Koreksi Pasal 3

(1) Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Standar Perjanjian Kerja disusun dengan memperhatikan perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dengan pemerintah. (3) Standar Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan rancangan Perjanjian Kerja yang diverifikasi oleh Pejabat yang Berwenang pada saat proses pengajuan surat permintaan Pekerja Migran INDONESIA dari mitra usaha dan/atau Pemberi Kerja.