PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang TATA CARA DAN BENTUK PENEMPATAN KEUANGAN HAJI

PERBAN Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. 3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH. 8. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penerima yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penerima adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Penerima. 9. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Likuiditas yang selanjutnya disebut BPS BPIH Likuiditas adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Likuiditas. 10. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengelola Nilai Manfaat yang selanjutnya disebut BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat. 11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH Operasional BPKH adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Operasional BPKH. 12. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penempatan yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penempatan adalah BPS BPIH menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Penempatan. 13. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Mitra Investasi yang selanjutnya disebut BPS BPIH Mitra Investasi adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Mitra Investasi. 14. Kas Haji adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung Dana Haji. 15. Kas BPKH adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung anggaran operasional BPKH dan Keuangan Haji yang dapat dikelola untuk jangka menengah dan/atau jangka panjang baik dalam bentuk penempatan dan/atau investasi. 16. Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Likuiditas yang digunakan untuk menampung dana, termasuk DAU, untuk tujuan penempatan dan investasi sebelum pemindahan dana ke Kas BPKH Rekening Penempatan dan/atau Kas BPKH Rekening Investasi. 17. Rekening Nilai Manfaat adalah Kas Haji yang dikhususkan untuk tujuan menampung nilai manfaat dari pengelolaan Keuangan Haji. 18. Anggota Pelaksana Penempatan adalah Anggota Badan Pelaksana yang berkewajiban untuk mengeksekusi penempatan Keuangan Haji yaitu Anggota Badan Pelaksana Bidang Penempatan bersama-sama dengan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan. 19. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji. 20. Komite Pengembangan Keuangan Haji adalah komite yang bertanggungjawab untuk menyusun rekomendasi terkait arah, batas maksimal, dan kebijakan pokok terkait pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Komite Pengembangan Keuangan Haji. 21. Instruksi BPKH adalah Instruksi dari BPKH mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan dokumen otorisasi penandatanganan BPKH.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN KEUANGAN HAJI PADA BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

Koreksi

(1) Penempatan Keuangan Haji wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas, dan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penempatan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. overnight, yaitu penempatan Keuangan Haji yang jatuh tempo pada 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) hari berikutnya; b. deposit on call, yaitu penempatan Keuangan Haji yang dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai dengan perjanjian; dan c. time deposit, yaitu penempatan Keuangan Haji yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian. (3) Bentuk penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk deposito, giro, dan/atau tabungan dengan mengutamakan nilai manfaat yang optimal. (4) Selain dana yang sudah ditetapkan untuk tujuan investasi di BPS BPIH sesuai Instruksi BPKH, BPS BPIH wajib memastikan dan BPKH wajib menempatkan Keuangan Haji di BPS BPIH sesuai ketentuan Peraturan Badan ini. (5) Besaran yang dapat ditempatkan di tabungan dan/atau giro pada masing-masing BPS BPIH paling banyak sebesar angka yang dihitung dan ditetapkan atas masing- masing BPS BPIH sesuai metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1) Dalam menilai penempatan Keuangan Haji, Badan Pelaksana dapat dibantu oleh Komite Pengembangan Keuangan Haji. (2) Komite Pengembangan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi terkait penempatan kepada Badan Pelaksana. (3) Rekomendasi penempatan dari Komite Pengembangan Keuangan Haji tidak bersifat mengikat. Dalam hal Badan Pelaksana akan menggunakan hasil rekomendasi penempatan dari Komite Pengembangan Keuangan Haji maka Badan Pelaksana bertanggungjawab untuk menilai rekomendasi penempatan dari Komite Pengembangan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Badan Pelaksana MENETAPKAN penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Anggota Pelaksana Penempatan melaksanakan penempatan Keuangan Haji sesuai dengan ketetapan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Anggota Pelaksana Penempatan wajib melaksanakan penempatan Keuangan Haji sesuai dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penempatan Keuangan Haji, Badan Pelaksana MENETAPKAN keputusan mengenai batas maksimal penempatan pada masing-masing BPS BPIH. (2) Kewenangan penetapan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penempatan Keuangan Haji dilaksanakan dengan tata cara: a. over the counter; atau b. lelang. (2) Penempatan Keuangan Haji dengan tata cara over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal penempatan Keuangan Haji dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Penempatan Keuangan Haji dengan tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal penempatan Keuangan Haji dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Pelaksanaan penempatan Keuangan Haji dengan tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaksanaan penempatan Keuangan Haji dengan tata cara over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penempatan Keuangan Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1) BPKH dapat menempatkan dana yang berada di BPS BPIH dengan mekanisme penempatan over the counter untuk jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan. (2) Mekanisme penempatan over the counter dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. BPKH dapat menempatkan dana over the counter di BPS BPIH Penerima, BPS BPIH likuiditas, BPS BPIH Operasional BPKH dalam bentuk deposito; b. deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibuka atas nama BPKH di hari yang sama saat BPKH memberi Instruksi penempatan; c. deposito yang dibuka berdasarkan pasal ini wajib berbentuk deposito Syariah yang dijamin dan berdasarkan perhitungan nisbah pada saat akad yang besaran imbal hasilnya tidak kurang dari imbal hasil Lembaga Penjamin Simpanan + 0.25 (tambah nol koma dua lima); d. BPS BPIH wajib menyampaikan ke BPKH mengenai deposito yang dibuka paling lambat pukul 17.00 pada hari yang sama deposito tersebut dibuka; e. deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuka untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis apabila BPKH tidak memberikan Instruksi lain; dan f. BPS BPIH Penerima tidak akan mengenakan penalti atau biaya administrasi dalam hal BPKH mencairkan lebih awal deposito yang dibuka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) tanpa membatasi kewenangan BPKH untuk melaksanakan penempatan over the counter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPS BPIH Penerima wajib membuka deposito untuk semua besaran di atas batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 9

Pasal 10

(1) BPKH dapat menempatkan dana yang berada di Kas Haji di BPS BPIH Likuiditas berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter. (2) BPKH dapat menempatkan dana yang berada di Kas BPKH di BPS BPIH Operasional BPKH berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter. (3) BPKH wajib menempatkan nilai manfaat dari pengembangan Keuangan Haji di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat berdasarkan mekanisme lelang. (4) Dalam hal penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme lelang. Ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme lelang berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2). (5) Dalam hal BPKH akan melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) melalui mekanisme over the counter, BPS BPIH wajib melaksanakan penempatan sesuai dengan Instruksi BPKH. (6) Jangka waktu penempatan Keuangan Haji di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat dan BPS BPIH Operasional BPKH berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan. Setelmen Penempatan

Pasal 11

(1) Dalam rangka penempatan Keuangan Haji, Badan Pelaksana MENETAPKAN keputusan mengenai: a. kesepakatan transaksi over the counter; b. BPS BPIH pemenang lelang; atau c. permintaan penempatan dari BPS BPIH Penempatan. (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Pelaksana Penempatan memberi Instruksi BPKH untuk penempatan di BPS BPIH. (3) Instruksi BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Penempatan Keuangan Haji dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Penempatan Keuangan Haji untuk jangka waktu melebihi 12 (dua belas) bulan dimungkinkan untuk dana dari Kas BPKH dan dengan mematuhi tata cara dan syarat yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 13

Kebijakan penempatan Keuangan Haji tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

BAB Ketiga

Tata Cara Penempatan Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Penempatan Keuangan Haji dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan menempatkan Keuangan Haji berdasarkan: a. mekanisme lelang; atau b. permintaan penempatan dari BPS BPIH Penempatan. (2) BPKH melakukan penempatan dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila BPKH menginisiasi proses lelang. Mekanisme lelang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penempatan Keuangan Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) BPS BPIH Penempatan dapat melakukan permintaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menyampaikan penawaran imbal hasil kepada BPKH. (4) Permintaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan sistem yang ditetapkan BPKH atau dengan mengirimkan surat elektronik (email) Bidang Penempatan dengan paling sedikit mencantumkan data: a. nama bank; b. imbal hasil yang ditawarkan; c. jumlah minimal untuk penawaran; d. jumlah maksimal untuk penawaran; e. mata uang; f. tenor; dan g. biaya (jika ada). (5) Saat menerima permintaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPKH dapat melakukan analisa penawaran dengan membandingkan imbal hasil yang ditawarkan dengan data imbal hasil yang disampaikan BPS BPIH Penempatan lain dalam proses lelang sebelumnya. (6) Apabila BPKH merasa ada potensi perubahan imbal hasil yang ditawarkan BPS BPIH Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), BPKH dapat melakukan penawaran penempatan melalui mekanisme lelang untuk mendapatkan data terbaru penawaran imbal hasil dan memilih penawaran imbal hasil terbaik sebelum membuat rekomendasi terkait permintaan penempatan. (7) Penempatan yang dilakukan di BPS BPIH Penempatan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Badan Pelaksana menyampaikan persetujuan permintaan penempatan yang disampaikan kepada BPS BPIH. (9) Penyampaian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan pada hari yang sama. (10) BPKH melakukan setelmen transaksi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dengan memindahbukukan Keuangan Haji ke Kas BPKH Rekening Penempatan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2019 tentang TATA CARA DAN BENTUK PENEMPATAN KEUANGAN HAJI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18