Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tentang Perset...

Pasal 1

Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Pasal 1

Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Pasal 4

Koreksi

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.01 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.II.01.A, PL-FRM.II.01.B, PL-FRM.II.01.C, dan Nomor PL-FRM.II.01.D tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (3) Bappebti memberikan Persetujuan atau Penolakan permohonan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). (4) Bappebti memberikan Persetujuan permohonan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.03 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (5) Bappebti menyampaikan Penolakan permohonan persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-RM.II.04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Koreksi

Dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib : a. menyimpan dana yang diterima dari anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) pada bank umum dan/atau bank devisa; b. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward), kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward);dan d. memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib dilaporkan kepada Bappebti paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan. (2) Laporan perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.05 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL- FRM.II.01.A dan Nomor PL-FRM.II.01 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perubahan alamat Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib dilaporkan kepada Bappebti. (2) Laporan perubahan alamat Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.06 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.II.01.C tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Koreksi

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan atas kegiatannya kepada Bappebti.

Pasal 10

Koreksi

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Lelang.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku : a. Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti wajib menyesuaikan modal disetor secara bertahap dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan. b. Penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap pertama, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib meningkatkan modal disetor menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan; dan b. tahap kedua, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib meningkatkan modal disetor menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/PER-PL/08/2010 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ttd BACHRUL CHAIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) Formulir Nomor PL-FRM.II.01 Permohonan Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Nomor : .............. , ............................... Lampiran : Hal : Permohonan Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di J A K A R T A Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: 1. Nama Pemohon : …………………………………………………………………… 2. Nomor Identitas/KTP : …………………………………………………………………… 3. Alamat Pemohon: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4. Nama Lembaga Kliring 8. Alamat Lembaga Kliring dan Penjaminan : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 9. Nomor telepon/Fax : …………………………………………………………………… 10.Email : …………………………………………………………………… 11.Pegawai Penghubung : …………………………………………………………………… Selanjutnya kami lengkapi permohonan ini dengan melampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut : 1. Akta Pendirian perseroan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 3. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas, Rules and Regulation/ Peraturan dan Tata Tertib (PTT), Standard Operational Procedure (SOP Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah), proyeksi keuangan, fasilitas IT (komunikasi/contingency plan/ kongfigurasi IT/DRC), sistem pengawasan intern; 4. Daftar nama dan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris meliputi: a. daftar riwayat hidup; b. copy ijazah pendidikan formal terakhir; c. copy KTP/Identitas lain; dan d. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6, 5. Data badan hukum : a. Anggaran dasar; dan b.Struktur organisasi, 6. Surat pernyataan anggota dewan komisaris dan anggota direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang menyatakan : a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi, direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, Surat pernyataan tersebut diatas dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.01.A; 7. Daftar pertanyaan mengenai integritas pemohon (direksi, dewan komisaris, dan pemegam saham) yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor PL- FRM.II.01.D; 8. Surat pernyataan direksi bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang : a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang ekonomi; b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, 9. Keterangan kelengkapan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.01.C. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Formulir Nomor PL-FRM.II.01.A Surat Pernyataan Reputasi Bisnis Direktur Utama dan Komisaris Utama SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………………….. Nomor Identitas/ KTP : …………………………………………………………….. Nomor Pokok Wajib Pajak : ……………………………………………………………... Jabatan : …………………………………………………………….. Alamat Lengkap : ……………………………………………………………… ………………………………………………………………. ( Nama Jalan dan Nomor) …………………………………… - ……………………….. Nomor telepon dan fax : ……………………………………………………………… Selaku Direktur Utama/Komisaris Utama)* dari PT…………………………… dengan ini menyatakan bahwa saya : a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …………..,………………. (Tempat dan tanggal) Direktur Utama/Komisaris Utama)* Materai Nama jelas (..........................................) Formulir Nomor PL-FRM.II.01.B Surat Penyataan Direksi Tentang Pengendali Formulir Nomor PL-FRM.II.01.C SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG PENGENDALI Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………. Nomor Identitas/ KTP : …………………………………………………………. Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………………………………………..... Jabatan : Direktur Utama Alamat Lengkap : ………………………………………………………….. ……………………………………………………………. ( Nama Jalan dan Nomor) …………………………………… - …………………… (Kota dan Kode Pos) Nomor telepon dan fax : ……………………………………………………………… Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT……………. berkedudukan di ………………………. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT………………….. tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang : a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang ekonomi; b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan c. tidak memiliki ahklak moral yang baik. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………, ………………. Keterangan Kelengkapan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Formulir Nomor PL-FRM.II.01.D KETERANGAN KELENGKAPAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) I. Nama Perusahaan : Alamat : Nomor telp/fax : II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham No Nama Lengkap Alamat NPWP Jumlah Rp % III. Daftar perusahaan pemegang saham No Nama Lengkap Alamat NPWP Jumlah Rp % IV. Daftar prasarana dan sarana No Jenis Ada/Tidak Keterangan 1. Struktur Organisasi 2. Sistem Pengawasan intern 3. Sistem Pelatihan 4. Pelayanan Pengaduan 5. Ruang dan perlengkapan kantor 6. Media Promosi (leaflet, brosur, dll) Daftar Pertanyaan integritas Direktur Utama DAFTAR PERTANYAAN INTEGRITAS DIREKTUR UTAMA Petunjuk dalam menjawab pertanyaan : 1. Semua pertanyaan wajib dijawab Direktur Utama; 2. Ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas yang bermaterai; 3. Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Direktur Utama “ya”, atau berilah tanda X dalam kotak di depan kata “tidak”, jika jawaban Direktur Utama “tidak”. Untuk setiap jawaban “ya“, Direktur Utama wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas pada lembaran terpisah yang antara lain memuat : a. lembaga-lembaga yang bersangkutan; b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan d. tindakan dan sanksi yang dilakukan. Jawablah pertanyaan di bawah ini! Apakah Perseroan Terbatas dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang : 1. Diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak perizinannya oleh Bappebti? ya tidak 2. Pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka atau perpajakan? ya tidak 3. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir?  ya  tidak 4. Dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir ? ya tidak 5. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang perdagangan atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perbankan 6. Tidak memiliki akhlak moral yang baik? ya tidak 7. Masuk daftar hitam perbankan? ya tidak Formulir Nomor PL-FRM.II.02 Berita Acara Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) Pada hari ini .............., tanggal ..........., bulan ........., tahun ........ yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ....................................................................................................... NIP : ....................................................................................................... Jabatan : ....................................................................................................... 2. Nama : ....................................................................................................... NIP : ....................................................................................................... Jabatan : ....................................................................................................... 3. Nama : ....................................................................................................... NIP : ....................................................................................................... Jabatan : ....................................................................................................... Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor..... tanggal ..............., telah melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh PT…………………….. untuk melakukan kegiatan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward). Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Diperiksa, Tim Pemeriksa, T d t & t l 1 Formulir Nomor PL-FRM.III.03 Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ......... TENTANG PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KEPADA PT................ KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Membaca : Surat Permohonan Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dari Perseroan Terbatas.............Nomor........ tanggal ...........; Menimbang: bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward); Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5232); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 3. UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5512); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KEPADA PT.........................

Pasal 1

Koreksi

(1) Memberikan persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) kepada PT………………......... dengan alamat kantor di .............. (2) Dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan kegiatan kliring dan penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Segera Cash/Spot), maka Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib melaporkan kegiatan kliring dan penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Segera (Cash/Spot) kepada Bappebti.

Pasal 2

Koreksi

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjamin Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward).

Pasal 3

Koreksi

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ........................................... SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: Formulir Nomor PL-FRM.II.04 Penolakan Permohonan Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Nomor : Jakarta , ............................... Lampiran : --- Hal : Penolakan Permohonan Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Yth.................................................. di – ...................................... Menunjuk surat Saudara Nomor ............ tanggal .............. perihal .............., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. .............................................................................................................. 2. .............................................................................................................. 3. .............................................................................................................. Demikian agar Saudara maklum. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ........................................................... Tembusan: Formulir Nomor PL-FRM.II.05 Laporan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : Jakarta , ............................... Lampiran : --- Hal : Laporan Perubahan Anggaran Dasar Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di – J A K A R T A Dengan ini kami sampaikan laporan mengenai perubahan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) PT……………… dengan data-data sebagai berikut: 1. Nama Lembaga Kliring : ..………………………………………………………………. dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) 2. Alamat Lembaga Kliring : ..………………………………………………………………. dan Penjaminan ………………………………………………………………… Pasar Lelang dengan ………………………………………………………………… Penyerahan Kemudian ………………………………………………………………… (Forward) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ……………………………………………………………..... 4. Modal a. Modal Dasar : ……………………………………………………………… b. Modal Disetor : ……………………………………………………………… Formulir Nomor I. PL.06. c. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas, Rules and Regulation/Peraturan dan Tata Tertib (PTT), Standard Operational Procedure (SOP Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah), proyeksi keuangan, fasilitas IT (komunikasi/ contingency plan/ konfigurasi IT/ DRC), sistem pengawasan intern; d. Daftar nama dan data pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi yang baru meliputi: 1) Pemegang saham orang perseorangan meliputi: a) riwayat hidup; b) copy KTP/Identitas lain; dan c) 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6. 2) Pemegang saham badan hukum meliputi: a) anggaran dasar; dan b) laporan keuangan terakhir. 3) Anggota dewan komisaris dan direksi meliputi: a) daftar riwayat hidup; b) copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Lelang; c) copy KTP/Identitas lain; dan d) 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6. e. Surat pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang baru, yang menyatakan: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Komisaris dan Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;dan 3) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. f. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Formulir Nomor PL- FRM.II.01.D. Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT……………………….. Materai Nama jelas (..........................................) Formulir Nomor PL-FRM.II.06 Laporan Perubahan Nama Nomor : Jakarta , ............................... Lampiran : --- Hal : Laporan Perubahan Nama Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di – J A K A R T A Dengan ini kami sampaikan laporan mengenai perubahan nama Lembaga Kliring Dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) PT…………………. dengan data-data sebagai berikut: 1. Nama Lembaga Kliring :. …………………………………………………….. Dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) lama 2. Nama Lembaga Kliring :. ……………………………………………………. Dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) baru 3. Nomor Pokok Wajib Pajak lama : ……………………………………………………. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak baru : …………………………………………………… 5. Modal a. Modal Dasar : ……………………………………………………. b. Modal Disetor : ……………………………………………………. 6. Alamat Lembaga Kliring : ……………………………………………………. Dan Penjaminan …………………………………………………….. Pasar Lelang dengan …………………………………………………….. Selanjutnya kami lengkapi laporan ini dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Akta pendirian perseroan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 3. Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas, Rules and Regulation/Peraturan dan Tata Tertib (PTT), Standard Operational Procedure (SOP Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelesaian Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah), proyeksi keuangan, fasilitas IT (komunikasi/ contingency plan/ konfigurasi IT/ DRC), sistem pengawasan intern; 4. Keterangan kelengkapan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.01.C. Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT……………………….. Materai Nama jelas (..........................................) Direktur Utama Formulir Nomor PL-FRM.II.07 Laporan Perubahan Alamat Nomor : Jakarta , ............................... Lampiran : --- Hal : Laporan Perubahan Alamat Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di – J A K A R T A Dengan ini kami sampaikan laporan mengenai perubahan alamat Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) PT…………………. dengan data-data sebagai berikut: 1. Nama Lembaga Kliring : .…………………………………………………….. dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) 2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .…………………………………………………….. 3. Modal c. Modal Dasar : ……………………………………………………… d. Modal Disetor : ……………………………………………………… 4. Alamat Lembaga Kliring : ……………………………………………………... Dan Penjaminan ……………………………………………………… Pasar Lelang dengan ……………………………………………………… PenyerahanKemudian …………………………………………………….. (Forward) lama 5. Alamat Lembaga Kliring : ……………………………………………………… Dan Penjaminan ……………………………………………………… Pasar Lelang dengan ……………………………………………………… Penyerahan Kemudian ……………………………………………………… KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ttd BACHRUL CHAIRI Selanjutnya kami lengkapi laporan ini dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. akta pendirian perseroan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; 3. fasilitas IT (komunikasi/ contingency plan/ konfigurasi IT/ DRC); 4. keterangan kelengkapan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.I.01.C. Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT……………………….. Materai Nama jelas

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tentang Persetujuan Lembaga Kliring Dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward)

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3