PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN KEKAYAAN BERUPA BARANG YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG

PERBAN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 27

Koreksi

(1) Permohonan penetapan status Penggunaan Barang diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan sejak Barang diperoleh. (2) Permohonan penetapan status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. untuk Barang berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertifikat; b. untuk Barang berupa bangunan: 1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. fotokopi dokumen perolehan; dan 3. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan Barang; c. untuk Barang berupa tanah dan bangunan: 1. fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat; 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. fotokopi dokumen perolehan bangunan; dan 4. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan Barang; d. untuk Barang selain tanah dan/atau bangunan: 1. yang memiliki dokumen kepemilikan: a) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan Barang; 2. yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas jumlah tertentu per unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan Barang dan dokumen lainnya. e. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada bidang bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c angka 1, terhadap Barang berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, dokumen kepemilikan tersebut diganti dengan: a. fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan Barang; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan Bidang bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang; c. surat keterangan dari Lurah/Camat setempat yang memperkuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jika ada; dan d. surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari BPKH kepada Kantor Pertanahan, jika ada. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 sampai dengan angka 4, terhadap Barang berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Badan Pelaksana yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKH. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Badan Pelaksana yang menyatakan bahwa Barang tersebut adalah Barang dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKH. (6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan Barang yang berada dalam penguasaannya, meskipun telah terdapat penetapan status Penggunaan atas Barang bersangkutan yang persyaratannya didasarkan pada pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN KEKAYAAN BERUPA BARANG YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29