/atau d. terbukti ikut terlibat dalam organisasi terlarang. (3) Kepala BP2MI MENETAPKAN pengganti terhadap pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari pengurus lain.

BAB III

KEGIATAN KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

Koreksi

Kawan PMI mempunyai tugas membantu BP2MI dalam melaksanakan kegiatan: a. penyebarluasan informasi; b. pendampingan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala dan Keluarga; dan c. pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 11

Koreksi

(1) Kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi mengenai: a. peluang kerja di luar negeri; b. peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA termasuk peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; c. prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri; dan d. lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. (2) Informasi mengenai peluang kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jenis dan jabatan pekerjaan; b. persyaratan; c. kondisi atau adat istiadat negara tujuan penempatan; dan d. pembiayaan penempatan. (3) Informasi mengenai prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelatihan/peningkatan kualitas; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. penandatanganan perjanjian penempatan; f. pendaftaran kepesertaan jaminan sosial; g. pengurusan visa kerja; h. orientasi pra pemberangkatan; i. penandatangan perjanjian kerja; dan j. pemberangkatan.

Pasal 12

(1) Kegiatan pendampingan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. pendampingan penanganan kasus; b. pendampingan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala; dan c. pendampingan pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA. (2) Pendampingan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mendata dan meneruskan pengaduan kepada UPT BP2MI; b. mengumpulkan dokumen pendukung penanganan masalah; dan c. memberikan informasi terkait penanganan permasalahan. (3) Pendampingan kepulangan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. melakukan penelusuran alamat dan informasi keluarga; b. mengumpulkan dokumen pendukung; c. melakukan penelusuran ahli waris; d. berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal; dan e. melakukan pendampingan bagi Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi. (4) Pendampingan pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membantu memberikan advokasi yang berkaitan dengan indikasi adanya Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA. (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawan PMI dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait. (6) Kawan PMI berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada Kepala UPT BP2MI dengan tembusan Kepala BP2MI atau pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Kegiatan pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c meliputi: a. memberikan informasi bekerja ke luar negeri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya; b. memberikan informasi mengenai indikasi adanya Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA kepada Kepala UPT BP2MI atau pejabat yang berwenang di BP2MI; dan c. membantu pengumpulan bahan dan keterangan indikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18