PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Program Kemaslahatan adalah Program Kemaslahatan Umat Islam sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisah dari Peraturan ini. 4. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 5. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 6. Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 8. Mitra Kemaslahatan adalah institusi yang ditunjuk BPKH sebagai Mitra Kemaslahatan BPKH. 9. Penerima Manfaat adalah institusi dan/atau individu yang ditetapkan BPKH sebagai Penerima Manfaat secara langsung dari Program Kemaslahatan. 10. Pihak Internal adalah pejabat yang berwenang dan/atau mewakili BPKH atau institusi yang berada di dalam kendali dan kewenangan BPKH. 11. Pihak Eksternal adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang terdaftar dan sesuai dengan peraturan perundangan Republik INDONESIA di luar BPKH. 12. Rapat Anggota adalah rapat Badan Pelaksana yang memenuhi korum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. Proposal adalah proposal atau usulan kegiatan kemaslahatan yang disampaikan kepada BPKH sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB IV

PROPOSAL, EVALUASI, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT ISLAM

Pasal 11

Koreksi

Proposal kegiatan kemaslahatan Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal.

Pasal 12

Koreksi

(1) Proposal kegiatan kemaslahatan umat Islam yang disampaikan oleh pihak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana, Anggota Dewan Pengawas, Pegawai BPKH dan/atau pihak internal lainnya. (2) Proposal kegiatan kemaslahatan umat Islam yang disampaikan oleh pihak internal disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan.

Pasal 13

(1) Proposal kegiatan kemaslahatan umat Islam yang disampaikan oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh calon Penerima Manfaat, Mitra Kemaslahatan dan/atau pihak eksternal lainnya. (2) Proposal kegiatan kemaslahatan umat Islam yang disampaikan pihak eskternal disampaikan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Kepala Badan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Pasal 15

Program Kemaslahatan yang telah dinilai dan disetujui Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 16

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk memastikan setiap proposal yang akan dilaksanakan telah disetujui oleh Badan Pelaksana dan ditetapkan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.

Pasal 17

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk menyampaikan persetujuan Badan Pelaksana yang telah ditetapkan kepada Penerima Manfaat dan/atau Mitra Kemaslahatan.

Pasal 18

Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk memastikan kegiatan kemaslahatan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini dan persetujuan Badan Pelaksana.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan BPKH secara langsung atau secara tidak langsung.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan BPKH dengan menyampaikan dana yang dialokasi untuk program kegiatan kemaslahatan kepada Penerima Manfaat. (2) Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan BPKH bersama dengan lembaga lain dimana BPKH merupakan bagian dari program tersebut.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan BPKH melalui Mitra Kemaslahatan.

Pasal 22

(1) Tata cara pemilihan, penunjukan dan penetapan Mitra Kemaslahatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang wajib diumumkan secara publik melalui website BPKH. (2) Fungsi, tugas, hak dan kewajiban para pihak serta hal lain yang mengatur hubungan kerjasama BPKH dengan Mitra Kemaslahatan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan.

Pasal 23

(1) Nilai manfaat yang diberikan kepada Penerima Manfaat secara langsung dapat disampaikan berupa uang, barang dan/atau jasa dalam bentuk: a. hadiah atau hibah; b. bantuan; dan c. wakaf. (2) Nilai manfaat yang diberikan ke Penerima Manfaat melalui Mitra Kemaslahatan dapat disampaikan berupa uang, barang dan/atau jasa dalam bentuk: a. hadiah atau hibah; b. bantuan; c. waqaf; d. zakat; e. pinjaman kebajikan (Qardul Hasan); f. pembiayaan syariah; g. jaminan tunai (cash collateral); dan h. subsidi imbal hasil. (3) Pembiayaan syariah, jaminan tunai, subsidi imbal hasil yang dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h yaitu bantuan terkait pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan BPKH melalui BUS dan/atau UUS yang ditunjuk sebagai Mitra Kemaslahatan.

BAB Kedua

Evaluasi Proposal Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam

Pasal 14

Koreksi

(1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan memastikan setiap proposal kegiatan kemaslahatan melalui proses administrasi. (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan pemenuhan kriteria. (3) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan menyampaikan ringkasan semua proposal yang telah melalui proses administrasi kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota. (4) Ringkasan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama pihak yang mengusulkan, nama Penerima Manfaat yang diusulkan, besaran dana yang diusulkan, kegiatan yang diusulkan, catatan mengenai pemenuhan kriteria dan hal lain yang dianggap perlu termasuk rekomendasi tindak lanjut dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan. (5) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk menyampaikan detail dan ringkasan analisis proposal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota untuk evaluasi dan pertimbangan. (6) Kepala Badan Pelaksana dengan persetujuan Badan Pelaksana dapat membentuk Komite Evaluasi Program Kemaslahatan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait proposal program kegiatan kemaslahatan dengan dana paling sedikit berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) baik untuk 1 (satu) program kegiatan atau secara akumulasi. (7) Komite Evaluasi Program Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit terdiri atas Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum, Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan pihak eksternal terkait. (8) Komite Evaluasi Program Kemaslahatan wajib menganalisa proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. (9) Badan Pelaksana wajib menilai hasil analisa dan/atau rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui proposal program kegiatan kemaslahatan.

BAB Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan

Pasal 18

Koreksi

Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk memastikan kegiatan kemaslahatan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan ini dan persetujuan Badan Pelaksana.

Pasal 19

Koreksi

Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan BPKH secara langsung atau secara tidak langsung.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan BPKH dengan menyampaikan dana yang dialokasi untuk program kegiatan kemaslahatan kepada Penerima Manfaat. (2) Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan BPKH bersama dengan lembaga lain dimana BPKH merupakan bagian dari program tersebut.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan BPKH melalui Mitra Kemaslahatan.

Pasal 22

(1) Tata cara pemilihan, penunjukan dan penetapan Mitra Kemaslahatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang wajib diumumkan secara publik melalui website BPKH. (2) Fungsi, tugas, hak dan kewajiban para pihak serta hal lain yang mengatur hubungan kerjasama BPKH dengan Mitra Kemaslahatan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan.

Pasal 23

(1) Nilai manfaat yang diberikan kepada Penerima Manfaat secara langsung dapat disampaikan berupa uang, barang dan/atau jasa dalam bentuk: a. hadiah atau hibah; b. bantuan; dan c. wakaf. (2) Nilai manfaat yang diberikan ke Penerima Manfaat melalui Mitra Kemaslahatan dapat disampaikan berupa uang, barang dan/atau jasa dalam bentuk: a. hadiah atau hibah; b. bantuan; c. waqaf; d. zakat; e. pinjaman kebajikan (Qardul Hasan); f. pembiayaan syariah; g. jaminan tunai (cash collateral); dan h. subsidi imbal hasil. (3) Pembiayaan syariah, jaminan tunai, subsidi imbal hasil yang dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h yaitu bantuan terkait pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan BPKH melalui BUS dan/atau UUS yang ditunjuk sebagai Mitra Kemaslahatan.

BAB V

EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN KEMASLAHATAN UMAT ISLAM

Pasal 24

Koreksi

Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib mengevaluasi dan memantau kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kemaslahatan.

Pasal 25

Koreksi

(1) BPKH dapat berkoordinasi dengan lembaga lain untuk tujuan pemantauan. (2) BPKH dapat juga melakukan pemantauan berdasarkan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Program Kemaslahatan.

Pasal 26

(1) Pemantauan dilakukan untuk: a. memastikan bahwa sasaran kegiatan terpenuhi; b. mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan yang dapat mengganggu berjalannya kegiatan atau tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik secara parsial maupun keseluruhan; c. mengetahui peluang yang relevan yang dapat meningkatkan kinerja kegiatan; d. membantu Penerima Manfaat/Mitra Kemaslahatan dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran maupun untuk memitigasi dampak dari tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan; e. memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. memastikan kegiatan yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati- hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. (2) Hasil pemantauan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (3) Bila perbaikan tidak dilakukan oleh Penerima Manfaat/Mitra Kemaslahatan, BPKH dapat meninjau ulang kesepakatan yang ada.

Pasal 27

(1) Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan dan tujuan yang ingin dicapai dengan pencapaian pada saat evaluasi dilaksanakan. (2) Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pemantauan kegiatan kemaslahatan kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota.

Pasal 28

(1) Penerima Manfaat wajib memastikan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dilaksanan sesuai dengan proposal dan persetujuan BPKH. (2) Penerima Manfaat wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 29

(1) Mitra Kemaslahatan wajib memastikan pengeluaran dana kegiatan kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan BPKH. (2) Mitra Kemaslahatan wajib memastikan kegiatan kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disetujui BPKH dan dengan mematuhi segala persyaratan dan persetujuan yang ditetapkan BPKH. (3) Dalam hal Mitra Kemaslahatan menghadapi situasi yang memerlukan deviasi dari persyaratan dan persetujuan yang ditetapkan BPKH, Mitra Kemaslahatan wajib menghentikan kegiatan yang dimaksud sehingga menerima instruksi tertulis secara khusus dari BPKH mengenai penanganan yang dikehendaki terkait pengelolaan dana kegiatan kemaslahatan oleh Mitra Kemaslahatan terkait. (4) Mitra Kemaslahatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan kemaslahatan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 30

Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib memastikan pelaksanaan kegiatan kemaslahatan baik secara langsung maupun melalui Mitra Kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan proposal dan menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan kemaslahatan di Rapat Anggota.

Pasal 31

Tanpa mengurangi kewajiban untuk bertanggungjawab penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, Penerima Manfaat, Mitra Kemaslahatan dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib mematuhi kewajiban pertanggungjawaban berdasarkan Program Kemaslahatan.

BAB Kesatu

Evaluasi Dan Pemantauan Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam

Pasal 24

Koreksi

Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib mengevaluasi dan memantau kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kemaslahatan.

Pasal 25

Koreksi

(1) BPKH dapat berkoordinasi dengan lembaga lain untuk tujuan pemantauan. (2) BPKH dapat juga melakukan pemantauan berdasarkan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Program Kemaslahatan.

Pasal 26

(1) Pemantauan dilakukan untuk: a. memastikan bahwa sasaran kegiatan terpenuhi; b. mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan yang dapat mengganggu berjalannya kegiatan atau tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik secara parsial maupun keseluruhan; c. mengetahui peluang yang relevan yang dapat meningkatkan kinerja kegiatan; d. membantu Penerima Manfaat/Mitra Kemaslahatan dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran maupun untuk memitigasi dampak dari tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan; e. memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. memastikan kegiatan yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati- hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. (2) Hasil pemantauan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (3) Bila perbaikan tidak dilakukan oleh Penerima Manfaat/Mitra Kemaslahatan, BPKH dapat meninjau ulang kesepakatan yang ada.

Pasal 27

(1) Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan dan tujuan yang ingin dicapai dengan pencapaian pada saat evaluasi dilaksanakan. (2) Kepala Badan Pelaksana melalui Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pemantauan kegiatan kemaslahatan kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota.

(1) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan memastikan setiap proposal kegiatan kemaslahatan melalui proses administrasi. (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan pemenuhan kriteria. (3) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan menyampaikan ringkasan semua proposal yang telah melalui proses administrasi kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota. (4) Ringkasan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama pihak yang mengusulkan, nama Penerima Manfaat yang diusulkan, besaran dana yang diusulkan, kegiatan yang diusulkan, catatan mengenai pemenuhan kriteria dan hal lain yang dianggap perlu termasuk rekomendasi tindak lanjut dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan. (5) Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan bertanggungjawab untuk menyampaikan detail dan ringkasan analisis proposal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan kepada Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota untuk evaluasi dan pertimbangan. (6) Kepala Badan Pelaksana dengan persetujuan Badan Pelaksana dapat membentuk Komite Evaluasi Program Kemaslahatan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam terkait proposal program kegiatan kemaslahatan dengan dana paling sedikit berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) baik untuk 1 (satu) program kegiatan atau secara akumulasi. (7) Komite Evaluasi Program Kemaslahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit terdiri atas Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum, Anggota Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko dan pihak eksternal terkait. (8) Komite Evaluasi Program Kemaslahatan wajib menganalisa proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pelaksana. (9) Badan Pelaksana wajib menilai hasil analisa dan/atau rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui proposal program kegiatan kemaslahatan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI