Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tekn...

Pasal 1

(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti. (3) Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perjanjian kerja dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. (4) Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai pengurus atau berada pada jajaran manajemen Pialang Berjangka baik di kantor pusat atau kantor cabang wajib berstatus sebagai pegawai tetap.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib: a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak; b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.PPP.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; d. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; e. menyampaikan dan menjelaskan serta Peraturan Perdagangan (Trading Rules); f. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan; g. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; h. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor V.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; i. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; j. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan k. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Pembuktian Wakil Pialang Berjangka telah menyampaikan dan menjelaskan profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Peraturan Perdagangan (Trading Rules) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinyatakan dalam Surat Pernyataan calon Nasabah yang menyatakan Nasabah telah menerima penjelasan dan telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor VI.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka serta Pimpinan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk Kontrak Derivatif. (4) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 4

Koreksi

Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang: a. menerima calon Nasabah apabila mengetahui calon Nasabah yang bersangkutan: 1. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; 2. telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh badan peradilan atau Bappebti; 3. pejabat atau pegawai: a) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; dan b) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income) atau bagi hasil (profit sharing); c. menawarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti; d. menerima Nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening; e. menerima dana Nasabah (Margin awal) secara tunai (cash); f. menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; g. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password); h. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini; i. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan; atau j. melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 1367 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata. (2) Tanggung jawab Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Pialang Berjangka dapat membuktikan bahwa Pialang Berjangka tidak dapat mencegah perbuatan pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dimana perbuatan tersebut melampaui kewenangan sesuai dengan Pasal 1367 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata. (3) Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib: a. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penerimaan nasabah, pelaksanaan transaksi, penyusunan materi dan bahan promosi, iklan dan pertemuan, penanganan pengaduan, pedoman penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; b. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah; c. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi: 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; 2. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka; 3. pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka; 4. hak dan kewajiban Nasabah; dan 5. sarana penyelesaian perselisihan perdata. d. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (Segregated Account); e. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (Segregated Account); f. menjelaskan biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah; g. menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah; h. menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (settlement room); i. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung; j. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat dalam hal transaksi dilakukan secara manual di lantai Bursa Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, atau merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam bentuk elektronik yang dapat ditelusuri kembali keabsahannya apabila terjadi perselisihan; k. mengkonfirmasikan kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah dengan menggunakan Formulir Nomor IX.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,; l. menyampaikan laporan transaksi harian (Daily Statement) kepada Nasabah; m. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan; n. menyediakan aplikasi sistem informasi transaksi Nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi Nasabah telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, serta menyampaikan dan menjelaskan kepada Nasabah tentang tata cara penggunaannya; o. menyampaikan kepada Nasabah tentang pernyataan pengungkapan (disclosure statement) yang diletakkan di 3 (tiga) tempat, yaitu sebelum Aplikasi Pembukaan Rekening, sebelum Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan sebelum Perjanjian Pemberian Amanat, sesuai dengan Formulir Nomor X.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan p. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa selain Wakil Pialang Berjangka, pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang untuk berhubungan langsung dengan Nasabah atau calon Nasabah, dengan melakukan langkah-langkah meliputi: a. mencantumkan larangan bahwa bagi pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dan tidak memiliki Izin Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk menyalurkan amanat Nasabah berikut ancaman sanksi pidananya, dalam setiap perjanjian kerja atau perjanjian lain dalam bentuk apapun antara Pialang Berjangka dengan pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka; b. memperoleh surat pernyataan dari pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka selain Wakil Pialang Berjangka, yang menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan telah menerima penjelasan tentang larangan berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, dan larangan melakukan tindakan lain dengan menggunakan Formulir Nomor XI.PPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. memperoleh pernyataan dari Nasabah bahwa Nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami ketentuan yang mengatur bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (Trading Rules), dengan menggunakan Formulir Nomor Formulir Nomor VI.PPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; d. melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka selain Wakil Pialang Berjangka, yang diketahui telah berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dengan menghentikan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Bappebti atas tindakan tersebut. (2) Pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang: a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah; b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income), atau bagi hasil (profit sharing); c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah; d. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password); e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perdagangan Berjangka; atau f. menerima laporan transaksi harian (Daily Statement). g. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password); h. melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 7

Koreksi

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang: a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara INDONESIA) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka; b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan; c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai; d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; e. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah; f. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) kepada pihak lain selain Nasabah; g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya; h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (withdrawal); i. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi; j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka; k. menyerahkan laporan transaksi harian (Daily Statement) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya; atau l. melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 8

Koreksi

(1) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain melalui Surat Kuasa dengan menggunakan Formulir VII.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang bertindak sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. (3) Selain pihak yang melakukan (Pleger), bagi Pihak yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), pihak yang turut melakukan (Medepleger), dan pihak yang membujuk atau menggerakkan untuk melakukan (Uitlokker) suatu tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dikenakan kepada Pialang Berjangka berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; c. pembekuan kegiatan usaha; d. pembatalan persetujuan; dan/atau e. pencabutan izin usaha. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dikenakan kepada Wakil Pialang Berjangka berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; c. pembekuan kegiatan Wakil Pialang Berjangka; dan/atau d. pencabutan izin.

Pasal 11

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. para Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan; dan b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018 KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHRUL CHAIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12