PERBAN

Peraturan Badan Nomor hk-04-1-21-11-10-10750 Tahun 2010 tentang PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/DAN JASA SECARA ELEKTRONIKA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor hk-04-1-21-11-10-10750 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik atau electronic government procurement, yang selanjutnya disebut e-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelelangan umum secara elektronik. 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/panitia pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik. 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 4. Direktorat e-Procurement LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi dan database untuk digunakan pada penerapan e-procurement. 6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan. 9. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat- pusat layanan. 13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan layanan e-procurement. 14. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE. 15. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPSE.

BAB III

PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 5

Koreksi

(1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik, terdiri atas: a. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ); b. ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang/Jasa; dan d. LPSE. (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

(1) LPSE bertugas mengelola SPSE di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPSE mempunyai fungsi: a. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai SPSE; c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan SPSE; e. sebagai penyedia data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi; f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperuntukan untuk kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu dan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi LPSE terdiri atas: a. Pengarah; b. Kepala; c. Ketua Pelaksana; d. Sekretariat; e. Bidang Administrasi Sistem Informasi; f. Bidang Registrasi dan Verifikasi; g. Bidang Layanan Pengguna; dan h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. (2) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan d. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (3) Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Nomor hk-04-1-21-11-10-10750 Tahun 2010 tentang PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/DAN JASA SECARA ELEKTRONIKA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16