Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2011 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN NAMA JENIS PANGAN :
NAMA DAGANG :
JENIS KEMASAN :
BERAT/ISI BERSIH :
NAMA PERUSAHAAN :
NAMA PENDAFTAR :
www.djpp.kemenkumham.go.id
FORMULIR PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN Nomor Pendaftaran Pangan* Nomor File * BPOM RI MD/ML ...............................................
Tanggal disetujui* Tanggal Penerimaan * STATUS PENDAFTARAN :
BARU / ULANG CEPAT / UMUM
1. Nama Jenis Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan Berat Bersih/Isi Bersih :
:
4. Nama dan alamat perusahaan :
Untuk pangan produksi sendiri Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Nama Pemberi Kontrak :
Alamat Pemberi Kontrak :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Untuk pangan yang dikemas kembali Nama Pabrik Pengemas Kembali Alamat Pabrik Pengemas Kembali Nomor Telepon/Fax/Email :
:
:
Nama Pabrik Asal :
Alamat Pabrik Asal :
Untuk pangan yang diproduksi dengan lisensi Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Nama Perusahaan Pemberi Lisensi :
Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi Nomor Telepon/Fax/Email :
:
Untuk pangan impor Nama Pabrik di luar negeri :
www.djpp.kemenkumham.go.id
Alamat Pabrik di luar negeri :
Nama Importir/Distributor :
Alamat Importir/Distributor :
Nomor Telepon/Fax/Email :
5. Nama orang yang dapat dihubungi Nomor Telepon/Fax/Email :
:
6. Alamat surat menyurat :
…………………., ………………20… Penanggung Jawab Ttd dan Cap Perusahaan Nama Lengkap dan Jabatan ………………………………….
Nomor Surat Persetujuan Pendaftaran * ................………………………………… * diisi oleh petugas KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR DAN DOKUMEN PENDAFTARAN I.
PENJELASAN UMUM
1. Pengisian formulir menggunakan Bahasa INDONESIA.
2. Formulir pendaftaran diisi dengan lengkap dan benar serta diketik dengan rapi.
3. Semua keterangan yang diberikan harus benar dan sesuai dengan kenyataan.
4. Apabila sebelumnya perusahaan telah memiliki surat persetujuan pendaftaran untuk produk sejenis, agar melampirkan fotokopi salah satu surat persetujuan pendaftaran tersebut.
5. Jika lembar dalam formulir tidak cukup, dapat digunakan lembar tersendiri.
6. Nomor Pendaftaran, Nomor File, Tanggal Penerimaan, Tanggal disetujui, dan Nomor Surat Persetujuan Pendaftaran tidak diisi oleh pemohon.
II. PETUNJUK PENGISIAN
1. Nama Jenis Pangan
a. Nama jenis harus sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib.
b. Nama jenis yang belum diatur dalam huruf a harus memenuhi ketentuan kategori pangan.
c. Dalam hal nama jenis belum ditetapkan dalam SNI dan/atau Kategori Pangan, Nama Jenis yang bersangkutan baru dapat digunakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Standardisasi Produk Pangan.
a. Nama jenis dilengkapi dengan varian (rasa) dan peruntukan jika ada.
2. Nama Dagang
a. Nama dagang pada label tidak boleh antara lain:
1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2) Tidak memiliki daya pembeda;
3) Telah menjadi milik umum;
4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan pangan yang didaftarkan;
5) Nama dagang tidak boleh menggunakan nama jenis atau nama umum/lazim yang mungkin terkait pangan yang bersangkutan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id
6) Menggunakan kata sifat yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan seperti alami, murni, suci dan kata lain yang semakna.
b. Nama dagang yang digunakan bukan merupakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang atau badan usaha lain.
c. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dapat digunakan dengan mencantumkan tanda ® atau ™pada label, sepanjang tidak terkait dengan aspek keamanan dan gizi.
3. Jenis Kemasan dan Berat Bersih/Isi Bersih
a. Jenis Kemasan 1) Jenis kemasan yang dicantumkan adalah semua kemasan baik yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk, dalam kemasan eceran.
2) Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan diurutkan dari kemasan yang kontak langsung dengan pangan.
3) Dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon plastik, kantong kertas, dll.
Contoh:
botol kaca dengan tutup kaleng dan karet penutup.
aluminium foil, karton.
kertas, aluminium foil, dus.
Contoh jenis kemasan adalah:
1) Kaca 2) Plastik (OPP, PET, PE, PP, styrofoam, metalized, nilon, dll) 3) Kertas (kertas, karton, dus) 4) Karton untuk proses termal (tetra brik aseptic) 5) Kaleng 6) Aluminium foil 7) Komposit 8) Jenis kemasan lainnya (misal: karet, keramik, kain)
b. Berat bersih/Isi bersih 1) Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih;
2) Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih;
3) Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4) Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih pada label harus dalam satuan metrik. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:
1) Padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg) 2) Cair : mililiter (ml atau mL), liter (l atau L) 3) Semi padat : miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L) 5) Penulisan untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti contoh berikut :
”Berat bersih : 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)” ”Berat bersih : 1 gram (5 butir @ 200 mg)”
4. Nama dan Alamat Perusahaan
a. Nama dan alamat yang dicantumkan harus sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam izin yang dilampirkan.
b. Nama dan alamat produsen termasuk pabrik asal, pengemas kembali, penerima kontrak dan pemberi kontrak harus sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam izin usaha industri atau tanda daftar industri dari Kementerian Perindustrian/Dinas Perindustrian atau BKPM/BKPMD.
c. Nama dan alamat perusahaan pemberi lisensi dan penerima lisensi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat perjanjian lisensi.
d. Nama dan alamat perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale)
e. Nama dan alamat importir/distributor harus sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam SIUP.
f. Alamat harus lengkap meliputi nama jalan, kota, propinsi, kode pos, nomor telepon, dan jika ada nomor faksimili, alamat e-mail serta website.
5. ORANG YANG DAPAT DIHUBUNGI
a. Orang yang dapat dihubungi adalah orang yang ditunjuk oleh Pendaftar untuk mewakili kepentingannya dalam proses pendaftaran (contact person).
b. Orang yang dapat dihubungi harus mencantumkan nama, nomor telepon, dan jika ada nomor faksimili, serta alamat e-mail.
6. ALAMAT SURAT MENYURAT
a. Jika alamat surat menyurat berbeda dengan alamat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, agar mencantumkan alamat www.djpp.kemenkumham.go.id
yang digunakan untuk keperluan surat menyurat tersebut dengan jelas dan lengkap.
b. Kebenaran alamat sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.
7. PENANGGUNG JAWAB (yang menandatangani Formulir Pendaftaran)
a. Penanggung jawab perusahaan adalah pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan atau kepala unit yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas produksi atau mutu pangan olahan yang didaftarkan.
Misalnya Direktur atau Manajer Produksi, Quality Assurance atau Research & Development (R&D) untuk produk dalam negeri.
Sedangkan sebagai penanggung jawab perusahaan untuk importir atau distributor, dapat Direktur atau Manajer Pemasaran.
b. Nama dan jabatan penanggung jawab perusahaan harus dicantumkan dan dilengkapi dengan tanggal, tanda tangan dan cap perusahaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
III. PENJELASAN KELENGKAPAN DATA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN A.
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Surat kuasa
a. Diketik dan menggunakan kepala surat perusahaan yang mencantumkan identitas perusahaan (nama dan alamat perusahaan) dan bermaterai Rp 6000,-
b. Mencantumkan:
nama dan alamat pemberi dan penerima kuasa sesuai dengan identitas;
jabatan pemberi dan penerima kuasa;
tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
c. Pemberi kuasa adalah penanggung jawab perusahaan yang menandatangani Formulir Pendaftaran
d. Ditujukan untuk keperluan pendaftaran.
e. Paling lama masa berlaku surat kuasa adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan.
f. Dilengkapi dengan fotokopi identitas pendaftar (KTP/SIM)
2. Izin Usaha Industri
a. Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian Perindustrian/Dinas Perindustrian)
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum harus lengkap.
c. Izin Usaha Industri harus sesuai dengan jenis pangan yang didaftarkan.
d. Apabila nama pangan yang didaftarkan tidak tercantum pada Izin Usaha Industri yang dilampirkan, maka perusahaan harus mengajukan izin perluasan industri sesuai pangan yang didaftarkan tersebut.
e. Izin Usaha Industri masih berlaku (sesuai dengan masa berlaku yang dinyatakan dalam surat izin tersebut).
3. Surat Perjanjian/Kontrak antara pihak pemberi kontrak dengan pihak penerima kontrak
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan bahwa pemberi kontrak bertanggung jawab atas pangan olahan yang diproduksi.
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat kerjasama harus sesuai dengan surat Izin Usaha Industri.
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Surat Perjanjian antara pabrik asal dengan pabrik pengemas kembali
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat Perjanjian harus sesuai dengan surat Izin Usaha Industri.
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
5. Surat perjanjian antara Pemberi Lisensi dengan Produsen
a. Harus memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
b. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat perjanjian harus sesuai dengan surat Izin Usaha Industri.
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
a. SIUP diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Kementerian/Dinas Perdagangan)
b. SIUP mencantumkan komoditi makanan dan minuman.
c. Nama dan alamat produsen yang tercantum harus lengkap.
d. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
7. Hasil audit sarana produksi/distribusi
a. Perusahaan mengajukan permohonan audit sarana produksi/distribusi kepada Kepala Balai setempat sebelum mengajukan permohonan pendaftaran pangan olahan.
b. Audit sarana produksi atau distribusi dilakukan oleh petugas Balai setempat.
c. Perusahaan yang mengajukan pendaftaran kembali (pendaftaran ulang) harus melampirkan hasil audit sarana produksi/distribusi dalam 5 (lima) tahun terakhir.
8. Surat penunjukan dari perusahaan di luar negeri kepada importir atau distributor
a. Dikeluarkan oleh produsen di luar negeri atau distributor yang ditunjuk oleh produsen di luar negeri.
b. Surat penunjukan menyatakan pemberian kewenangan sebagai importir atau distributor di INDONESIA.
c. Nama dan alamat importir atau distributor harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
d. Nama dan alamat perusahaan di luar negeri yang tercantum pada surat penunjukan harus sesuai dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale).
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada surat penunjukan.
Jika tidak tercantum pada surat penunjukan, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
f. Melampirkan fotokopi dengan menunjukkan aslinya.
g. Jika importir atau distributor tidak ditunjuk langsung oleh produsen di negara asal, harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan hubungan antara pihak tersebut.
9. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale)
a. Diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
b. Menyatakan nama jenis pangan yang didaftarkan.
c. Menyatakan nama dan alamat produsen di negara asal.
d. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada surat penunjukan.
Jika tidak tercantum pada surat penunjukan, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
e. Melampirkan fotokopi dengan menunjukkan aslinya.
10. Surat keterangan yang menyatakan hubungan antar perusahaan
a. Hanya diperlukan jika pangan olahan diproduksi untuk pihak lain atau didistribusikan oleh pihak lain.
b. Menyatakan penunjukan untuk memproduksi atau untuk mendistribusikan pangan yang didaftarkan.
c. Nama dan alamat kedua belah pihak dinyatakan dengan jelas.
B.
KELENGKAPAN TEKNIS
1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
a. Semua bahan yang digunakan dicantumkan secara berurutan dari jumlah yang terbanyak.
b. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama resmi atau nama lazim.
c. Jika menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) harus dilengkapi dengan jumlah bahan yang digunakan dan fungsi (golongan BTP).
d. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI.
......)
e. Untuk bahan yang berasal dari hewan harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (nabati atau hewani). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya daging sapi, lemak babi.
f. Bahan yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan semua bahan penyusun tersebut termasuk BTP.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Misalnya pangan yang mengandung kecap, harus disertai dengan penjelasan bahan penyusun kecap.
g. Jika menggunakan konsentrat atau sari buah, harus melampirkan spesifikasi bahan tersebut yang menyatakan derajat Brix.
2. Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan
a. Penjelasan tentang status GMO untuk bahan baku, antara lain jagung, kedelai, tomat dan kentang.
b. Penjelasan tentang asal negara untuk bahan baku, antara lain susu, tepung telur dan amonium bikarbonat.
c. Penjelasan tentang asal bahan tertentu yang dapat berasal dari nabati dan/atau hewan.
d. Penjelasan tentang kandungan kloramfenikol pada bahan baku madu.
3. Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP
a. Proses produksi harus sesuai dengan pangan yang didaftarkan
b. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses produksi secara lengkap, termasuk suhu, tekanan dan waktu proses pemanasan.
c. Menjelaskan cara pembersihan kemasan untuk pangan dengan kemasan isi ulang, misal AMDK dalam galon.
d. Proses produksi dapat digantikan dengan sertifikat GMP atau HACCP atau Sertifikat Penerapan ISO 22000.
4. Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)
a. Pengujian harus dilakukan di laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah.
b. Hasil analisis diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah.
c. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
d. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
1) nama pangan yang didaftarkan, 2) nama dan alamat produsen yang tercantum pada hasil analisis harus sesuai dengan nama dan alamat produsen yang tercantum dalam formulir.
3) Parameter uji, hasil uji, dan satuannya sesuai dengan persyaratan.
4) Jenis kemasan sesuai dengan jenis kemasan pangan yang tercantum dalam formulir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Hasil analisis meliputi :
1) Cemaran mikroba.
2) Cemaran kimia.
3) Bahan tambahan pangan secara kuantitatif, untuk pangan yang menggunakan pewarna, pemanis buatan, pengawet, dan/atau antioksidan.
4) Bobot tuntas, untuk pangan padat yang memiliki media cair.
5) Parameter mutu sesuai karakteristik dalam kategori pangan.
6) Semua parameter dalam SNI, untuk produk yang wajib SNI.
7) Zat gizi sesuai Informasi Nilai Gizi, untuk pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi pada label.
8) Zat gizi/non gizi sesuai klaim, untuk pangan yang mencantumkan klaim pada label.
9) Alkohol, untuk pangan yang mengandung atau menggunakan alkohol.
10) Kafein, untuk pangan yang menggunakan/ditambahkan kafein.
11) Kloramfenikol, untuk madu.
12) Formalin, melamin, metanil yellow, rodamin B (untuk produk tertentu).
f. Untuk pangan yang wajib SNI, hasil analisisnya harus sesuai dengan seluruh parameter uji yang tercantum dalam SNI yang bersangkutan.
g. Batasan cemaran mikroba dan kimia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No.
HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.
h. Ketentuan tentang bahan tambahan pangan mengacu kepada :
Peraturan Menteri Kesehatan No. 722 Tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.
HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan atau Peraturan lain yang berlaku.
i. Batasan untuk parameter mutu mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan.
j. Parameter uji untuk zat gizi disesuaikan dengan informasi nilai gizi dan klaim yang dicantumkan pada label serta mengacu kepada Peraturan lain yang berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Informasi tentang masa simpan
a. Penjelasan tentang masa simpan pangan yang didaftarkan.
b. Masa simpan harus sesuai dengan sifat pangan yang didaftarkan.
c. Perusahaan dapat melengkapi dengan hasil uji stabilitas yang dilakukan terhadap pangan yang didaftarkan.
6. Informasi tentang kode produksi Contoh pencantuman kode produksi dan penjelasan tentang arti kode produksi pangan yang didaftarkan.
7. Rancangan label
a. Rancangan label harus sesuai dengan label yang akan diedarkan.
b. Pencantuman keterangan pada label pangan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait label pangan dan persyaratan pelabelan pangan olahan.
C.
DOKUMEN PENDUKUNG LAIN
1. Sertifikat Merek
a. Dilampirkan jika pada label tercantum tanda ® atau ™.
b. Diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Direktorat Merek, Kementerian Hukum & HAM RI).
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
d. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan contoh merek yang tercantum pada Sertifikat Merek.
e. Jenis pangan yang diajukan harus sesuai dengan uraian barang/jasa yang tercantum pada Sertifikat Merek.
f. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat pemilik merek yang tercantum pada Sertifikat Merek.
g. Jika nama dan alamat pemilik merk tidak sesuai dengan pendaftar, agar melampirkan surat perjanjian atau sejenis untuk menggunakan merek tersebut kepada pihak yang melakukan pendaftaran.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
a. Dilampirkan hanya untuk produk wajib SNI antara lain Tepung terigu, Garam Konsumsi Beryodium, AMDK, Gula rafinasi dan Kakao bubuk.
b. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI mengacu kepada SNI terbaru dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN.
c. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan merek yang tercantum pada Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat perusahaan yang tercantum pada Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
e. Masih berlaku pada saat pendaftaran pangan.
f. Fotocopi sertifikat dilampirkan dengan menunjukkan aslinya
3. Sertifikat Organik
a. Jika pada label pangan mencantumkan pernyataan sebagai pangan organik atau menggunakan bahan yang berasal dari pangan organik, harus melampirkan Sertifikat Organik dari lembaga sertifikasi yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), Kementerian Pertanian.
b. Untuk produk impor, sertifikat organik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disahkan oleh Otoritas Kompeten di INDONESIA (Rekomendasi Jaminan Integritas Produk Organik Impor).
4. Keterangan tentang status bebas GMO (Genetically Modified Organism) Jika menggunakan bahan baku kedelai, kentang, jagung, dan tomat yang bukan merupakan Genetically Modified Organism (GMO) harus melampirkan:
a. surat pernyataan dari perusahaan (pabrik/importir) bahwa pangan tidak mengandung GMO; dan/atau
b. pernyataan bebas GMO dari supplier atau dari pabrik asal (di luar negeri);
Keterangan bebas GMO juga dapat berupa hasil analisis dari laboratorium terakreditasi.
5. Keterangan Iradiasi Pangan Untuk pangan olahan yang mengalami perlakuan iradiasi atau menggunakan bahan yang mengalami perlakuan iradiasi, harus melampirkan surat keterangan dari fasilitas iradiasi yang memuat :
a. jenis dan jumlah pangan iradiasi
b. nomor batch pangan iradiasi
c. tujuan iradiasi
d. jenis kemasan yang digunakan
e. tanggal pelaksanaan iradiasi
f. sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan
g. dosis maksimum yang diserap
h. penyimpangan yang terjadi selama iradiasi
i. nama dan alamat fasilitas iradiasi
j. nomor izin pemanfaatan dari BAPETEN
k. nomor kode internasional fasilitas iradiasi, untuk pangan impor www.djpp.kemenkumham.go.id
6. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk RPH (Rumah Pemotongan Hewan)
a. Untuk pangan olahan hasil hewan yang diproduksi di INDONESIA.
b. Diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.
7. Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan
a. Untuk pangan yang mencantumkan tulisan Halal pada label.
b. Diterbitkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
c. Masih berlaku pada saat pendaftaran.
8. Data pendukung lain Untuk pangan yang pada labelnya mencantumkan klaim atau keterangan tertentu yang memerlukan data pendukung, harus melampirkan referensi ilmiah yang mendukung klaim atau keterangan tersebut.
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN Contoh Surat Permintaan Tambahan Data I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data I Kepada Yth.
Penanggung Jawab ….
Berdasarkan hasil penilaian keamanan , mutu dan gizi serta label pangan olahan:
No Nama Dagang Nama jenis Kemasan No. File dengan ini diberitahukan bahwa terdapat kekurangan data sebagai berikut :
1. 2.
3. dst……………… Kelengkapan data tersebut harus diserahkan paling lama 50 (lima puluh) hari setelah tanggal surat permintaan kelengkapan data ini.
Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Saudara ditolak.
Demikian untuk diketahui.
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan Kepala Subdit Penilaian ...
Cap Nama Terang
NIP KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN Contoh Surat Permintaan Tambahan Data II dst BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, ..............
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data II dst.
Kepada Yth.
Penanggung Jawab ….
Sehubungan dengan kelengkapan data yang Saudara sampaikan tanggal ......, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran pangan olahan :
No Nama Dagang Nama jenis Kemasan No. File belum dapat disetujui, karena masih belum memenuhi kelengkapan data sesuai surat kami dengan No. ....... tanggal ......, sebagai berikut :
1. 2.
3. dst……………… Kekurangan data tersebut harus diserahkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat permintaan kelengkapan data ini.
Apabila data tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Saudara ditolak.
Demikian untuk diketahui.
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan Kepala Subdit Penilaian ...
Cap Nama Terang
NIP. .........................
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PERSETUJUAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN NO. ………………………………… Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.
HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.
HK.03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tatalaksana Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan persetujuan pendaftaran pangan olahan :
1. Nama Jenis Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :
4. a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
5. a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
Untuk
a. Nama Produsen/Perusahaan :
b. Alamat Produsen/Perusahaan :
6. a.
Nama Produsen Pengemas Kembali :
b. Alamat Produsen Pengemas Kembali :
a. Nama Produsen Asal :
b. Alamat Produsen Asal :
7. a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
a. Nama Perusahaan Pemberi Lisensi :
b. Alamat Perusahaan Pemberi Lisensi :
8. a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
a. Nama Importir/ Distributor :
b. Alamat Importir/ Distributor :
www.djpp.kemenkumham.go.id
Nomor Pendaftaran Pangan:
BPOM RI MD / ML ………………….
Dengan persyaratan:
1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
Dikeluarkan : di JAKARTA Tanggal :
Masa berlaku sampai dengan :
Surat Persetujuan Pendaftaran ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk Cap Nama Terang
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 6 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN Contoh Surat Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pendaftaran Pangan Olahan Kepada Yth.
Penanggung Jawab ….
Berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi serta label pangan olahan :
Nama jenis pangan :
Nama dagang :
Jenis kemasan, berat/isi bersih :
No. File :
Nama dan alamat produsen (untuk produk impor) :
dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran pangan olahan tersebut DITOLAK karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Demikian agar maklum.
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Cap
NIP. ……………………… Tembusan Yth.:
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2. Kepala Balai Besar/ Balai POM …… KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 7 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Data Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan cq. Direktur Penilaian Keamanan Pangan di JAKARTA Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor HK. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan data pangan olahan sebagai berikut:
Nama jenis pangan :
Nama dagang :
Jenis Kemasan :
Nomor Pendaftaran Pangan :
Masa berlaku sampai dengan :
Data Lama *) Data Baru *) Keterangan Apabila permohonan tersebut disetujui, pangan olahan dengan data lama tidak akan beredar lagi paling lama .... bulan sejak tanggal persetujuan perubahan.
…………………………….., 20….
Penanggung Jawab Perusahaan, Cap ……………………………
Catatan :
*) diisi semua data yang berubah secara lengkap dan jelas KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH SURAT PERMINTAAN TAMBAHAN DATA I UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data I Kepada Yth.
Penanggung Jawab …..
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ..., yang kami terima tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan :
No Nama Jenis Nama Dagang Kemasan dan berat/isi bersih Nomor Pendaftaran Pangan dengan perubahan data sebagai berikut :
Data Lama Data Baru belum dapat disetujui, karena terdapat kekurangan data sebagai berikut:
……………………………………………………………………………………………………… Kekurangan data tersebut harus diserahkan paling lama 50 (lima puluh) hari setelah tanggal surat permintaan kelengkapan data ini.
Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Saudara ditolak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Demikian untuk diketahui.
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan Kepala Subdit Penilaian .....
Cap Nama jelas
NIP KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH SURAT PERMINTAAN TAMBAHAN DATA II, DST.
UNTUK PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran :
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data II, dst Kepada Yth.
Penanggung Jawab ..............................
Sehubungan dengan kelengkapan data yang Saudara sampaikan tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan :
No Nama Jenis Nama Dagang Kemasan dan berat/isi bersih Nomor Pendaftaran Pangan dengan perubahan data sebagai berikut :
Data Lama Data Baru dengan ini diberitahukan bahwa data tersebut masih belum memenuhi permintaan kelengkapan data seperti yang dimaksud dalam surat kami No.. .....
tanggal .... perihal....., sebagai berikut:
1. 2.
3. dst……………… www.djpp.kemenkumham.go.id
Kekurangan data tersebut harus diserahkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat permintaan kelengkapan data ini.
Jika data tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan Saudara ditolak.
Demikian untuk diketahui.
a.n. Direktur Penilaian Keamanan Pangan Kepala Subdit Penilaian .....
Cap Nama jelas
NIP KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran : - Perihal : Persetujuan Perubahan Data Kepada Yth.
Penanggung Jawab …..
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ...... yang kami terima tanggal ... dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan sebagai berikut:
No Nama Jenis Nama Dagang Kemasan dan berat/isi bersih Nomor Pendaftaran Pangan Data Lama Data Baru disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan rancangan label sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
2. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan perubahan data ini.
3. Persetujuan ini berlaku sepanjang surat persetujuan pendaftaran untuk pangan olahan tersebut masih berlaku.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktur Penilaian Keamanan Pangan Cap Nama jelas
NIP Tembusan Yth.:
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2. Kepala Balai/Balai Besar POM ...
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN 11 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN CONTOH SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN DATA PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percetakan Negara 23, Gedung B, Lantai 3, Jakarta 10560 Telp. (021) 42800221 Faks. (021) 4245267 Nomor :
Jakarta, .....
Lampiran :
Perihal : Penolakan Perubahan Data Kepada Yth.
Penanggung Jawab …..
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ... tanggal ... perihal ...., yang kami terima tanggal ..., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan perubahan data pangan olahan sebagai berikut:
No Nama Jenis Nama Dagang Kemasan dan berat/isi bersih Nomor Pendaftaran Pangan dengan perubahan data sebagai berikut :
Data Lama Data Baru Tidak dapat disetujui karena...........................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................
www.djpp.kemenkumham.go.id
Demikian untuk diketahui.
a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktur Penilaian Keamanan Pangan Cap Nama jelas
NIP Tembusan Yth.:
1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2. Kepala Balai/Balai Besar POM ...
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, KUSTANTINAH www.djpp.kemenkumham.go.id